Apa Sanksi Perusahaan Tidak Membayar BPJS? Cek Denda & Hukumannya!

Sanksi tidak membayar BPJS perlu menjadi perhatian setiap perusahaan, karena kewajiban ini sudah diatur dalam undang-undang dan berdampak langsung pada operasional perusahaan serta perlindungan karyawan.

Terlebih lagi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bukan pilihan tambahan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Nah, artikel ini akan membantu Anda memahami secara lebih lengkap mulai dari alasan kewajiban BPJS, penyebab ketidakpatuhan, hingga cara perusahaan mengelola BPJS dengan lebih mudah melalui sistem digital seperti HRIS.

Mari, simak penjelasan lengkapnya!

Kenapa Perusahaan Wajib Membayar BPJS?

Perusahaan wajib membayar BPJS karena hal ini merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh negara sekaligus bentuk perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Kewajiban ini memastikan setiap pekerja mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan selama bekerja maupun setelahnya.

Alasan utamanya adalah sebagai berikut:

• Kepatuhan hukum: Perusahaan wajib mendaftarkan dan membayar iuran BPJS sesuai UU No. 24 Tahun 2011, dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.
• Perlindungan kesehatan karyawan: BPJS Kesehatan menjamin akses pengobatan dan layanan kesehatan agar karyawan tidak terbebani biaya medis.
• Perlindungan risiko kerja: BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga cacat akibat pekerjaan.
• Jaminan masa depan pekerja: Program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan pensiun membantu pekerja memiliki keamanan finansial jangka panjang.
• Meningkatkan produktivitas kerja: Karyawan yang memiliki perlindungan sosial cenderung lebih tenang, sehat, dan stabil dalam bekerja.
• Menghindari risiko hukum perusahaan: Kepatuhan BPJS membantu perusahaan terhindar dari tuntutan, denda, atau sengketa ketenagakerjaan.
• Meningkatkan reputasi perusahaan: Perusahaan yang patuh BPJS dianggap lebih profesional dan bertanggung jawab di mata karyawan maupun mitra bisnis.

Baca Juga: 3 Cara Bayar BPJS Ketenagakerjaan untuk Perusahaan serta Syaratnya!

Penyebab Perusahaan Tidak Membayar BPJS

Perusahaan tidak membayar BPJS biasanya bukan hanya karena satu faktor, tetapi kombinasi antara kondisi keuangan, kesalahan administrasi, hingga tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang masih rendah.

Dalam praktiknya, kondisi perusahaan tidak membayar BPJS ketenagakerjaan atau kesehatan sering terjadi di berbagai skala bisnis, terutama jika sistem pengelolaan HR dan keuangan belum berjalan secara terintegrasi.

Berikut adalah penyebab utamanya:

• Masalah arus kas perusahaan (cash flow): Perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau tekanan biaya operasional sehingga iuran BPJS tertunda atau tidak dibayarkan.
• Kesulitan finansial operasional: Kondisi bisnis yang tidak stabil membuat perusahaan memprioritaskan pengeluaran lain dibanding kewajiban BPJS.
• Kelalaian administrasi HR dan keuangan: Kesalahan pencatatan, keterlambatan update data karyawan, atau miskomunikasi antar divisi menyebabkan iuran tidak terbayar tepat waktu.
• Data karyawan tidak diperbarui: Karyawan yang sudah resign masih tercatat aktif sehingga tagihan BPJS tetap berjalan dan menumpuk.
• Ketidaksengajaan dalam sistem pembayaran: Kesalahan input data atau proses pembayaran yang tidak berjalan sesuai prosedur menyebabkan tunggakan.
• Kurangnya koordinasi antar departemen: HR dan finance tidak memiliki sistem yang terintegrasi sehingga proses pembayaran BPJS tidak terpantau dengan baik.
• Ketergantungan pada pembayaran pihak ketiga (outsourcing): Pada beberapa perusahaan, iuran tertunda karena menunggu pembayaran dari klien atau pengguna jasa.
• Kurangnya pemahaman terhadap kewajiban BPJS: Sebagian perusahaan masih belum memahami bahwa BPJS adalah kewajiban hukum yang harus dibayar secara rutin.
• Ketidakpatuhan atau penghindaran kewajiban: Beberapa perusahaan sengaja menunda atau tidak membayar untuk menekan biaya operasional meskipun hal ini melanggar aturan.

Baca Juga: Cara Menghitung Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan dengan Mudah [+ Contoh]

Sanksi Perusahaan Tidak Membayar BPJS

Perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, dapat dikenakan sanksi bertingkat sesuai dengan PP No. 86 Tahun 2013 dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Sanksi ini juga mencakup kondisi seperti sanksi perusahaan tidak mendaftarkan BPJS kesehatan hingga hingga pidana, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan sebagai tahap awal ketika perusahaan tidak memenuhi kewajiban pendaftaran atau pembayaran iuran BPJS.

• Teguran tertulis: Peringatan resmi dari BPJS yang diberikan kepada perusahaan yang terlambat atau tidak membayar iuran.
• Denda keterlambatan: Sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak sesuai PP No. 86 Tahun 2013.
• Tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMPPT): Pembatasan akses layanan pemerintah yang dapat mengganggu operasional bisnis. Contohnya:
  • Izin usaha (NIB) dan perizinan operasional
  • Izin mengikuti tender proyek pemerintah
  • Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA)
  • Izin tertentu seperti IMB/PBG
• Penghentian sementara layanan administrasi: Proses perizinan perusahaan dapat ditunda hingga kewajiban dipenuhi.

Sanksi Finansial

Selain sanksi administratif, perusahaan juga dapat dikenakan beban finansial berupa denda dan kewajiban pelunasan tunggakan.

• Denda keterlambatan BPJS Ketenagakerjaan: Sebesar 2% per bulan dari total iuran yang belum dibayar.
• Penonaktifan sementara BPJS Kesehatan: Kepesertaan bisa dinonaktifkan hingga tunggakan dilunasi.
• Denda layanan kesehatan lanjutan: Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menanggung biaya tambahan jika peserta baru aktif kembali setelah tunggakan.
• Akumulasi tunggakan iuran: Semakin lama tidak dibayar, semakin besar beban kewajiban perusahaan.
• Risiko biaya operasional tambahan: Perusahaan bisa menanggung biaya kesehatan langsung tanpa klaim BPJS.

Sanksi Hukum dan Pidana

Jika perusahaan dengan sengaja tidak membayar atau bahkan memotong gaji karyawan tetapi tidak menyetorkannya ke BPJS, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

• Pidana penjara: Paling lama 8 tahun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 55.
• Denda maksimal: Hingga Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
• Pelanggaran berat: Termasuk tidak mendaftarkan pekerja, menunggak iuran, atau tidak melaporkan upah yang sebenarnya.
• Proses hukum ketenagakerjaan: Perusahaan dapat diperiksa dan diproses oleh aparat penegak hukum.
• Risiko reputasi serius: Perusahaan dapat masuk daftar pelanggaran ketenagakerjaan dan kehilangan kepercayaan publik.

Baca Juga: Cara Menghitung BPJS Kesehatan Karyawan Tetap & Kontrak sesuai PP

Cara Menghindari Sanksi BPJS untuk Perusahaan

Menghindari sanksi BPJS dapat dilakukan dengan memastikan perusahaan patuh dalam administrasi dan pembayaran iuran tepat waktu. Berikut cara yang bisa dilakukan perusahaan:

1. Mendaftarkan perusahaan dan karyawan tepat waktu

Perusahaan wajib memastikan seluruh tenaga kerja terdaftar sejak mulai bekerja agar tidak terjadi pelanggaran administratif.

• Daftarkan perusahaan sebagai peserta BPJS sejak awal operasional
• Daftarkan seluruh karyawan tanpa terkecuali
• Hindari keterlambatan pendaftaran pekerja baru
• Pastikan data peserta selalu aktif dan valid
• Patuhi ketentuan pendaftaran sesuai regulasi BPJS

2. Membayar iuran BPJS secara tepat waktu

Pembayaran iuran yang terlambat menjadi salah satu penyebab utama sanksi administratif dan denda.

• Lakukan pembayaran iuran maksimal tanggal 10 setiap bulan
• Gunakan sistem pengingat pembayaran rutin
• Pastikan tidak ada tunggakan iuran
• Sinkronkan pembayaran dengan data payroll
• Hindari keterlambatan yang memicu denda

3. Melaporkan data karyawan dan upah secara akurat

Data yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesalahan perhitungan iuran dan berujung pada sanksi.

• Update data karyawan secara berkala (masuk, keluar, resign)
• Laporkan perubahan gaji dengan benar
• Pastikan data sesuai kondisi aktual perusahaan
• Hindari kesalahan input data HR
• Gunakan sistem pencatatan yang terintegrasi

4. Menghindari praktik PDS (Perusahaan Daftar Sebagian)

PDS adalah praktik tidak mendaftarkan seluruh pekerja atau melaporkan upah tidak sesuai, yang termasuk pelanggaran serius.

• Daftarkan seluruh karyawan tanpa pengecualian
• Laporkan gaji sesuai kondisi sebenarnya
• Jangan membagi program BPJS secara tidak lengkap
• Pastikan tidak ada manipulasi data peserta
• Patuhi pengawasan BPJS secara penuh

5. Memperbarui pemahaman regulasi BPJS

Aturan BPJS dapat berubah, sehingga HR perlu selalu mengikuti perkembangan terbaru.

• Ikuti update regulasi ketenagakerjaan
• Pelajari perubahan kebijakan BPJS secara berkala
• Lakukan pelatihan internal HR
• Pastikan SOP perusahaan selalu diperbarui
• Hindari penggunaan aturan lama yang sudah tidak berlaku

6. Melakukan penonaktifan karyawan dengan benar

Kesalahan dalam proses resign karyawan sering menyebabkan tagihan tetap berjalan.

• Nonaktifkan BPJS segera setelah karyawan resign
• Pastikan status karyawan diperbarui di sistem
• Hindari penagihan iuran ganda
• Sinkronkan data HR dan payroll
• Verifikasi proses offboarding secara menyeluruh

Cara Bayar BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai metode, baik secara online maupun offline. Perusahaan perlu memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu agar terhindar dari denda dan sanksi administratif.

Berikut cara lengkapnya:

Cara Bayar BPJS Ketenagakerjaan

Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui beberapa kanal yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan aplikasi resmi.

1. Melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

Aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan ini memudahkan pembayaran iuran secara langsung dari ponsel.

Langkah-langkahnya:

• Buka aplikasi JMO
• Pilih menu Pembayaran Iuran
• Tentukan periode pembayaran
• Cek jumlah tagihan
• Lakukan pembayaran sesuai instruksi

2. Melalui mobile banking atau internet banking

Metode ini paling umum digunakan karena cepat dan bisa dilakukan kapan saja.

Langkah-langkahnya:

• Login ke mobile banking atau internet banking
• Pilih menu Transfer/Bayar
• Pilih Virtual Account atau BPJS
• Masukkan nomor VA atau kode iuran
• Konfirmasi pembayaran

3. Melalui ATM atau minimarket

Untuk kebutuhan offline, pembayaran tetap bisa dilakukan dengan mudah.

Langkah-langkahnya:

• Kunjungi ATM atau minimarket terdekat
• Pilih menu Pembayaran BPJS (untuk ATM)
• Sebutkan nomor peserta/NIK ke kasir (minimarket)
• Cek jumlah tagihan
• Lakukan pembayaran dan simpan bukti

Baca Juga: Daftar Call Center BPJS Ketenagakerjaan & Alamat Kantor, Lengkap!

Cara Bayar BPJS Kesehatan

Pembayaran BPJS Kesehatan juga tersedia melalui berbagai kanal digital yang terhubung dengan nomor virtual account peserta.

1. Melalui Mobile JKN

Aplikasi resmi BPJS Kesehatan ini memudahkan pengecekan dan pembayaran iuran.

Langkah-langkahnya:

• Login ke aplikasi Mobile JKN
• Pilih menu Info Virtual Account
• Tentukan periode pembayaran
• Pilih metode pembayaran
• Selesaikan transaksi

2. Melalui mobile banking atau ATM

Metode ini menggunakan nomor virtual account berdasarkan nomor peserta.

Langkah-langkahnya:

• Masuk ke mobile banking atau ATM
• Pilih menu Pembayaran
• Pilih BPJS Kesehatan
• Masukkan nomor VA atau nomor peserta
• Konfirmasi dan bayar

3. Melalui e-commerce atau dompet digital

Pembayaran juga bisa dilakukan melalui marketplace atau e-wallet.

Langkah-langkahnya:

• Buka aplikasi e-commerce atau e-wallet
• Pilih menu Tagihan/BPJS
• Masukkan nomor peserta
• Pilih jumlah bulan pembayaran
• Lakukan pembayaran

Baca Juga: Syarat dan Cara Daftar SIPP BPJS Ketenagakerjaan

Cara Melaporkan Perusahaan Tidak Bayar BPJS

Perusahaan yang tidak membayar BPJS dapat dilaporkan melalui beberapa kanal resmi, baik secara online maupun offline.

Sebelum melapor, pastikan Anda menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP, slip gaji, serta bukti potongan iuran (jika ada) untuk memperkuat laporan.

Berikut cara yang dapat dilakukan:

1. Melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

Pelaporan dapat dilakukan secara praktis melalui aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah-langkahnya:

• Buka aplikasi JMO di smartphone
• Pilih menu Pengaduan
• Pilih opsi untuk membuat pengaduan baru
• Isi data perusahaan dan kronologi masalah
• Kirim laporan dan pantau status pengaduan

2. Melalui situs SIAP Kerja Kemnaker

Platform resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan ini menyediakan layanan pengaduan terkait pelanggaran hak pekerja.

Langkah-langkahnya:

• Login ke akun di situs SIAP Kerja Kemnaker
• Pilih layanan Pengaduan Ketenagakerjaan
• Isi data perusahaan dan detail pelanggaran
• Lampirkan bukti pendukung
• Kirim laporan untuk diproses lebih lanjut

3. Datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan

Pelaporan juga bisa dilakukan secara langsung untuk mendapatkan penanganan lebih cepat.

Langkah-langkahnya:

• Datangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Ambil nomor antrean layanan pengaduan
• Sampaikan laporan kepada petugas
• Serahkan dokumen pendukung
• Ikuti proses verifikasi dari petugas

4. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

Disnaker memiliki wewenang dalam pengawasan ketenagakerjaan, termasuk pelanggaran BPJS.

Langkah-langkahnya:

• Datangi kantor Disnaker setempat
• Ajukan laporan resmi terkait pelanggaran
• Lampirkan bukti seperti KTP dan slip gaji
• Ikuti proses pemeriksaan atau mediasi
• Tunggu tindak lanjut dari pihak berwenang

Baca Juga: 5 Cara Lapor Perusahaan yang Melanggar Aturan, Online & Offline!

Dampak Tidak Membayar BPJS bagi Perusahaan & Karyawan

Tidak membayar atau menunggak iuran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi perusahaan maupun karyawan.

Berikut penjelasan lengkapnya:

Dampak bagi Perusahaan

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban BPJS dapat menimbulkan berbagai risiko yang berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis.

• Denda keterlambatan: Perusahaan dikenakan denda hingga 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak.
• Sanksi administratif: Mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan layanan publik seperti perizinan usaha dan tender.
• Risiko sanksi pidana: Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, perusahaan dapat dikenakan pidana penjara hingga 8 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.
• Terganggunya operasional bisnis: Pembatasan layanan publik dapat menghambat aktivitas perusahaan.
• Penurunan reputasi perusahaan: Perusahaan dianggap tidak patuh terhadap regulasi dan kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan.
• Tingginya turnover karyawan: Karyawan cenderung mencari perusahaan yang memberikan jaminan sosial yang jelas.

Dampak bagi Karyawan

Karyawan menjadi pihak yang paling terdampak langsung ketika perusahaan tidak membayar BPJS.

• Status kepesertaan nonaktif: BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan untuk layanan medis.
• Tidak mendapat jaminan kesehatan: Karyawan harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri.
• Kehilangan manfaat ketenagakerjaan: Tidak bisa mengakses JHT, JKK, atau JKM saat dibutuhkan.
• Risiko finansial meningkat: Tidak ada perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja atau kondisi darurat.
• Potensi harus menanggung tunggakan: Dalam beberapa kasus, karyawan perlu melunasi iuran untuk mengaktifkan kembali layanan.
• Menurunnya rasa aman dalam bekerja: Ketidakpastian perlindungan sosial memengaruhi kenyamanan dan produktivitas kerja.

Baca Juga: 6 Program BPJS Ketenagakerjaan & Manfaatnya untuk Karyawan, Wajib Tahu!

Peran HRIS dalam Mengelola BPJS Perusahaan

Penggunaan HRIS membantu perusahaan mengelola BPJS dengan lebih rapi, akurat, dan minim risiko kesalahan dibandingkan proses manual.

Berikut peran utamanya:

• Otomatisasi perhitungan iuran: Menghitung BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan secara akurat berdasarkan data gaji karyawan.
• Integrasi dengan payroll: Potongan BPJS langsung terhubung dengan sistem payroll tanpa input manual.
• Monitoring pembayaran: Memantau status pembayaran iuran agar tidak terjadi keterlambatan.
• Update data karyawan: Mempermudah pengelolaan data karyawan aktif, resign, dan perubahan gaji.
• Mengurangi human error: Proses otomatis membantu meminimalkan kesalahan administrasi HR.
• Mendukung kepatuhan perusahaan: Memastikan kewajiban BPJS berjalan sesuai regulasi.

Kelola Potongan BPJS Karyawan Lebih Otomatis & Real-time lewat KantorKu HRIS!

Mengelola BPJS secara manual bukan hanya memakan waktu, tetapi juga berisiko menimbulkan kesalahan perhitungan hingga berujung pada sanksi perusahaan tidak membayar BPJS.

Agar hal ini tidak terjadi, perusahaan perlu beralih ke sistem yang lebih terintegrasi dan otomatis. Salah satu solusinya adalah menggunakan KantorKu HRIS, software HRIS yang mempermudah pengelolaan administrasi HR, termasuk BPJS, payroll, hingga absensi.

Dengan sistem HRIS modern, Anda tidak hanya menghindari kesalahan administratif, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi kerja tim HR secara signifikan.

Berikut keunggulan yang bisa Anda dapatkan:

• Integrasi BPJS otomatis & sesuai regulasi terbaru: Perhitungan iuran, update data, hingga laporan kepesertaan berjalan otomatis mengikuti aturan BPJS terbaru.
• Perhitungan iuran lebih cepat dan akurat: Proses hitung potongan BPJS bisa dilakukan hingga 80% lebih efisien dibanding cara manual.
• Terintegrasi dengan sistem payroll: Data BPJS langsung terhubung dengan software payroll Indonesia atau aplikasi gaji karyawan, sehingga perhitungan gaji lebih akurat dan minim kesalahan.
• Monitoring real-time: Anda dapat memantau status pembayaran iuran BPJS dan memastikan tidak ada keterlambatan yang berpotensi menimbulkan sanksi.
• Pengelolaan data karyawan lebih rapi: Mulai dari karyawan aktif, resign, hingga perubahan gaji dapat langsung ter-update dalam satu sistem.
• Absensi online terintegrasi: Data kehadiran karyawan otomatis masuk ke sistem payroll untuk mendukung perhitungan gaji dan BPJS yang lebih akurat.
• Laporan siap pakai: Laporan BPJS, payroll, dan absensi dapat diakses kapan saja untuk kebutuhan audit maupun evaluasi.

Jika Anda ingin menghindari risiko sanksi, meningkatkan efisiensi kerja HR, dan memastikan seluruh proses administrasi berjalan lebih rapi, saatnya beralih ke sistem digital.

Gunakan KantorKu HRIS yang terintegrasi untuk membantu pengelolaan BPJS, payroll, dan SDM secara lebih praktis dan real-time.

Coba book demo gratis sekarang dan rasakan kemudahannya!

Referensi

UU No. 24 Tahun 2011

PP No. 86 Tahun 2013

Telat Bayar BPJS Ketenagakerjaan, Harus Bagaimana ya? | BPJS Ketenagakerjaan

Dirut BPJAMSOSTEK Ingatkan Sanksi Denda hingga Penjara Bagi Perusahaan Nakal | BPJS Ketenagakerjaan