Karyawan Fraud: Jenis, Penyebab, Cara Deteksi & Pencegahan

Karyawan fraud adalah salah satu risiko serius yang bisa terjadi di lingkungan kerja ketika seorang karyawan melakukan tindakan manipulatif yang merugikan perusahaan, baik secara finansial maupun operasional.

Menurut laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), perusahaan di berbagai negara diperkirakan kehilangan sekitar 5% dari pendapatan tahunannya akibat fraud.

Di Indonesia sendiri, kondisi ini juga menjadi perhatian serius. Survei Fraud Indonesia 2019 oleh ACFE Indonesia menunjukkan bahwa korupsi merupakan jenis fraud yang paling banyak terjadi, mencapai hampir 70% dari total kasus yang disurvei.

Angka ini menunjukkan bahwa fraud bukan hanya isu global, tetapi juga nyata terjadi di lingkungan kerja yang dekat dengan operasional perusahaan sehari-hari.

Nah, bagi Anda yang saat ini mengelola perusahaan atau bekerja di bagian HR, memahami konsep karyawan fraud menjadi hal penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

Untuk itu, mari simak lebih lanjut bagaimana fraud bisa terjadi, dampaknya, hingga cara pencegahannya dalam artikel ini.

Apa Itu Karyawan Fraud?

Fraud adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah.

Dalam konteks dunia kerja, karyawan fraud merujuk pada segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, baik sendiri maupun bersama oknum lain, dengan memanfaatkan posisi, akses, atau kepercayaan yang diberikan perusahaan.

Penting untuk dipahami bahwa fraud berbeda dari sekadar kesalahan kerja biasa. Fraud dilakukan dengan niat, kesadaran penuh, dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Itulah yang menjadikannya kejahatan fraud, bukan sekadar kelalaian.

Menurut definisi dari Cornell Law School, fraud mencakup tiga unsur utama:

• Misrepresentation: ada informasi yang sengaja disalahkan atau disembunyikan
• Intent: dilakukan dengan kesengajaan
• Damages: menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain

Baca Juga: Fraud Adalah: Jenis, Contoh & Cara Mencegahnya di Perusahaan

Penyebab Terjadinya Karyawan Fraud

Dalam dunia audit dan HR, penyebab fraud sering dijelaskan menggunakan Fraud Triangle Theory, yang diperkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953.

Model ini menjelaskan bahwa fraud terjadi karena 3 faktor utama:

• Tekanan (Pressure): Karyawan menghadapi tekanan finansial pribadi, target kerja yang tidak realistis, atau kebutuhan mendesak yang tidak bisa dipenuhi dengan gaji normal.
• Kesempatan (Opportunity): Sistem kontrol lemah, tidak ada audit rutin, atau karyawan punya akses tak terbatas ke data dan aset perusahaan.
• Rasionalisasi (Rationalization): Karyawan membenarkan tindakannya sendiri: “perusahaan ini untung besar, sedikit tidak akan terasa” atau “ini cuma sementara, nanti saya kembalikan.”

Dari ketiga faktor ini, opportunity adalah satu-satunya yang bisa dikendalikan langsung oleh perusahaan.

Jenis-Jenis Fraud Karyawan

Karyawan fraud tidak hanya satu bentuk, tetapi memiliki banyak variasi tergantung celah dalam sistem perusahaan.

Berikut adalah contoh fraud karyawan yang paling sering terjadi di perusahaan, lengkap dengan cara kerjanya:

1. Fraud Absensi

Fraud absensi adalah salah satu jenis kecurangan yang paling umum terjadi, terutama di perusahaan yang masih mengandalkan sistem absensi manual atau mesin fingerprint konvensional.

Bentuk fraud absensi yang paling sering ditemukan antara lain:

• Titip absen: meminta rekan kerja untuk mencatat kehadiran padahal yang bersangkutan tidak masuk
• Manipulasi jam lembur: mencatat jam lembur lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan
• Absensi fiktif: mencatatkan kehadiran di waktu atau lokasi yang tidak sesuai kenyataan
• Ghost attendance: terutama pada tim lapangan, karyawan tercatat hadir padahal tidak berada di lokasi kerja

Menariknya, dilansir dari laman HiveDesk, diketahui bahwa buddy punching (titip absen) saja menyebabkan kerugian miliaran dolar per tahun secara global.

2. Payroll Fraud

Payroll fraud atau kecurangan penggajian adalah jenis fraud yang sangat merugikan karena nilainya bisa sangat besar dan seringkali sulit terdeteksi jika tidak ada sistem audit yang ketat.

Beberapa bentuk payroll fraud yang umum terjadi:

• Ghost employee: membuat data karyawan fiktif di sistem penggajian untuk menerima gaji tanpa benar-benar bekerja
• Manipulasi komponen gaji: mengubah tunjangan, potongan, atau upah lembur tanpa otorisasi
• Penggelembungan gaji: menaikkan angka gaji sebelum diproses tanpa sepengetahuan manajemen
• Karyawan resign yang masih digaji: karyawan yang sudah keluar tapi datanya tidak segera dinonaktifkan di sistem

Menurut laporan ACFE 2024, payroll fraud terjadi di sekitar 8,5% kasus fraud yang dilaporkan, dengan kerugian median per kasus mencapai $95.000 (1,71 miliar rupiah).

3. Penyalahgunaan Aset Perusahaan

Penyalahgunaan aset perusahaan mencakup segala tindakan karyawan yang menggunakan fasilitas atau sumber daya milik perusahaan untuk kepentingan pribadi, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi:

• Penggunaan laptop/kendaraan kantor: untuk pekerjaan sampingan (side job) di luar jam kerja
• Skimming kas: mengambil uang tunai dari transaksi sebelum sempat dicatat ke sistem
• Pencurian inventaris: mengambil stok barang, alat, atau perlengkapan kantor untuk kepentingan pribadi
• Menggunakan anggaran operasional: untuk membeli kebutuhan pribadi dengan modus “kebutuhan kantor”

4. Korupsi Internal

Korupsi internal adalah bentuk fraud yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang dimiliki karyawan. Hal ini biasanya terjadi pada level manajemen atau posisi yang memiliki otoritas pengambilan keputusan.

Bentuk korupsi internal yang perlu diwaspadai HR:

• Suap dari vendor: manajer menerima uang atau hadiah dari vendor agar vendor tersebut memenangkan tender atau proyek
• Konflik kepentingan: menyetujui proyek yang dikerjakan oleh perusahaan milik saudara atau rekan tanpa prosedur yang semestinya
• Nepotisme dalam rekrutmen: meloloskan kandidat yang tidak memenuhi kualifikasi karena adanya hubungan personal
• Gratifikasi: menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis

Korupsi internal seringkali paling sulit terdeteksi karena pelakunya justru adalah orang-orang yang dipercaya dan punya akses ke proses pengambilan keputusan.

5. Pencurian Data

Di era digital seperti sekarang, pencurian data oleh karyawan internal menjadi ancaman yang semakin serius, bahkan lebih berbahaya dari serangan siber dari luar, karena pelakunya sudah punya akses sah ke sistem.

Bentuk pencurian data yang sering terjadi:

• Membocorkan strategi bisnis ke kompetitor, termasuk rencana produk, strategi harga, atau roadmap pemasaran
• Menjual database pelanggan kepada pihak ketiga untuk keuntungan finansial
• Menyalin data HR sensitif seperti data gaji, kontrak, atau informasi pribadi karyawan lain
• Mengunduh data sebelum resign: karyawan yang berencana pindah ke kompetitor sering kali mengambil data klien atau vendor sebelum keluar.

6. Fraud Reimbursement

Fraud reimbursement atau kecurangan klaim penggajian biaya adalah jenis fraud yang sangat umum namun sering dianggap sepele. Padahal jika dibiarkan, dampaknya bisa signifikan secara kumulatif.

Bentuk fraud reimbursement yang sering ditemukan:

• Klaim biaya fiktif: mengajukan penggantian biaya untuk pengeluaran yang tidak benar-benar terjadi
• Penggelembungan tagihan: mengubah nominal pada struk atau faktur sebelum diklaim
• Faktur dari vendor fiktif: membuat atau memanipulasi faktur dari vendor yang tidak nyata
• Double claim: mengajukan klaim yang sama dua kali melalui jalur berbeda
• Klaim personal sebagai biaya bisnis: memasukkan pengeluaran pribadi ke dalam laporan biaya operasional

Tanpa sistem approval yang ketat dan audit berkala, fraud reimbursement bisa berjalan bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

Baca Juga: 7 Konsekuensi Salah Hitung Payroll Perusahaan, Sanksi hingga Turnover Tinggi! 

Tanda-tanda Adanya Karyawan Fraud

Cara mendeteksi fraud karyawan fraud umumnya terlihat dari perubahan perilaku yang drastis, gaya hidup yang tidak sesuai dengan profil pendapatan, kejanggalan dalam pelaporan keuangan, serta penolakan untuk cuti atau diaudit.

Berikut adalah klasifikasi tanda-tanda pelaku fraud yang wajib diwaspadai:

• Gaya hidup tiba-tiba meningkat: karyawan terlihat menggunakan barang-barang mewah, sering liburan, atau memiliki pengeluaran yang tidak sebanding dengan gajinya.
• Menolak cuti atau tidak mau didelegasikan: ini salah satu sinyal klasik; pelaku fraud sering menghindari cuti panjang karena takut kecurangannya terungkap saat orang lain mengambil alih tugasnya.
• Selalu ingin bekerja sendiri: tidak mau melibatkan rekan lain, menghindari transparansi, dan cenderung merahasiakan proses kerja tertentu.
• Data tidak pernah diaudit lintas departemen: jika proses tertentu hanya dipahami satu orang dan tidak pernah diperiksa, itu adalah celah besar.
• Vendor yang selalu sama tanpa tender terbuka: indikasi adanya hubungan tidak wajar antara karyawan dengan vendor tertentu.
• Laporan keuangan atau absensi yang sering “error” atau tidak konsisten: anomali data yang muncul berulang kali patut dicurigai.
• Karyawan terlihat stres berlebihan atau defensif saat ditanya soal pekerjaannya: reaksi tidak proporsional terhadap pertanyaan normal bisa menjadi tanda pelaku fraud merasa terancam.

Menurut ACFE’s Occupational Fraud Guide, lebih dari 40% kasus fraud terdeteksi pertama kali melalui tips dari rekan kerja, bukan dari audit formal. Ini menegaskan pentingnya membangun budaya keterbukaan di tempat kerja.

Dampak Karyawan Fraud bagi Perusahaan

Fraud bukan hanya soal uang yang hilang. Dampaknya jauh lebih luas dan bisa menyentuh berbagai aspek keberlangsungan bisnis.

Berikut adalah rincian dampak negatif yang ditimbulkan oleh kecurangan (fraud) di dalam perusahaan:

• Kerugian finansial langsung: mulai dari yang nilainya kecil hingga yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan durasi fraud yang terjadi
• Kerusakan budaya kerja: ketika fraud terungkap, kepercayaan di dalam tim hancur; karyawan yang jujur pun mulai mempertanyakan sistem dan keadilan di perusahaan
• Turnover meningkat: karyawan berintegritas cenderung tidak nyaman bekerja di lingkungan yang terasa tidak aman atau tidak adil, sehingga memilih keluar
• Risiko hukum: perusahaan bisa terseret dalam proses hukum, baik sebagai pihak yang dirugikan maupun yang dinilai lalai dalam pengawasan
• Kerusakan reputasi: jika kasus fraud bocor ke publik atau media, kepercayaan klien, mitra, dan investor bisa runtuh dalam waktu singkat
• Terganggunya operasional bisnis: proses investigasi, audit mendadak, dan perubahan sistem membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit

Langkah Penanganan Karyawan Fraud oleh Perusahaan

Jika fraud sudah terlanjur terjadi, langkah penanganannya harus dilakukan dengan hati-hati, profesional, dan mengikuti koridor hukum.

Berikut adalah langkah-langkah penanganan kejahatan fraud yang efektif:

1. Investigasi Objektif

Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti secara sistematis sebelum mengambil kesimpulan apa pun.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahap investigasi objektif adalah:

• Bentuk tim investigasi internal yang melibatkan HR, keuangan, dan jika diperlukan pihak eksternal independen
• Kumpulkan seluruh bukti yang relevan seperti data absensi, catatan transaksi, log akses sistem, email, hingga dokumen kontrak
• Hindari konfrontasi langsung sebelum bukti cukup kuat, karena hal ini bisa mengganggu proses investigasi
• Dokumentasikan seluruh temuan secara tertulis dan simpan dalam sistem yang aman

Prinsip utamanya adalah tidak mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Objektivitas menjadi hal penting agar proses investigasi tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Pemanggilan & Klarifikasi

Setelah bukti awal terkumpul, perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan klarifikasi secara resmi.

Pada tahap ini, berikut hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan:

• Lakukan pemanggilan melalui surat resmi sesuai prosedur perusahaan
• Libatkan saksi dari pihak HR atau manajemen untuk menjaga objektivitas proses
• Berikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka
• Semua pernyataan harus dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan pembelaan diri sebelum menjatuhkan sanksi berat.

3. Tindakan Tegas (PHK)

Jika hasil investigasi dan klarifikasi memperkuat bukti adanya fraud, perusahaan dapat mengambil tindakan tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun langkah yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah:

• PHK akibat fraud termasuk kategori pelanggaran berat sesuai regulasi ketenagakerjaan
• Surat PHK harus dibuat secara resmi dan mencantumkan alasan yang jelas serta bukti pendukung
• Segera nonaktifkan seluruh akses karyawan ke sistem, data, dan aset perusahaan
• Informasi internal disampaikan secara terbatas untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari risiko reputasi

Dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, pelanggaran berat dapat menjadi dasar PHK tanpa pesangon sesuai ketentuan dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan aturan turunannya.

4. Proses Hukum

Untuk kasus fraud dengan kerugian besar atau yang sudah masuk kategori tindak pidana, perusahaan dapat menempuh jalur hukum.

Dalam kondisi tersebut, langkah yang umumnya dilakukan adalah:

• Laporkan kasus ke pihak kepolisian dengan bukti investigasi yang lengkap
• Fraud dapat dikenakan Pasal 372 KUHP (penggelapan) atau Pasal 378 KUHP (penipuan), tergantung kasusnya
• Libatkan tim legal internal atau pengacara eksternal untuk menentukan strategi hukum yang tepat
• Proses hukum juga berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi karyawan lain

Baca Juga: 7 Konsekuensi Salah Hitung Payroll Perusahaan, Sanksi hingga Turnover Tinggi!

Cara Mencegah Karyawan Fraud di Perusahaan

Mencegah karyawan fraud jauh lebih efektif dibandingkan menangani kasus yang sudah terjadi. Dalam banyak kasus, fraud sebenarnya muncul karena celah sistem, bukan semata-mata niat individu.

Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun pencegahan yang bersifat sistemik, bukan reaktif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda terapkan di perusahaan:

1. Audit Rekrutmen

Pencegahan fraud idealnya dimulai sejak proses rekrutmen, bukan setelah karyawan bekerja. Tahap ini menjadi filter pertama untuk memastikan perusahaan hanya menerima kandidat dengan integritas yang baik.

Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam audit rekrutmen adalah:

• Lakukan background check menyeluruh, termasuk riwayat pekerjaan dan referensi kerja
• Verifikasi langsung ke perusahaan sebelumnya terkait perilaku kerja dan integritas kandidat
• Perketat seleksi untuk posisi yang memiliki akses ke data sensitif, keuangan, atau aset perusahaan
• Gunakan aplikasi database karyawan agar seluruh riwayat kandidat tersimpan dan dapat diaudit secara terstruktur

2. Batasi Akses Berdasarkan Peran (Role-Based Access)

Salah satu penyebab utama fraud adalah akses sistem yang terlalu luas, di mana satu orang dapat mengakses dan memanipulasi banyak data tanpa kontrol yang jelas.

Untuk mencegah hal ini, perusahaan perlu menerapkan:

• Prinsip least privilege, yaitu setiap karyawan hanya memiliki akses sesuai kebutuhan pekerjaannya
• Pemisahan fungsi antara pembuat data, pemeriksa, dan penyetuju
• Penggunaan sistem HRIS untuk mengatur hak akses secara digital dan terkontrol
• Evaluasi akses secara berkala, terutama saat terjadi mutasi jabatan atau resign

Dengan sistem ini, risiko penyalahgunaan data internal dapat ditekan secara signifikan karena tidak ada satu pihak yang memegang kendali penuh.

3. Otomatisasi Proses Rawan Manipulasi

Proses manual adalah salah satu sumber terbesar terjadinya fraud karena membuka peluang intervensi manusia di setiap tahapnya.

Langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah:

• Gunakan aplikasi absensi karyawan berbasis GPS dan selfie verification untuk mencegah titip absen
• Otomatisasi payroll agar perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan tidak bisa dimanipulasi manual
• Integrasikan data absensi langsung ke sistem payroll untuk menghindari perubahan data di tengah proses

Sistem yang terintegrasi seperti HRIS membantu memastikan seluruh proses berjalan otomatis, sehingga ruang manipulasi dapat diminimalkan secara signifikan.

4. Sistem Approval Berlapis

Tanpa kontrol berlapis, satu orang dapat menyelesaikan seluruh proses yang berkaitan dengan uang atau aset perusahaan. Inilah yang sering menjadi celah terjadinya fraud internal.

Adapun sistem yang perlu diterapkan adalah:

• Multi-level approval untuk semua proses penting seperti reimbursement, lembur, dan pengeluaran operasional
• Pemisahan pihak yang mengajukan, menyetujui, dan mengeksekusi
• Pencatatan digital seluruh proses approval agar tidak bisa dimanipulasi
• Penentuan batas otorisasi berdasarkan nilai transaksi dan level jabatan

Dengan aplikasi employee self service, seluruh pengajuan karyawan akan masuk ke sistem dan mengikuti alur persetujuan otomatis, sehingga tidak ada proses yang bisa dilakukan secara diam-diam.

5. Whistleblowing System

Salah satu sumber deteksi fraud paling efektif berasal dari internal perusahaan itu sendiri. Karena itu, sistem pelaporan yang aman menjadi sangat penting untuk dibangun.

Perusahaan dapat menerapkan langkah berikut:

• Menyediakan kanal pelaporan anonim yang mudah diakses
• Menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk retaliasi
• Melakukan sosialisasi rutin agar karyawan memahami keberadaan sistem ini
• Menindaklanjuti setiap laporan secara serius untuk menjaga kepercayaan sistem

Menurut U.S. Office of Inspector General, banyak kasus fraud besar pertama kali terungkap dari laporan internal rekan kerja, bukan dari audit formal.

Di Indonesia, perlindungan pelapor juga didukung oleh UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Audit Rutin & Cross-Department Checking

Fraud sering bertahan lama karena tidak ada mekanisme pemeriksaan berkala yang efektif. Audit rutin menjadi cara paling efektif untuk mendeteksi anomali sejak dini.

Langkah yang perlu diterapkan adalah:

• Audit internal berkala, terutama pada area berisiko seperti payroll, kas, dan reimbursement
• Audit dilakukan oleh pihak independen atau lintas divisi
• Cross-check data absensi, payroll, dan output kerja secara berkala
• Rotasi posisi untuk jabatan yang memiliki akses tinggi terhadap data sensitif

Dengan aplikasi KPI dan fitur analytics real-time, perusahaan dapat memantau performa dan data karyawan secara lebih akurat untuk mendeteksi ketidaksesuaian lebih cepat.

7. Perkuat Budaya Integritas

Teknologi dan sistem tidak akan efektif tanpa budaya kerja yang mendukung integritas. Pencegahan fraud yang paling kuat justru berasal dari nilai yang ditanamkan di dalam organisasi.

Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah:

• Masukkan nilai integritas dalam proses onboarding karyawan
• Gunakan sistem penilaian kinerja yang mencakup aspek perilaku, bukan hanya output
• Terapkan 360-degree feedback untuk menciptakan kontrol sosial yang sehat
• Jadikan manajemen sebagai contoh dalam transparansi dan akuntabilitas

Budaya integritas yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang secara alami lebih sulit terjadi fraud karena adanya kontrol sosial internal.

Cegah Risiko Karyawan Fraud Sejak Dini dengan Sistem HRIS!

Karyawan fraud sering kali tidak terjadi karena satu faktor tunggal, tetapi karena sistem perusahaan yang masih terpisah-pisah dan sulit diawasi secara menyeluruh.

Inilah alasan mengapa banyak perusahaan mulai beralih ke sistem HR digital seperti HRIS, agar seluruh proses administrasi SDM dapat dikelola secara lebih transparan, terstruktur, dan mudah diaudit.

Dengan sistem seperti KantorKu HRIS, perusahaan dapat meminimalkan risiko fraud melalui pengelolaan data yang lebih akurat dan real-time, sehingga setiap aktivitas karyawan tercatat secara otomatis tanpa celah manipulasi manual.

Berikut beberapa fitur utama yang membantu mencegah karyawan fraud antara lain:

• Absensi GPS & selfie verification: Memastikan kehadiran karyawan tercatat secara valid berdasarkan lokasi dan identitas untuk mencegah manipulasi absensi.
• Payroll otomatis terintegrasi: Menghitung gaji, lembur, dan potongan secara otomatis berdasarkan data sistem tanpa input manual yang rawan dimanipulasi.
• Audit trail data HR: Mencatat seluruh perubahan data karyawan dan transaksi payroll sehingga semua aktivitas dapat ditelusuri kembali.
• Integrasi absensi ke payroll & KPI: Menghubungkan data kehadiran langsung dengan penggajian dan penilaian kinerja agar tidak ada celah perubahan manual.
• Slip gaji digital otomatis: Menyediakan rincian penggajian secara transparan yang bisa diakses langsung oleh karyawan melalui sistem.

Jika perusahaan Anda masih mengelola data karyawan secara manual atau menggunakan spreadsheet terpisah, sekarang saatnya mempertimbangkan beralih ke sistem digital.

Book demo gratis untuk mengenal lebih jauh KantorKu HRIS yang dirancang untuk membantu HRD mengelola absensi, payroll, KPI, dan administrasi karyawan dalam satu sistem!

Referensi

ACFE: 2024 Report to the Nations (PDF) | Association of Certified Fraud Examiners

Survei Fraud Indonesia 2019 | ACFE Indonesia Chapter

Fraud | Cornell Law School

What Is Buddy Punching and How to Prevent It | HiveDesk

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban