KHL Adalah: Pahami Pengertian, Komponen dan Dampaknya

KHL adalah komponen penting dalam upah minimum. Cek pembahasan tentang arti, dampak, dan perbedaanya dengan UMR

KantorKu
Ditulis oleh
KantorKu • 30 Juni 2025

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah istilah yang sering muncul dalam pembahasan seputar upah minimum dan kesejahteraan tenaga kerja. 

Sebagai HR atau pihak manajemen, penting bagi Anda untuk memahami apa itu KHL dan bagaimana perannya dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pengertian KHL, fungsinya dalam dunia kerja, perbedaan dengan UMP/UMK, hingga dampaknya bagi strategi SDM di perusahaan Anda.

Baca Juga: Apa Itu Block Leave? Kenali Arti, Perbedaan, dan Tips Menerapkannya!

Apa Itu KHL dalam Pekerjaan?

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar minimum kebutuhan pekerja lajang agar dapat hidup layak secara fisik, mental, dan sosial dalam waktu satu bulan. KHL tidak hanya sekadar hitungan angka, tetapi mencerminkan realita kebutuhan harian pekerja.

Komponen dalam KHL meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, hingga rekreasi. Perhitungan KHL ini dilakukan berdasarkan survei harga dan pola konsumsi di wilayah tertentu, sehingga setiap daerah bisa memiliki nilai KHL yang berbeda.

Pemerintah pada umumnya menggunakan KHL sebagai salah satu dasar utama dalam merumuskan kebijakan upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. 

Fungsi dan Tujuan KHL dalam Dunia Kerja

KHL berperan penting dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil. Komponen ini tidak hanya menjadi patokan angka semata, tetapi juga memiliki banyak fungsi strategis, antara lain:

1. Dasar Penetapan Upah Minimum

Seperti yang telah dijelaskan di atas, KHL menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Nilai KHL membantu memastikan bahwa upah minimum tidak ditentukan secara subjektif, tetapi berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melindungi Kesejahteraan Pekerja

Dengan mengacu pada KHL, pekerja dapat menerima upah yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Hal ini penting untuk menjamin kehidupan kerja yang layak dan menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja.

3. Mencegah Eksploitasi Tenaga Kerja

Adanya standar KHL mencegah praktik pengupahan di bawah standar. Hal ini membantu menciptakan hubungan industrial yang sehat dan menekan ketimpangan sosial dalam dunia kerja.

4. Acuan Kebijakan HRD

Bagi perusahaan, KHL menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun struktur gaji, skema tunjangan, dan insentif lainnya agar tetap kompetitif dan sesuai regulasi.

5. Indikator Ekonomi Daerah

Perubahan nilai KHL tiap tahun juga mencerminkan dinamika ekonomi suatu daerah. HR dapat memanfaatkan data ini untuk memprediksi tren biaya tenaga kerja di masa depan.

Baca Juga: Apa Itu Unpaid Leave? Ini Aturan dan Cara Menghitungnya

Makanan KHL

KHL disusun berdasarkan tujuh kelompok kebutuhan dasar pekerja lajang. Berikut komponen-komponen utama KHL menurut Permenakertrans No. 13 Tahun 2012:

1. Pangan dan Minuman

Komponen ini mencakup kebutuhan nutrisi harian seperti beras, lauk-pauk, sayur, buah, air minum, hingga bumbu dapur. Jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan standar kecukupan gizi.

Asupan makanan yang cukup dan seimbang penting untuk menjaga produktivitas kerja. Oleh karena itu, komponen ini mendapat porsi terbesar dalam struktur KHL.

2. Pakaian dan Alas Kaki

Meliputi pakaian kerja, pakaian santai, pakaian dalam, serta alas kaki. Termasuk juga perlengkapan pribadi seperti ikat pinggang atau kaus kaki.

Kebutuhan ini dihitung dengan asumsi pemakaian dan pergantian dalam jangka waktu tertentu, misalnya per tahun atau per musim.

3. Perumahan dan Fasilitasnya

Komponen ini terdiri dari biaya sewa tempat tinggal (kos atau kontrakan), listrik, air bersih, serta perabot rumah tangga dasar seperti kasur, kipas, atau kompor.

Tempat tinggal yang layak sangat penting untuk mendukung kesehatan fisik dan mental pekerja. Maka dari itu, aspek ini juga menjadi perhatian dalam penentuan KHL.

4. Kesehatan dan Pendidikan

Termasuk dalam komponen ini adalah biaya untuk pengobatan ringan, multivitamin, serta akses informasi seperti buku, koran, atau langganan internet.

Meski tidak selalu bersifat langsung, aspek kesehatan dan pendidikan dianggap penting dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan pekerja.

5. Transportasi dan Rekreasi

Kebutuhan ini meliputi ongkos harian ke tempat kerja, biaya transportasi umum, serta pengeluaran untuk kegiatan hiburan ringan seperti menonton atau rekreasi akhir pekan.

Transportasi dan hiburan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan personal. Hal ini berkontribusi pada kesehatan mental dan semangat kerja.

6. Tabungan dan Jaminan Sosial

Dalam komponen ini termasuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta alokasi simpanan pribadi sebagai jaminan untuk kondisi darurat atau masa pensiun.

Pengeluaran ini menjadi bentuk perlindungan jangka panjang bagi pekerja agar tetap memiliki keamanan finansial.

7. Komponen Lainnya

Komponen tambahan seperti alat kebersihan (sabun, deterjen, shampoo), pulsa atau paket internet, dan kebutuhan komunikasi masuk dalam kategori ini.

Meski tampak kecil, kebutuhan ini bersifat mendasar dan mendukung produktivitas sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran HRD Terkait KHL

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bukan hanya jadi urusan pemerintah. Sebagai praktisi HR, Anda punya peran penting dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan standar ini. Berikut ini beberapa peran HR yang perlu diperhatikan:

1. Merancang Struktur Gaji yang Sesuai

HR harus memahami nilai KHL di wilayah perusahaan beroperasi sebagai dasar penetapan gaji terendah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan kompensasi yang layak dan sesuai regulasi.

Dengan mengacu pada KHL, struktur penggajian perusahaan akan lebih adil dan transparan. Hal ini juga memudahkan proses evaluasi gaji saat ada kenaikan upah minimum.

2. Menjembatani Komunikasi antara Manajemen dan Karyawan

Kebijakan upah sering kali menjadi topik sensitif. Peran HR di sini adalah menjelaskan kebijakan gaji kepada karyawan secara terbuka dan obyektif agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan juga akan membangun kepercayaan serta meningkatkan rasa loyalitas terhadap perusahaan.

3. Memberi Edukasi kepada Manajemen

HR juga berfungsi sebagai penasihat strategis bagi manajemen terkait perubahan nilai KHL. Kenaikan KHL setiap tahun harus diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan beban anggaran mendadak.

Dengan memberikan data dan proyeksi yang akurat, HR dapat membantu perusahaan tetap patuh pada hukum sekaligus menjaga efisiensi operasional.

Perbedaan KHL vs UMP/UMK

Banyak orang sering menyamakan KHL dengan UMP atau UMK. Padahal, meski saling berkaitan, keduanya memiliki fungsi dan dasar penetapan yang berbeda. Yuk, kita lihat perbedaan utamanya:

1. KHL adalah Standar, UMP/UMK adalah Kebijakan

KHL adalah indikator tentang jumlah kebutuhan hidup minimal pekerja lajang dalam sebulan. Sedangkan UMP (provinsi) dan UMK (kabupaten/kota) adalah kebijakan resmi pemerintah terkait upah minimum berdasarkan berbagai faktor.

Artinya, KHL hanya salah satu acuan dalam menentukan UMP/UMK, tapi bukan satu-satunya faktor penentu.

2. UMP/UMK Dipengaruhi Faktor Ekonomi Lain

Selain KHL, UMP/UMK juga mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas daerah. Jadi, walaupun KHL meningkat, belum tentu UMP/UMK otomatis naik sebesar itu.

Oleh karena itu, perusahaan harus jeli memantau regulasi dari pemerintah daerah dan pusat agar bisa menyesuaikan dengan cepat dan tepat.

3. Peran HR dalam Memahami Konteks Lokal

Nilai KHL bisa berbeda antar wilayah, dan HR harus bisa memahami kondisi tersebut untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum dan kemampuan finansial perusahaan.

Dengan pemahaman ini, HR bisa memberikan rekomendasi kebijakan upah yang adil dan tetap kompetitif dalam menarik serta mempertahankan talenta terbaik.

Dampak Perubahan KHL terhadap Perusahaan

Perubahan nilai KHL setiap tahun memiliki konsekuensi yang nyata bagi perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun hubungan industrial. Berikut ini beberapa dampak yang perlu Anda waspadai:

1. Penyesuaian Anggaran Payroll

Kenaikan KHL sering kali diikuti oleh kenaikan UMP/UMK. Hal ini berarti perusahaan perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk gaji, tunjangan, dan kompensasi lainnya.

Jika tidak diperhitungkan dengan baik, perubahan ini bisa mengganggu arus kas perusahaan. Maka dari itu, penting bagi HR untuk memasukkan faktor KHL dalam perencanaan anggaran tahunan.

2. Tekanan Finansial jika Tidak Diantisipasi

Untuk perusahaan skala kecil dan menengah, kenaikan KHL bisa jadi beban jika tidak diantisipasi sejak awal. HR dan manajemen perlu bekerja sama untuk menyesuaikan struktur biaya tenaga kerja tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan.

Perencanaan jangka panjang menjadi kunci agar perusahaan tetap bisa beroperasi optimal tanpa harus mengorbankan kepatuhan hukum.

3. Meningkatkan Citra Positif Perusahaan

Di sisi lain, perusahaan yang secara aktif menyesuaikan kebijakan gaji dengan KHL akan dipandang sebagai tempat kerja yang bertanggung jawab dan adil. Ini meningkatkan reputasi, memperkuat employer branding, dan mendorong retensi karyawan.

Karyawan pun akan lebih termotivasi dan loyal karena merasa diperhatikan, yang secara tidak langsung berdampak pada produktivitas dan kultur kerja yang lebih sehat.

Permudah Penggajian Sesuai KHL dengan Kantorku.id

Mengelola penggajian secara manual di tengah perubahan KHL yang dinamis tentu bukan hal yang mudah. 

Kenaikan upah minimum, penyesuaian tunjangan, hingga update regulasi ketenagakerjaan membutuhkan sistem yang andal dan selalu up-to-date. DUntuk itu, Anda bisa menggunakan HRIS software payroll dari Kantorku.id.

– Hitung gaji otomatis sesuai regulasi

– Sinkronisasi dengan absensi & lembur

– Slip gaji digital

– Integrasi dengan BPJS & PPh 21

– Update kebijakan UMP/UMK terbaru

Tidak perlu khawatir tertinggal update KHL, karena kini sistem Kantorku.id secara berkala mengikuti perubahan regulasi ketenagakerjaan, termasuk nilai UMP, UMK, dan ketentuan upah lembur terbaru.

Kelola SDM dan payroll lebih cepat, aman, dan efisien. Coba software payroll Kantorku.id sekarang juga! Klik tombol dibawah ini!

Employee Benefit
Bagikan
Table of Contents