Apa Perbedaan Direksi dan Direktur? Cek Tugas & Tanggung Jawabnya

Perbedaan direksi dan direktur sering kali masih membingungkan banyak orang, terutama dalam dunia bisnis dan struktur organisasi perusahaan. Sekilas keduanya terdengar mirip, tetapi sebenarnya memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan perusahaan.

Secara umum, direksi merujuk pada kelompok pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab menjalankan dan mengelola operasional bisnis secara keseluruhan.

Sementara itu, direktur biasanya merupakan individu yang menjadi bagian dari direksi dan memegang tanggung jawab pada bidang tertentu, seperti direktur keuangan, direktur operasional, atau direktur pemasaran.

Lalu, apa saja sebenarnya perbedaan direksi dan direktur dari sisi struktur jabatan, tanggung jawab, hingga kewenangannya dalam perusahaan? Mengapa pemahaman tentang kedua istilah ini penting bagi pemilik usaha, HR, maupun karyawan?

Simak penjelasan lengkapnya di artikel berikut.

Perbedaan Direksi dan Direktur

Banyak yang mengira bahwa kedua istilah ini sama, padahal secara hukum dan fungsional terdapat perbedaan yang mendasar. Memahami perbedaan direksi dan direktur sangat penting bagi Anda agar tidak salah dalam menyusun anggaran dasar perusahaan maupun kontrak kerja.

Secara sederhana, direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Sementara itu, direktur merujuk pada individu atau personil yang menduduki jabatan tersebut. Efektivitas kepemimpinan puncak sangat bergantung pada kejelasan peran; perusahaan dengan struktur peran yang ambigu memiliki risiko kegagalan operasional 25% lebih tinggi dibandingkan yang memiliki uraian tugas jelas.

Oleh karena itu, silakan simak penjelasan di bawah ini untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perbedaan direksi dan direktur:

1. Direksi

Direksi adalah sebuah kesatuan atau “kolegium” (kelompok) yang memimpin perusahaan secara kolektif. Dalam kacamata hukum, direksi dianggap sebagai satu entitas organ perusahaan yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi.

• Sifat Kolektif: Keputusan yang diambil oleh direksi biasanya bersifat kolegial, artinya keputusan strategis merupakan hasil kesepakatan bersama anggota dewan tersebut.
• Tanggung Jawab Hukum: Direksi sebagai organ bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.
• Representasi: Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar.
• Kepanjangan Direksi: Dalam istilah formal, direksi sering disebut sebagai Board of Directors (BoD) yang mencerminkan fungsi dewan pengurus secara utuh.

2. Direktur

Berbeda dengan direksi yang merujuk pada “lembaga” atau “organ”, direktur merujuk pada individu atau personil secara personal yang menduduki jabatan di dalam dewan tersebut.

Direktur adalah orang yang menjalankan fungsi operasional harian sesuai dengan bidang keahliannya.

• Jabatan Individu: Seorang direktur memiliki tanggung jawab spesifik, misalnya Direktur Keuangan atau Direktur Pemasaran, yang melapor kepada Direktur Utama.
• Status Kepegawaian: Meskipun memiliki kedudukan tinggi, seorang direktur sering kali terikat secara kontraktual sebagai profesional yang ditunjuk untuk mengelola departemen tertentu.
• Eksekutor Strategi: Jika direksi menetapkan visi, maka direktur adalah individu yang memastikan visi tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata oleh para manajer dan staf di bawahnya.
• Fleksibilitas Jumlah: Jumlah direktur dalam sebuah perusahaan bisa beragam, tergantung pada skala bisnis dan kompleksitas operasional yang Anda kelola.

Memastikan setiap direktur memiliki akses data yang cepat untuk mengambil keputusan strategis adalah kunci keberhasilan bisnis.

Jika Anda membutuhkan solusi digital untuk mengelola database jabatan hingga payroll jajaran manajemen secara rapi, KantorKu HRIS adalah jawaban yang tepat untuk mempermudah pekerjaan HR Anda di masa depan.

Dasar Hukum Direksi di Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan kitab suci yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan harus dikelola secara profesional.

Di dalam UU ini, Anda akan menemukan bahwa istilah “Direksi” tak hanya sebutan jabatan biasa, melainkan sebuah posisi yang melekat dengan tanggung jawab fidusia (fiduciary duty).

Berikut adalah rincian detail mengenai payung hukum yang mengatur jajaran direksi berdasarkan UU PT:

1. Definisi dan Kedudukan Hukum Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PT, direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Artinya, secara hukum, setiap tindakan direksi dianggap sebagai tindakan perusahaan itu sendiri.

2. Hubungan Kerja vs Hubungan Korporasi

Penting bagi Anda sebagai HRD untuk memahami bahwa posisi direktur memiliki “dua topi”. Di satu sisi, ia adalah karyawan yang diatur dalam kontrak kerja, namun di sisi lain, pengangkatannya tunduk pada hukum korporasi.

Berbeda dengan staf biasa, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar sah secara legalitas formal.

Baca Juga: 16 Tugas HRD di Perusahaan, Bukan Hanya Interview Kandidat!

3. Tanggung Jawab (Personal Liability)

UU PT menegaskan prinsip tanggung jawab renteng. Jika terjadi kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut (Pasal 97 ayat 3).

Inilah mengapa pembagian wewenang yang jelas dalam sistem manajemen sangat krusial untuk melindungi individu di posisi tersebut.

4. Batasan Wewenang dalam Anggaran Dasar

Meskipun direksi memiliki kuasa luas, UU PT memberikan batasan melalui Anggaran Dasar (AD) perusahaan.

Misalnya, untuk tindakan tertentu seperti menjaminkan aset perusahaan atau meminjam uang dalam jumlah besar, direktur sering kali diwajibkan mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris adalah langkah preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

5. Prinsip Iktikad Baik (Good Faith)

Pasal 97 ayat 2 mewajibkan setiap anggota direksi menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Jika seorang direktur terbukti mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan, payung hukum ini memungkinkan pemegang saham untuk menuntut direktur tersebut hingga ke harta pribadinya.

Struktur Direksi dalam Perusahaan

Struktur direksi tidaklah seragam di setiap perusahaan, karena sangat bergantung pada skala bisnis dan kebutuhan operasional Anda. Biasanya, struktur ini dirancang untuk memastikan adanya fungsi kontrol dan eksekusi yang seimbang.

Penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa dalam struktur ini terdapat tingkatan senioritas. Lantas, lebih tinggi direksi atau direktur? Jawabannya, direksi adalah wadahnya, sedangkan individu di dalamnya memiliki strata.

Selain itu, ada pula perbedaan direksi dan komisaris yang sering ditanyakan. Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat, sedangkan direksi yang mengeksekusi jalannya bisnis.:

Berikut adalah uraian struktur direksi yang umum di dalam perusahaan beserta rincian tugasnya:

1. Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama

Chief Executive Officer (CEO) merupakan pemimpin tertinggi dalam jajaran direksi yang bertanggung jawab atas kesuksesan organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks perusahaan di Indonesia, CEO adalah sebutan modern untuk Direktur Utama. Jika Anda bertanya CEO dan direktur lebih tinggi mana, maka CEO memegang komando tertinggi yang membawahi direktur fungsional lainnya.

• Visi Strategis: Menentukan arah kebijakan jangka panjang dan visi besar perusahaan.
• Komunikasi Stakeholder: Menjadi jembatan utama antara dewan komisaris, pemegang saham, dan manajemen.
• Pengambil Keputusan Final: Memutuskan kebijakan krusial yang berdampak pada seluruh departemen.
• Representasi Publik: Menjadi wajah resmi perusahaan dalam hubungan dengan pihak eksternal dan media.

2. Chief Financial Officer (CFO) atau Direktur Keuangan

Chief Financial Officer (CFO) adalah pimpinan yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan finansial dan manajemen risiko keuangan perusahaan Anda.

Keberadaannya memastikan bahwa setiap langkah strategis perusahaan didukung oleh pendanaan yang sehat.

• Perencanaan Anggaran: Menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran tahunan perusahaan.
• Laporan Keuangan: Memastikan akurasi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi pajak.
• Strategi Investasi: Menganalisis peluang investasi serta mengelola portofolio keuangan perusahaan.
• Manajemen Arus Kas: Memantau likuiditas untuk memastikan operasional harian berjalan tanpa kendala finansial.

3. Chief Operating Officer (COO) atau Direktur Operasional

Chief Operating Officer (COO) biasanya berperan sebagai orang kedua setelah CEO. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh urusan teknis dan operasional harian berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh jajaran direksi.

• Eksekusi Operasional: Menerjemahkan visi CEO menjadi langkah-langkah kerja teknis yang nyata.
• Efisiensi Kerja: Mengoptimalkan rantai pasok, produksi, dan distribusi agar lebih efektif dan hemat biaya.
• Pengawasan Departemen: Memantau kinerja manajer operasional dalam mencapai target mingguan atau bulanan.
• Integrasi Internal: Memastikan koordinasi antar departemen berjalan harmonis tanpa hambatan birokrasi.

Baca Juga: 14 Interview Finance Staff + Tips untuk HRD saat Interview

4. Chief Marketing Officer (CMO) atau Direktur Pemasaran

Direktur Pemasaran bertanggung jawab atas citra merek dan pertumbuhan pangsa pasar perusahaan. Di era digital, peran ini sangat krusial untuk memastikan produk Anda tetap kompetitif di mata konsumen.

• Strategi Branding: Membangun dan menjaga reputasi merek di mata publik.
• Riset Pasar: Menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen untuk inovasi produk.
• Manajemen Penjualan: Mengawasi kampanye pemasaran dan strategi peningkatan konversi penjualan.
• Akuisisi Pelanggan: Merancang program untuk menarik pelanggan baru sekaligus menjaga loyalitas pelanggan lama.

Baca Juga: Gaji CEO Perusahaan di Indonesia, Startup, Bank, dan Luar Negeri

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Direktur

Pembagian tugas yang jelas antara jajaran pimpinan akan mencegah terjadinya overlap pekerjaan yang bisa menghambat pengambilan keputusan. Anda perlu memastikan bahwa setiap individu memahami batasan wewenangnya masing-masing.

Berikut adalah tanggung jawab direksi dan direktur di dalam perusahaan yang wajib Anda ketahui:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi secara kolektif memiliki kewajiban moral dan hukum terhadap keberlangsungan perusahaan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utamanya:

Sebagai organ tertinggi dalam pengurusan, mereka memikul beban tanggung jawab yang luas. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utamanya:

1. Penyusunan Strategi Jangka Panjang

Menyusun rencana kerja tahunan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (RAPBP) untuk disetujui oleh pemegang saham.

2. Representasi Hukum

Mewakili perusahaan secara sah, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala urusan perdata maupun pidana yang melibatkan perseroan.

3. Akuntabilitas Korporasi

Mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui laporan tahunan yang transparan.

4. Kepatuhan dan Integritas

Menjaga kerahasiaan data perusahaan serta memastikan seluruh aktivitas bisnis mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Manajemen Risiko

Mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas finansial maupun reputasi perusahaan Anda.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur

Secara spesifik, direktur utama dan direktur fungsional memiliki beban tugas yang berbeda dalam kesehariannya:

1. Direktur Utama (CEO)

Bertugas menentukan arah kebijakan strategis besar dan menjadi jembatan komunikasi utama antara pemilik saham (investor) dengan jajaran manajemen di bawahnya. Ia adalah pengambil keputusan final dalam situasi kritis.

2. Direktur Fungsional (Direktur Keuangan, Pemasaran, HR, dll)

Bertanggung jawab mengawasi departemen spesifik agar mencapai target Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditentukan di awal tahun. Mereka memastikan instruksi strategis dari Direktur Utama diterjemahkan menjadi aksi teknis oleh tim.

3. Evaluasi Kinerja Berkala

Setiap direktur wajib memberikan laporan kinerja divisi secara berkala kepada Direktur Utama. Hal ini mencakup laporan penggunaan anggaran, pencapaian target penjualan, hingga produktivitas SDM di departemen masing-masing.

4. Pengembangan Budaya Kerja

Para direktur bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di divisinya masing-masing guna menekan angka turnover karyawan.

Peran HRIS dalam Mengelola Struktur Organisasi Perusahaan

[gambar dashboard database karyawan]

Mengelola struktur yang kompleks, mulai dari memahami perbedaan direksi dan direktur utama hingga memantau kinerja manajer, tentu melelahkan jika dilakukan secara manual. Di sinilah Anda membutuhkan dukungan teknologi yang mumpuni.

Sistem yang terintegrasi memungkinkan Anda memetakan hierarki dengan jelas, sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai komisaris dan direksi lebih tinggi mana di dalam alur koordinasi internal.

Sebab, perlu diingat, komisaris adalah pihak yang mengawasi, namun dalam sistem administrasi HR, data mereka tetap perlu dikelola secara profesional.

Berikut adalah beberapa peran HRIS dalam mengelola struktur organisasi perusahaan:

• Transparansi Data: Memudahkan Anda melihat siapa melapor ke siapa melalui bagan organisasi digital.
• Efisiensi Payroll: Perhitungan gaji direksi dan staf yang berbeda skema dapat dilakukan secara otomatis tanpa risiko kesalahan hitung.
• Pengelolaan KPI: Membantu memantau apakah tanggung jawab yang diemban oleh para direktur sudah tercapai sesuai target atau belum.
• Kemudahan Akses: Melalui fitur aplikasi Employee Self Service (ESS), jajaran direksi pun bisa memantau data mereka sendiri secara mandiri dan cepat.

Jika saat ini Anda masih merasa kewalahan dengan tumpukan dokumen administrasi atau kebingungan mengelola data jabatan yang rumit, sudah saatnya Anda beralih ke solusi digital. Mengelola database pimpinan dan karyawan akan jauh lebih akurat dengan menggunakan aplikasi databasekaryawan yang tepat.

Gunakan KantorKu HRIS jika Anda membutuhkan solusi yang mempermudah seluruh pekerjaan HR, mulai dari absensi hingga penggajian.

Namun, jika Anda baru saja terbesit untuk mulai meninggalkan cara-cara lama dan beralih ke sistem otomatis, klik coba demo gratis di bawah ini untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai kebutuhan spesifik perusahaan Anda.