Apa Itu Gaji Nett? Komponen, Contoh, & Cara Menghitungnya!

Pada dasarnya, gaji nett adalah jumlah gaji bersih yang diterima oleh karyawan setelah dikurangi berbagai potongan seperti pajak penghasilan (PPh 21) dan iuran wajib lainnya.

Pernahkah Anda merasa bingung atau mendapatkan pertanyaan dari karyawan mengenai mengapa jumlah gaji yang masuk ke rekening mereka terasa lebih kecil dibandingkan angka yang disepakati saat sesi wawancara kerja?

Fenomena ini sering kali memicu kesalahpahaman jika Anda sebagai pemilik usaha atau praktisi HR tidak memberikan penjelasan yang gamblang sejak awal.

Menurut Aon Salary Increase and Turnover Study 2025 yang dirilis oleh Aon plc menunjukkan perkiraan kenaikan gaji rata-rata di Asia Tenggara sebesar 5,3% untuk tahun 2026.

Untuk Indonesia secara khusus, diproyeksikan mengalami kenaikan gaji sekitar 5,9% pada 2026 dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mengacu pada proyeksi kenaikan gaji sebelum pajak/take-home, tetapi menjadi indikator penting dalam riset tren kompensasi nett di kawasan

Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk memahami konsep gaji nett ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mengatur ekspektasi finansial karyawan maupun penyusunan budget operasional bulanan perusahaan.

Dengan transparansi gaji, Anda dapat meminimalisir stres finansial pada pekerja. Karena pemahaman yang baik mengenai struktur kompensasi, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat kepuasan kerja dan loyalitas karyawan di sebuah organisasi.Lantas, apa yang dimaksud dengan gaji nett? Bagaimana contoh dan cara menghitungnya? Silakan simak penjelasannya di bawah ini!

Apa Itu Gaji Nett? 

Gaji nett adalah sebuah istilah penggajian yang merujuk pada take home pay atau nominal uang tunai yang benar-benar siap digunakan oleh karyawan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa perlu memikirkan potongan pajak lagi.

Gaji nett apakah dipotong BPJS? Jawabannya tergantung pada kesepakatan awal, namun pada sistem nett, biasanya perusahaan sudah menghitung seluruh komponen potongan sehingga angka yang dijanjikan adalah angka bersih.

Berikut adalah beberapa poin utama untuk memahami gaji nett secara mendalam:

• Penerimaan Bersih: Karyawan menerima uang sesuai dengan nominal yang tertera dalam kontrak tanpa potongan tambahan di luar kesepakatan.
• Tanggung Jawab Pajak: Dalam sistem ini, perusahaan biasanya menanggung beban Pajak Penghasilan (PPh 21) karyawan.
• Kepastian Budget: Karyawan merasa lebih aman karena mereka mendapatkan kepastian jumlah uang yang masuk ke rekening setiap bulannya.
• Administrasi Internal: Perusahaan perlu melakukan perhitungan ekstra di balik layar untuk memastikan nominal bersih tersebut sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Baca Juga: Potongan Pajak Gaji PPh 21: Jenis & Cara Hitung sesuai Skema TER Terbaru

Komponen Gaji Nett

Untuk mendapatkan nilai gaji nett, perlu dilakukan pengurangan terhadap gaji bruto (gross salary). Gaji bruto adalah total penghasilan sebelum dipotong pajak dan iuran lainnya. 

Berikut adalah komponen utama yang biasanya dikurangkan dari gaji bruto untuk memperoleh gaji nett:

1. Pph 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21)

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima karyawan, dan menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan gaji bersih (take-home pay). 

Pajak ini wajib dipotong oleh perusahaan setiap bulan dan disetorkan ke negara melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Besarnya potongan PPh 21 dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, yaitu gaji bruto karyawan yang telah dikurangi sejumlah komponen pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Jumlah potongan yang dikenakan akan berbeda untuk setiap karyawan, tergantung pada total penghasilan dan status pajak masing-masing. Misalnya, apakah sudah menikah atau memiliki tanggungan.

Pemotongan PPh 21 merupakan tanggung jawab pemberi kerja dan harus dilakukan secara rutin serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan risiko sanksi administratif maupun denda dari otoritas pajak.

2. Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari dua bagian: dibayar oleh pemberi kerja dan yang dibayarkan langsung oleh karyawan melalui potongan gaji.

• Iuran BPJS Ketenagakerjaan (seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)) yang dibayar oleh pemberi kerja dianggap sebagai penghasilan karyawan, sehingga masuk ke dalam penghasilan bruto dan dikenakan PPh 21.
• Iuran BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja tidak dikenakan PPh 21, karena bukan objek pajak.
• Iuran yang dibayar oleh karyawan sendiri (melalui potongan gaji), tidak termasuk penghasilan bruto dan tidak dikenakan PPh 21.

3. Iuran JHT dan JP (Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun)

Iuran JHT dan JP merupakan bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan jangka panjang bagi karyawan. 

Dalam konteks perpajakan, perlakuannya dibedakan berdasarkan siapa yang menanggung iurannya:

• Iuran JHT dan JP yang dibayar oleh karyawan (melalui potongan gaji) dapat dikurangi dari penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21. Dengan kata lain, nilai iuran ini mengurangi dasar pengenaan pajak sehingga pajak yang dibayar lebih kecil.
• Sebaliknya, iuran JHT dan JP yang dibayar oleh pemberi kerja justru dianggap sebagai penghasilan tambahan bagi karyawan. Oleh karena itu, jumlah iuran tersebut dimasukkan ke dalam penghasilan bruto karyawan dan dikenakan PPh 21.

Besaran iuran yang dibayarkan pun telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk BPJS Kesehatan, total iuran sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% oleh karyawan.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa komponen. Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), iurannya sebesar 5,7%, yang terdiri dari 3,7% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% oleh karyawan.

Untuk Jaminan Pensiun (JP), total iuran adalah 3%, dengan 2% ditanggung pemberi kerja dan 1% ditanggung karyawan.

Baca Juga: 6 Program BPJS Ketenagakerjaan & Manfaatnya untuk Karyawan, Wajib Tahu!

4. Tunjangan yang Bersifat Tetap

Tunjangan tetap, seperti tunjangan makan, transportasi, komunikasi, atau kehadiran biasanya sudah termasuk dalam penghasilan bruto dan ikut dihitung dalam perhitungan PPh 21. 

Oleh sebab itu, meskipun sifatnya menambah gaji, tunjangan ini juga bisa meningkatkan potongan pajak dan akhirnya memengaruhi gaji nett.

5. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan yang diberikan tidak secara rutin (misalnya, hanya saat lembur atau kerja di luar kota) bisa dikecualikan dari penghasilan kena pajak, tergantung pada sifat dan kebijakan perusahaan. 

Namun, jika diberikan secara teratur, tunjangan ini bisa masuk dalam komponen bruto dan dikenakan pajak.

6. Bonus dan THR

Bonus tahunan, insentif performa, dan Tunjangan Hari Raya (THR) juga merupakan bagian dari penghasilan bruto. 

Seluruh bonus ini dikenakan PPh 21 dan dapat membuat potongan pajak meningkat secara signifikan pada bulan pemberian. Hal ini secara langsung memengaruhi jumlah gaji nett yang diterima di bulan tersebut.

Baca Juga: 10 Jenis Bonus Tahunan Karyawan: THR, Gaji ke-13, Tantiem, & Performance Bonus

7. Potongan Kasbon atau Pinjaman Karyawan

Jika karyawan memiliki pinjaman atau kasbon ke perusahaan, maka cicilan bulanannya akan dipotong langsung dari gaji. Potongan ini bersifat internal (tidak berhubungan dengan pajak atau BPJS), tetapi tetap berpengaruh terhadap jumlah akhir gaji nett.

8. Potongan Lainnya (Opsional)

Beberapa potongan lain yang bersifat sukarela atau berdasarkan kebijakan perusahaan:

• Iuran koperasi karyawan
• Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)
• Potongan tabungan bersama
• Kontribusi untuk program CSR internal atau donasi

Baca Juga: Apa Itu Gaji Gross Salary? Kenali Komponen dan Cara Menghitungnya!

Contoh & Cara Menghitung Gaji Nett

Menghitung gaji bersih tentu membutuhkan ketelitian karena Anda harus memastikan semua variabel potongan telah terakomodasi dengan benar agar tidak merugikan pihak perusahaan maupun karyawan.

Berikut ini telah kami sajikan contoh dan cara menghitung gaji nett agar Anda bisa langsung menerapkannya di perusahaan!

Contoh 1: Skema Gaji Nett untuk Staf Operasional

Seorang staf direkrut dengan kesepakatan gaji bersih Rp7.000.000 per bulan. Artinya, angka ini harus diterima penuh di rekening, sementara pajak dan BPJS ditanggung perusahaan.

Langkah-langkah perhitungan:

1. Tentukan target take home pay (nett)
   
   • Gaji yang harus diterima karyawan:
     → Rp7.000.000
     
2. Identifikasi jenis potongan yang berlaku
   
   • PPh 21 (sesuai PTKP dan tarif progresif)
   • BPJS Kesehatan: 1% dari gaji
   • BPJS Ketenagakerjaan: ±2% dari gaji
     
3. Buat asumsi atau simulasi besaran potongan
   
   • Misal estimasi:
     
     • BPJS total: ±3% dari gaji
     • PPh 21: misal ±5% (tergantung status pajak)
       
4. Susun persamaan gross ke nett (reverse calculation)
   
   • Rumus dasar:
     → Gaji Gross – (PPh 21 + BPJS) = Gaji Nett
     → Gross – (Potongan) = Rp7.000.000
     
5. Cari nilai gaji gross secara bertahap
   
   • Jika total potongan diperkirakan ±8% dari gross, maka:
     → Nett = 92% × Gross
     → Gross = Rp7.000.000 / 92%
     → Gross = Rp7.608.700
     
6. Validasi hasil
   
   • Hitung ulang:
     
     • BPJS (3%) = Rp228.000
     • PPh 21 (5%) = Rp380.000
     • Total potongan = Rp608.000
       
   • Rp7.608.000 – Rp608.000 ≈ Rp7.000.000 (take home pay)

Contoh 2: Simulasi Gaji Nett untuk Level Manajerial

Pada level manajerial, struktur penghasilan biasanya lebih kompleks karena nominal gaji yang lebih tinggi akan berpengaruh langsung pada besaran pajak yang dikenakan. Misalnya, seorang manajer memiliki kesepakatan gaji bersih sebesar Rp15.000.000 per bulan.

Dengan tingkat penghasilan tersebut, perhitungan PPh 21 masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi, sehingga komponen pajak menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan saat menentukan gaji kotor yang harus disiapkan perusahaan.

Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya:

1. Tetapkan target gaji bersih
   
   • Take home pay:
     → Rp15.000.000
     
2. Identifikasi seluruh potongan
   
   • BPJS Kesehatan: 1%
   • BPJS Ketenagakerjaan: ±2%
   • PPh 21: tarif progresif (misal efektif ±7–10%)
     
3. Estimasi persentase total potongan
   
   • BPJS total: ±3%
   • PPh 21: misal ±8%
   • Total potongan: ±11% dari gaji gross
     
4. Susun rumus balik
   
   • Nett = Gross – Potongan
   • Nett = (1 – 11%) × Gross
   • Rp15.000.000 = 89% × Gross
     
5. Hitung gaji gross
   
   • Gross = Rp15.000.000 / 89%
   • Gross = Rp16.853.900
     
6. Rinci komponen potongan (simulasi)
   
   • BPJS (3%) ≈ Rp505.000
   • PPh 21 (8%) ≈ Rp1.348.000
   • Total potongan ≈ Rp1.853.000
     
7. Cek kembali hasil akhir
   
   • Rp16.853.000 – Rp1.853.000 ≈ Rp15.000.000 (take home pay)

Artinya, untuk menjamin manajer menerima Rp15 juta bersih, perusahaan perlu menyiapkan anggaran gaji kotor sekitar Rp16,8–17 juta per bulan, tergantung status pajak dan komposisi iuran.

Perbedaan Gaji Nett, Gross, dan Gross-Up

Memahami perbedaan antara berbagai sistem penggajian akan membantu Anda menentukan kebijakan mana yang paling efisien bagi arus kas perusahaan serta paling menarik bagi calon talenta berbakat.

Secara umum, gaji gross adalah gaji kotor yang ditawarkan kepada karyawan sebelum dikurangi potongan pajak dan asuransi, sementara Gross-Up adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang nilainya sama dengan pajak yang dipotong.

Berikut adalah detail perbedaan gaji nett, gross, dan gross-up yang perlu Anda ketahui:

1. Penanggung Pajak Penghasilan (PPh 21)

Aspek ini menentukan siapa yang memikul beban pajak ke negara, apakah itu dari kantong karyawan atau anggaran perusahaan.

• Gaji Nett: Perusahaan menanggung sepenuhnya pajak karyawan, sehingga nominal yang diterima karyawan tidak berkurang oleh PPh 21.
• Gaji Gross: Pajak sepenuhnya dipotong dari gaji karyawan itu sendiri; perusahaan hanya bertugas memotong dan menyetorkannya.
• Gross-Up: Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang nilainya sama dengan pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaanlah yang secara efektif membiayai pajak tersebut.

2. Nominal Take Home Pay

Jumlah uang yang masuk ke rekening karyawan setiap bulan bisa sangat berbeda tergantung skema yang Anda pilih.

• Gaji Nett: Karyawan menerima jumlah yang stabil dan pasti setiap bulan tanpa perubahan mendadak akibat pajak.
• Gaji Gross: Nominal yang diterima bisa berubah jika ada perubahan tarif pajak, kenaikan iuran BPJS, atau perubahan status PTKP karyawan.
• Gross-Up: Karyawan menerima gaji bersih yang stabil karena fluktuasi pajak sudah ditutup oleh tunjangan pajak dari perusahaan.

3. Skema Pemotongan BPJS

Pemotongan asuransi sosial ini sering menjadi poin pertanyaan bagi karyawan saat melihat slip gaji mereka.

• Gaji Nett: Iuran BPJS biasanya sudah termasuk dalam perhitungan internal perusahaan sehingga tidak mengurangi angka bersih yang dijanjikan.
• Gaji Gross: Iuran BPJS langsung memotong nilai gaji pokok, sehingga mengurangi total uang yang dibawa pulang.
• Gross-Up: Iuran BPJS dihitung sebagai bagian dari penambahan tunjangan sebelum akhirnya dipotong, menjaga angka akhir tetap sesuai kesepakatan bersih.

4. Beban Finansial Perusahaan

Sebagai pelaku usaha, Anda perlu mempertimbangkan skalabilitas budget gaji terhadap perubahan regulasi pemerintah.

• Gaji Nett: Menuntut perusahaan menanggung fluktuasi pajak jika terjadi kenaikan penghasilan atau perubahan regulasi tarif pajak.
• Gaji Gross: Lebih memudahkan perusahaan dalam memprediksi biaya tenaga kerja karena angkanya tetap sesuai kontrak kotor.
• Gross-Up: Memberikan beban biaya pajak kepada perusahaan namun dengan pencatatan yang lebih formal sebagai tunjangan karyawan.

5. Kompleksitas Laporan Keuangan

Pencatatan akuntansi yang rapi sangat penting untuk audit internal maupun pelaporan pajak perusahaan.

• Gaji Nett: Memerlukan rekonsiliasi yang lebih detail karena adanya beban pajak yang ditanggung pemberi kerja.
• Gaji Gross: Lebih lugas dalam pencatatan karena biaya gaji sesuai dengan nominal yang disepakati di kontrak kerja.
• Gross-Up: Memerlukan sistem perhitungan yang lebih canggih untuk menyinkronkan tunjangan pajak dengan potongan pajak yang sebenarnya.

6. Transparansi Slip Gaji

Tingkat transparansi ini akan mempengaruhi cara karyawan memandang kontribusi mereka terhadap pajak negara.

• Gaji Nett: Fokus utama slip gaji adalah pada hasil akhir yang diterima, detail pajak seringkali tidak ditampilkan secara menonjol.
• Gaji Gross: Menunjukkan semua potongan secara eksplisit sehingga karyawan sadar akan kontribusi pajak dan asuransi mereka.
• Gross-Up: Menunjukkan komponen tunjangan pajak dan potongan pajak secara seimbang, memberikan gambaran utuh tentang hak karyawan.

Lebih Baik Gaji Nett, Gross, atau Gross-Up?

Memilih sistem penggajian yang tepat sangat bergantung pada skala bisnis Anda dan kenyamanan administrasi yang ingin Anda capai dalam mengelola SDM. Sebab, kejelasan mengenai struktur kompensasi dapat menurunkan tingkat stres karyawan dan meningkatkan fokus mereka terhadap tugas-tugas inti perusahaan.

Silakan simak penjelasan di bawah ini sebagai bahan pertimbangan Anda nantinya dalam proses payroll karyawan:

1. Keuntungan Sistem Gaji Nett bagi Karyawan

Karyawan merasa lebih dihargai karena tidak perlu pusing memikirkan perhitungan pajak dan iuran, sehingga mereka bisa lebih fokus pada target kerja harian tanpa rasa khawatir akan potongan yang tidak terduga.

Manfaat utamanya antara lain:

• Karyawan mengetahui secara pasti jumlah uang yang masuk ke rekening setiap bulan.
• Beban psikologis terkait perhitungan PPh 21 dan BPJS menjadi lebih ringan karena ditangani perusahaan.
• Tidak ada kejutan nominal saat gajian, sehingga perencanaan keuangan pribadi lebih stabil.
• Fokus kerja meningkat karena tidak terganggu urusan administratif dan perhitungan potongan.

2. Keuntungan Sistem Gaji Gross bagi Perusahaan

Dari sisi pemberi kerja, sistem ini jauh lebih sederhana secara administratif karena Anda hanya perlu membayarkan nominal kotor dan memotongnya sesuai aturan, sehingga risiko kesalahan hitung pajak bisa ditekan seminimal mungkin.

Kemudian jika dari sisi pemberi kerja, kelebihannya meliputi:

• Proses administrasi payroll lebih sederhana dan sesuai standar akuntansi.
• Struktur biaya tenaga kerja lebih transparan karena seluruh komponen terlihat jelas.
• Risiko salah persepsi mengenai “siapa menanggung pajak” dapat diminimalkan.
• Lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan gaji jika terjadi perubahan regulasi perpajakan.

3. Keuntungan Sistem Gross-Up untuk Profesionalitas

Sistem ini menggabungkan transparansi pajak dengan kenyamanan gaji bersih, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak, sehingga laporan pajak karyawan tetap rapi tanpa mengurangi hak bersih yang mereka terima.

Nilai tambah sistem ini antara lain:

• Karyawan tetap menikmati kenyamanan gaji bersih.
• Perhitungan pajak tetap transparan dan tercatat rapi di slip gaji.
• Kepatuhan terhadap aturan perpajakan terjaga karena PPh 21 tetap dihitung secara formal.
• Citra perusahaan terlihat lebih profesional dan tertib administrasi.

4. Kemudahan Prediksi Arus Kas

Dengan memahami perbedaan sistem gaji nett, gross, dan gross up, nantinya Anda dapat merencanakan anggaran tahunan perusahaan dengan lebih akurat, menghindari lonjakan biaya yang tidak terduga akibat perubahan kebijakan fiskal pemerintah.

Beberapa manfaat yang dihasilkan dari ketiga sistem tersebut yaitu:

• Menyusun anggaran gaji tahunan secara lebih akurat.
• Mengantisipasi dampak kenaikan tarif pajak atau iuran BPJS.
• Menghindari lonjakan biaya mendadak akibat salah memilih skema penggajian.
• Menentukan strategi kompensasi jangka panjang yang berkelanjutan.

5. Daya Tarik bagi Calon Karyawan

Menawarkan gaji nett sering kali menjadi magnet yang kuat dalam proses rekrutmen. Sebab, calon karyawan biasanya hanya mempedulikan berapa uang yang benar-benar bisa mereka bawa pulang ke rumah.

Dari perspektif rekrutmen, jenis skema gaji juga memengaruhi minat pelamar sepertir:

• Gaji nett sering menjadi daya tarik utama karena kandidat langsung memahami nilai take home pay.
• Sistem gross-up memberikan kesan perusahaan peduli pada kenyamanan finansial karyawan.
• Transparansi dalam menjelaskan struktur gaji meningkatkan kepercayaan sejak tahap offering.

Hitung Gaji Nett Karyawan secara Akurat dan Praktis dengan KantorKu HRIS

Mengelola payroll dengan akurat dan efisien adalah tantangan besar bagi banyak perusahaan, terutama yang memiliki banyak karyawan dan beragam komponen gaji. 

software payroll KantorKu HRIS hadir untuk membantu Anda dalam mengelola payroll dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Dengan fitur software payroll KantorKu HRIS, Anda dapat:

• Hitung PPh 21 otomatis sesuai TER terbaru
• Slip gaji digital yang otomatis dibuat dan dikirim ke karyawan
• Integrasi absensi, cuti, dan lembur
• Transfer massal cukup sekali klik
• Data karyawan yang terpusat 
• Siap audit dan rapi secara administrasi

Tertarik untuk melihat cara kerja automasi payroll dari KantorKu HRIS yang dapat menghemat waktu HR hingga 90%? Silakan book demo gratis sekarang agar Anda bisa mencobanya tanpa biaya di awal!

Sumber:

Aon Salary Increase and Turnover Study 2025. Aon Survey Projects Moderate Salary Growth of 5.3 percent for Southeast Asia in 2026.