Gaji di Bawah UMR? Cek Risiko Sanksi & Pidananya!

Gaji dibawah UMR adalah salah satu hal krusial yang sering menjadi perhatian adalah besaran upah yang diterima oleh pekerja.

UMR, atau Upah Minimum Regional, merupakan standar upah terendah yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja secara adil. 

Namun, dalam praktiknya, ada situasi tertentu yang membuat pertanyaan muncul: Apakah diperbolehkan memberikan gaji di bawah UMR? Bagaimana aturan hukum yang mengatur hal ini? 

Artikel ini akan membantu Anda memahami konsep tersebut secara rinci dan jelas, yuk simak sama-sama!

Apakah Boleh Gaji Dibawah UMR?

Secara umum, gaji dibawah UMR adalah hal yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. 

UMR sendiri merupakan upah minimum yang telah dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak di suatu wilayah, sehingga setiap pekerja harus menerima upah minimal sesuai dengan standar tersebut. 

Memberikan gaji di bawah UMR berarti melanggar hak dasar pekerja dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum bagi perusahaan.

Namun demikian, terdapat pengecualian tertentu dalam regulasi yang memperbolehkan pemberian gaji di bawah UMR. 

Misalnya, untuk karyawan yang berstatus magang, pekerja kontrak yang baru memasuki masa percobaan, atau karyawan dengan jam kerja paruh waktu, aturan ini bisa saja berbeda.

Meskipun begitu, perusahaan wajib tetap mematuhi ketentuan yang ada dan tidak sembarangan menurunkan gaji tanpa alasan kuat dan peraturan yang jelas.

Peraturan Gaji Dibawah UMR

Ketentuan tentang upah minimum, termasuk larangan memberikan gaji dibawah UMR, diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pasal 88 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah paling rendah sesuai upah minimum yang berlaku di wilayah tempat kerja. 

Jika pengusaha membayar gaji di bawah ketentuan tersebut, mereka bisa dikenakan sanksi administratif bahkan pidana.

Lebih lanjut, pengaturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menetapkan sistem penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Ketentuan ini memastikan agar standar upah minimum selalu diperbarui dan berlaku sesuai kondisi ekonomi daerah. Pengusaha wajib menyesuaikan gaji pekerja secara berkala mengikuti perubahan UMP/UMK.

Perbedaan Istilah UMR, UMP, dan UMK serta Perhitungan Upah Harian

Perlu Anda ketahui bahwa istilah “UMR” (Upah Minimum Regional) sudah tidak lagi digunakan secara resmi. Adapun perbedaan ketiganya adalah sebagai berikut:

1. UMR (Upah Minimum Regional) 

UMR adalah istilah lama yang dulu digunakan untuk menyebut standar upah minimum di suatu daerah. Saat ini, istilah UMR sudah tidak digunakan secara resmi dan digantikan oleh UMP dan UMK agar lebih spesifik dan terstandarisasi.

2. UMP (Upah Minimum Provinsi)

UMP adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi. Penetapan UMP dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. UMP berlaku untuk seluruh wilayah provinsi dan menjadi patokan dasar bagi upah minimum di daerah tersebut.

3. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)

UMK adalah upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota. Penetapan UMK dilakukan oleh bupati atau wali kota dan nilai UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. UMK biasanya lebih tinggi dari UMP karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal di kabupaten atau kota tersebut.

Untuk pekerja yang menerima upah harian, perhitungannya mengikuti aturan dalam Pasal 17 PP Pengupahan. 

Bila perusahaan menerapkan sistem kerja 6 hari dalam seminggu, maka upah bulanan dibagi 25 hari kerja. Sedangkan jika sistem kerja 5 hari seminggu, upah dibagi 21 hari kerja. 

Dalam hal ini, upah bulanan sebagai dasar perhitungan tidak boleh kurang dari UMP/UMK yang berlaku.

Baca Juga: Cara Mudah Menghitung Kenaikan Gaji Karyawan beserta Contoh [Lengkap]

Larangan Pengusaha Membayar Gaji Dibawah UMR dan Sanksinya

Pengusaha secara tegas dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah. 

Hal ini juga ditegaskan dalam UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa pembayaran upah harus sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku. 

Larangan ini berlaku juga bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun di perusahaan tersebut.

Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut, terdapat sanksi pidana yang cukup berat. Pengusaha dapat dipidana dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun hingga 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta hingga Rp400 juta. 

Dengan demikian, mematuhi ketentuan UMP dan UMK adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Langkah Hukum Jika Gaji Dibawah UMR

Jika pekerja mendapatkan gaji di bawah UMR, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. 

Pertama, upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha sangat dianjurkan. Bila perundingan ini gagal, maka dapat dilanjutkan ke mediasi tripartit yang melibatkan mediator netral.

Jika kedua upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, pekerja dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Gugatan ini biasanya didasarkan pada pelanggaran hak pekerja, yaitu pembayaran upah di bawah standar minimum yang berlaku.

Proses hukum ini bertujuan melindungi hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gaji UMR di Setiap Kota Besar Indonesia

Sebagai pelaku usaha atau HR, penting mengetahui standar Upah Minimum Regional (UMR) terbaru untuk setiap kota besar di Indonesia. 

Berikut ini adalah daftar UMR 2025 di lima kota besar yang menjadi acuan penting dalam penetapan gaji karyawan agar sesuai regulasi pemerintah.

1. Jakarta (DKI Jakarta)

UMR Jakarta pada tahun 2025 mencapai Rp5.396.761 per bulan, menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan standar upah minimum tertinggi secara nasional. 

Angka ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi ibu kota dan biaya hidup yang relatif tinggi.

2. Bekasi (Jawa Barat)

Sebagai bagian dari kawasan Jabodetabek, Bekasi menetapkan UMR yang cukup tinggi untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja. 

UMK Kota Bekasi 2025 meningkat sekitar Rp347.322 dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga standar upah minimum mencapai kisaran Rp4.800.000 per bulan.

3. Surabaya (Jawa Timur)

Sebagai pusat ekonomi di wilayah Jawa Timur, Surabaya memberlakukan UMK sekitar Rp4.200.000 per bulan pada tahun 2025. 

Penyesuaian ini mengikuti rekomendasi pemerintah dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Bandung (Jawa Barat)

Bandung sebagai kota metropolitan di Jawa Barat menetapkan UMK sebesar kurang lebih Rp3.900.000 per bulan untuk tahun 2025. 

Kenaikan ini mengikuti kebijakan nasional sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya, guna menjaga daya beli pekerja.

5. Medan (Sumatera Utara)

Medan menetapkan UMR di angka sekitar Rp3.700.000 per bulan pada tahun 2025. Penetapan ini mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan kebutuhan biaya hidup di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga: 12 Contoh Slip Gaji Berbagai Posisi Siap Pakai [+Template Gratis]

Peran HR dan Pelaku Usaha dalam Memastikan Kepatuhan

Sebagai pelaku usaha dan HR, Anda memegang peranan penting untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan pembayaran gaji sesuai UMP dan UMK. 

Kesadaran akan regulasi ini tidak hanya mencegah risiko sanksi hukum tetapi juga menjaga hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

Baca Juga: Cara Menghitung Gaji Karyawan Bulanan, Harian, atau Per Jam

Saatnya Gunakan HRIS KantorKu untuk Pembayaran Gaji Karyawan yang Otomatis!

Pemanfaatan teknologi seperti Aplikasi HRIS KantorKu sangat membantu dalam mengelola data karyawan, menghitung dan memproses gaji secara otomatis sesuai standar terbaru, serta mencatat penyesuaian upah secara tepat waktu. 

Dengan sistem ini, Anda dapat meminimalkan kesalahan administratif dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Yuk, coba pakai Aplikasi HRIS KantorKu untuk permudah pembayaran gaji karyawan Anda!

Mau Coba Tanya Dulu?