Cara Menghitung Gaji Karyawan Berdasarkan Omset, Dapat Berapa Persen?

Cara menghitung gaji karyawan berdasarkan omset sering jadi topik yang membuat pemilik bisnis dan tim HR kebingungan.

Di satu sisi, perusahaan ingin gaji karyawan tetap adil dan memotivasi kinerja. Di sisi lain, kondisi keuangan bisnis, terutama yang omsetnya fluktuatif, tidak selalu stabil setiap bulan.

Di lapangan, realitanya banyak usaha, UMKM, hingga bisnis jasa tidak sepenuhnya pakai gaji tetap. Sebagian mengaitkan gaji dengan omset agar pengeluaran lebih terkontrol dan karyawan ikut terdorong mengejar target.

Skemanya pun beragam, mulai dari gaji pokok + persentase omset, sistem komisi, bagi hasil, sampai insentif bertingkat berdasarkan pencapaian penjualan.

Tapi, sebenarnya cara menghitung gaji karyawan berdasarkan omset yang benar itu seperti apa? Apakah ada rumus khusus? Berapa persen omset yang ideal dialokasikan untuk gaji? Dan bagaimana supaya sistem ini tetap adil bagi karyawan sekaligus aman buat cash flow bisnis?

Nah, bagaimana cara menghitung gaji karyawan berdasarkan omset dengan benar? Simak penjelasan lengkap, contoh perhitungan, dan tips penerapannya di bagian berikutnya, ya!

Mengapa Menggunakan Skema Gaji Berdasarkan Omset

Menggunakan skema gaji berdasarkan omset merupakan strategi untuk menjaga arus kas perusahaan tetap sehat.

Dengan metode ini, pengeluaran gaji akan bersifat fleksibel, meningkat saat bisnis sedang ramai dan otomatis menyesuaikan saat kondisi sedang sepi, sehingga risiko kebangkrutan akibat beban gaji tetap (fixed cost) yang tinggi dapat diminimalisir.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa bisnis sering kali menggunakan skema gaji berdasarkan omset:

1. Menyelaraskan Kepentingan Perusahaan dan Karyawan

Dalam skema ini, karyawan tidak hanya bekerja untuk menerima gaji bulanan, tetapi juga ikut merasakan langsung dampak dari performa bisnis. Semakin tinggi omset yang dihasilkan, semakin besar pula penghasilan yang mereka terima.

Hasilnya, motivasi kerja meningkat, rasa memiliki terhadap perusahaan tumbuh, dan karyawan terdorong untuk lebih proaktif dalam mencapai target penjualan.

2. Menjaga Efisiensi dan Stabilitas Anggaran

Skema gaji berbasis omset membantu perusahaan mengontrol pengeluaran saat target penjualan tidak tercapai. Ketika pasar sedang lesu atau omset menurun, beban gaji akan ikut menyesuaikan, sehingga perusahaan terhindar dari defisit anggaran dan masalah cash flow.

Ini menjadikan skema ini lebih aman dibandingkan gaji tetap penuh, terutama bagi bisnis yang masih berkembang.

3. Mendorong Budaya Kerja Berbasis Kinerja

Karena penghasilan karyawan berkaitan langsung dengan hasil kerja, sistem ini secara tidak langsung menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan kompetitif secara sehat.

Karyawan akan lebih fokus pada pencapaian target, kualitas layanan, dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan omset perusahaan.

4. Mempermudah Evaluasi dan Transparansi Kinerja

Dari sisi HRD dan manajemen, skema ini memudahkan proses evaluasi. Produktivitas tim dapat diukur secara objektif, apakah benar berbanding lurus dengan omset yang masuk.

Data penjualan dan gaji menjadi lebih transparan, sehingga keputusan terkait insentif, penyesuaian target, hingga pengembangan tim bisa dilakukan dengan dasar yang jelas.

Dengan berbagai keuntungan tersebut, tidak heran jika skema gaji berdasarkan omset semakin banyak digunakan. Namun, penerapannya tidak bisa sembarangan. Tetap ada rumus, batas aman persentase, serta skema yang tepat agar tetap adil bagi karyawan dan sehat bagi keuangan perusahaan.

Data & Persiapan yang Harus Disiapkan

Sebelum mulai menerapkan dan menghitung gaji karyawan berdasarkan omset, ada beberapa data krusial yang wajib disiapkan dan divalidasi terlebih dahulu.

Tanpa fondasi data yang jelas, perhitungan gaji berisiko meleset dan justru merugikan salah satu pihak, baik perusahaan maupun karyawan.

Penting bagi HRD untuk melakukan audit berkala guna memastikan seberapa besar persentase dari omset yang berupa gaji, sehingga beban operasional tidak membengkak melebihi batas aman keuangan perusahaan

Tahap persiapan ini penting agar kebijakan yang dibuat berkelanjutan secara bisnis, adil bagi karyawan, serta tidak menimbulkan masalah arus kas dalam jangka panjang.

Berikut data dan aspek yang perlu Anda siapkan:

1. Laporan Omset Riil dan Terverifikasi

Hal pertama yang harus tersedia adalah data omset kotor (gross revenue) yang valid. Omset ini merupakan total pendapatan yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi biaya apa pun.

Pastikan data omset:

• Bersumber dari laporan keuangan resmi atau sistem pencatatan yang konsisten
• Sudah direkap per periode (harian, mingguan, atau bulanan)
• Bebas dari transaksi fiktif atau piutang yang belum benar-benar masuk

Data omset yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan besaran gaji berbasis omset.

2. Margin Keuntungan Bersih (Net Profit Margin)

Selain omset, perusahaan wajib mengetahui margin keuntungan bersih. Ini adalah sisa uang yang benar-benar dimiliki perusahaan setelah dikurangi biaya produksi, operasional, sewa, bahan baku, pajak, dan biaya tetap lainnya.

Dengan mengetahui margin ini, Anda bisa:

• Menentukan batas aman alokasi gaji
• Menghindari pembagian gaji dari omset yang sebenarnya belum menghasilkan keuntungan
• Menjaga bisnis tetap untung meski memberi insentif kepada karyawan

Tanpa perhitungan margin, skema gaji berbasis omset berpotensi menggerus profit secara perlahan.

Baca Juga: Cara Menghitung Take Home Pay & Rumusnya!

3. Struktur Jabatan dan Peran Karyawan

Tidak semua posisi cocok menggunakan skema gaji berdasarkan omset. Karena itu, penting untuk menetapkan struktur jabatan dan role kerja sejak awal.

Tentukan secara jelas:

• Siapa saja yang berhak mendapatkan gaji berbasis omset
• Apakah hanya tim penjualan dan marketing, atau juga tim operasional
• Apakah skema berlaku penuh atau hanya sebagai tambahan insentif

Pembagian yang jelas akan mencegah konflik internal dan menjaga rasa keadilan antar karyawan.

4. Periode Perhitungan Gaji

Tentukan juga periode perhitungan omset yang digunakan, apakah mingguan, dua mingguan, atau bulanan. Periode ini harus selaras dengan sistem penggajian perusahaan agar mudah dikelola dan dipahami oleh karyawan.

Baca Juga: Apa Itu Cut-Off Penggajian? Skema, Contoh, & Cara Hitungnya

5. Batas Maksimal dan Skema Pengaman

Langkah untuk menentukan batas maksimal dan skema pengaman penting dilakukan agar skema gaji tetap stabil dan tidak membahayakan keuangan bisnis. Sebagai langkah antisipasi, perusahaan sebaiknya menetapkan:

• Persentase maksimal omset yang dialokasikan untuk gaji
• Batas minimum dan maksimum penghasilan
• Skema pengaman jika omset turun drastis

Metode Perhitungan Gaji Berdasarkan Omset yang Sering Dipakai

Sebagai pemilik bisnis, Anda mungkin sering bertanya-tanya, berapa persen gaji karyawan dari omset yang ideal agar perusahaan tetap profit namun karyawan tetap sejahtera? Dalam praktiknya, tidak ada satu model perhitungan gaji berbasis omset yang paling benar untuk semua perusahaan.

Setiap bisnis memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi model bisnis, margin keuntungan, hingga struktur tim. Oleh karena itu, penting memilih skema yang paling relevan, apakah bisnis Anda bergerak di bidang ritel, jasa, manufaktur, atau kombinasi di antaranya.

Berikut beberapa model perhitungan gaji berdasarkan omset yang paling umum digunakan beserta penjelasannya:

1. Persentase Tetap dari Omset

Model ini merupakan bentuk paling sederhana dan paling sering digunakan, terutama oleh bisnis yang baru berkembang. Perusahaan menetapkan satu angka persentase tetap dari total omset untuk dialokasikan sebagai gaji karyawan.

Pertanyaan yang paling sering muncul adalah berapa persen gaji karyawan dari omset yang ideal? Jawabannya sangat tergantung pada industri dan margin bisnis.

Sebagai gambaran umum:

• Industri jasa: sekitar 20%–30% dari omset
• Industri retail atau manufaktur: sekitar 5%–15%, karena biaya bahan baku dan operasional relatif besar

Dengan memahami berapa persentase dari omzet yang berupa gaji, perusahaan bisa menjaga Break Even Point (BEP) tetap aman dan memastikan bisnis tidak berjalan di margin yang terlalu tipis setiap bulannya.

Model ini cocok untuk bisnis dengan alur pendapatan stabil dan pencatatan omset yang rapi.

2. Tiered Commission (Komisi Bertingkat)

Berbeda dengan persentase tetap, model tiered commission menggunakan sistem tingkatan. Semakin tinggi omset yang berhasil dicapai, semakin besar pula persentase gaji atau komisi yang diberikan.

Contoh sederhana:

• Omset hingga Rp100 juta → komisi 5%
• Omset di atas Rp100 juta hingga Rp200 juta → komisi 7% untuk selisihnya

Model ini sangat efektif untuk:

• Mendorong tim agar melampaui target standar
• Menghindari mental “cukup sampai target saja”
• Menciptakan kompetisi sehat di dalam tim

Skema ini banyak digunakan di tim sales, marketing, dan bisnis berbasis target penjualan tinggi.

3. Hybrid (Gaji Pokok + Persentase Omset)

Model hybrid menggabungkan keamanan finansial dan insentif kinerja. Karyawan tetap menerima gaji pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar, lalu mendapatkan tambahan penghasilan dari persentase omset yang dicapai.

Dari sisi perusahaan, model ini lebih stabil karena:

• Gaji pokok bisa disesuaikan dengan kemampuan cash flow
• Komponen variabel hanya dibayarkan jika omset tercapai

Dari sisi karyawan, sistem ini memberikan rasa aman sekaligus peluang penghasilan lebih besar.

Walau sifatnya personal, adanya bonus omset memberi ruang finansial lebih luas. Secara umum, banyak perencana keuangan menyarankan alokasi 10%–20% dari total pendapatan untuk orang tua, selama kondisi keuangan memungkinkan.

Model hybrid menjadi salah satu skema paling seimbang dan paling banyak diterapkan di berbagai industri.

4. Bonus Berdasarkan Target atau Overachievement

Model ini tidak langsung mengaitkan setiap rupiah omset dengan gaji. Perusahaan terlebih dahulu menetapkan target omset minimum.

Jika target tidak tercapai, karyawan hanya menerima gaji pokok. Namun, jika terjadi overachievement, sebagian keuntungan tambahan tersebut dibagikan sebagai bonus.

Keunggulan model ini:

• Risiko keuangan perusahaan lebih terkendali
• Bonus benar-benar diberikan sebagai bentuk apresiasi kinerja luar biasa
• Cocok untuk bisnis yang memiliki target musiman atau proyek tertentu

Skema ini juga membantu perusahaan menjaga fokus pada pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar mengejar omset tanpa mempertimbangkan profit.

Baca Juga: 20 Contoh KPI Operasional dan GA Lengkap dengan Cara Mengukurnya

Rumus Cara Menghitung Gaji Karyawan Berdasarkan Omset

Untuk memudahkan Anda dalam implementasi, mari kita bedah bagaimana rumus cara menghitung gaji karyawan yang benar.

Menurut Outdoo, gaji berdasarkan omset sering diterapkan sebagai komisi penjualan, yaitu pembayaran yang dihitung sebagai persentase dari pendapatan yang dihasilkan oleh karyawan.

Struktur seperti ini membantu menghubungkan insentif karyawan dengan tujuan pendapatan perusahaan. Komisi biasanya dihitung dengan mengalikan jumlah penjualan bersih dengan tarif komisi yang telah disepakati.

Misalnya, seorang tenaga penjualan berhasil menghasilkan omset sebesar USD 50.000 dengan tarif komisi 10%. Maka, komisi yang diterima adalah:

Komisi = Omset × Persentase Komisi
Komisi = USD 50.000 × 10% = USD 5.000

Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi kurs Rp15.500 per USD, maka perhitungannya menjadi:

USD 5.000 × Rp15.500 = Rp77.500.000

Artinya, tenaga penjualan tersebut berhak menerima komisi sebesar Rp77,5 juta dari omset yang dihasilkan pada periode tersebut.

Rumus sederhananya tetap sama dan mudah diterapkan dalam konteks apa pun:

Komisi = Omset × Persentase Komisi

Pastikan Anda melakukan simulasi berkali-kali secara internal sebelum meresmikan kebijakan ini kepada seluruh staf agar tidak terjadi kesalahan perhitungan di kemudian hari.

Berikut adalah simulasi sederhana menggunakan model Hybrid (Gaji Pokok + Komisi):

• Gaji Pokok (Fix): Rp4.000.000
• Total Omset Bulanan: Rp200.000.000
• Persentase Komisi: 1% dari total omset

Langkah Perhitungan:

Total Gaji = Gaji Pokok + (Total Omset x % Persentase Komisi)
Total Gaji = Rp4.000.000 + (Rp200.000.000 x 1%)
Total Gaji = Rp4.000.000 + Rp2.000.000
Hasil Akhir = Rp6.000.000

Komponen Legal & Pajak yang Harus Diperhatikan

Meskipun perusahaan menerapkan skema gaji fleksibel berbasis omset, kewajiban terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia tetap berlaku penuh.

Skema ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan hukum, karena kesalahan pengelolaan gaji dapat berujung pada sengketa ketenagakerjaan, sanksi administratif, hingga kerusakan reputasi perusahaan.

Agar sistem gaji berbasis omset tetap aman dan berkelanjutan, berikut komponen legal dan pajak yang wajib Anda perhatikan:

1. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Setiap bentuk penghasilan yang diterima karyawan baik gaji pokok, komisi, bonus, maupun insentif berbasis omset, tetap merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).

Hal yang perlu diperhatikan:

• Bonus dan komisi wajib digabungkan dalam perhitungan PPh 21
• Perhitungan pajak harus mengikuti metode yang berlaku (gross, gross-up, atau nett sesuai kebijakan perusahaan)
• Pemotongan dan pelaporan pajak harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu

Kesalahan dalam penghitungan PPh 21 bisa menimbulkan denda pajak dan masalah hukum di kemudian hari.

2. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Terlepas dari sistem gaji yang digunakan, perusahaan wajib mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa poin penting:

• Iuran BPJS dihitung berdasarkan komponen upah yang disepakati
• Gaji pokok dan tunjangan tetap umumnya menjadi dasar perhitungan iuran
• Komisi atau insentif tidak tetap dapat dikecualikan, selama diatur secara jelas dalam struktur pengupahan

Karena itu, perusahaan harus mendefinisikan dengan tegas mana komponen gaji tetap dan mana yang bersifat variabel agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir saat audit atau pemeriksaan.

Baca Juga: 6 Program BPJS Ketenagakerjaan & Manfaatnya untuk Karyawan, Wajib Tahu!

3. Kepatuhan terhadap Upah Minimum (UMP/UMK)

Salah satu kesalahan paling umum dalam penerapan gaji berbasis omset adalah menjadikan komisi sebagai pengganti gaji pokok.

Padahal, untuk karyawan berstatus tetap, gaji pokok tidak boleh berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku.

Oleh karena itu, yang  perlu diperhatikan adalah:

• Gaji pokok wajib memenuhi standar UMP/UMK
• Insentif, bonus, atau komisi tidak boleh digunakan untuk menutup kekurangan upah minimum
• Ketentuan ini berlaku khususnya untuk karyawan tetap (PKWTT)

Melanggar ketentuan upah minimum dapat berakibat sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

Baca Juga: UMP 2026 Resmi: Daftar Upah Minimum di 38 Provinsi

4. Kejelasan Status dan Perjanjian Kerja

Skema gaji berbasis omset harus dituangkan secara tertulis dan transparan dalam:

• Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT)
• Peraturan Perusahaan (PP)
• atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Dokumen ini harus menjelaskan:

• Mekanisme perhitungan gaji dan insentif
• Periode perhitungan
• Kondisi saat omset tidak tercapai
• Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Dokumentasi yang jelas akan menjadi pelindung hukum bagi perusahaan dan karyawan jika terjadi perselisihan.

Baca Juga: 6 Perbedaan PKWT dan PKWTT dari segi Hak, Probation hingga Masa Kerja

Rekomendasi Tools Perhitungan Gaji Karyawan

Menghitung ribuan transaksi penjualan dan membaginya menjadi komisi gaji secara manual menggunakan spreadsheet sangat rentan terhadap human error. Kesalahan hitung sedikit saja bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan karyawan terhadap manajemen Anda.

[dashboard payroll kantorku hris]

Jika Anda membutuhkan aplikasi yang mempermudah pekerjaan HR mulai dari absensi hingga payroll otomatis, KantorKu HRIS adalah solusinya. Platform ini membantu Anda mengelola data SDM secara terintegrasi, sehingga Anda bisa fokus pada pengembangan strategi bisnis daripada pusing dengan administrasi manual.

Bagi Anda yang saat ini masih menggunakan metode manual dan sering merasa kewalahan setiap akhir bulan, sudah saatnya beralih ke aplikasi slip gaji.

Dengan fitur perhitungan gaji yang canggih, KantorKu HRIS memungkinkan Anda menghitung bonus berbasis omset, pajak PPh 21, hingga iuran BPJS secara otomatis dalam hitungan detik.

Tertarik untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja untuk bisnis Anda? Mari jadwalkan demo gratis dengan tim KantorKu HRIS sekarang juga!

Sumber:

Outdoo. Sales Commission Calculator.