Gaji Pokok Adalah: Pengertian, Aturan Pemerintah, dan Bedanya dengan THP

Key Takeaways
Gaji pokok adalah komponen utama dalam struktur upah karyawan.
Besarnya minimal 75% dari upah pokok + tunjangan tetap sesuai regulasi.
Bersifat tetap setiap bulan kecuali ada kenaikan atau perubahan resmi.
Menjadi dasar perhitungan tunjangan, potongan, dan THR.
Wajib dipenuhi sesuai UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

Gaji pokok merupakan komponen paling krusial dalam struktur upah yang wajib dipahami oleh setiap pemilik usaha maupun praktisi HR di Indonesia.

Sebagai elemen utama dalam slip gaji, gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan yang disepakati dalam kontrak kerja.

Memahami rincian gaji pokok merupakan sebuah fondasi hukum yang sangat penting. Hal ini dikarenakan besaran gaji pokok menjadi basis perhitungan untuk hak-hak karyawan lainnya, seperti Tunjangan Hari Raya (THR), uang pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja, hingga penentuan dasar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Tanpa pemahaman yang tepat, perusahaan berisiko menghadapi kendala kepatuhan regulasi yang bisa berdampak pada reputasi bisnis Anda.

Jika Anda penasaran seperti apa mekanisme gaji pokok, artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk gaji pokok secara mendalam, dari definisi hingga cara penghitungannya. Mari simak sampai akhir!

Apa itu Gaji Pokok?

Gaji pokok adalah imbalan finansial tetap yang diterima karyawan sebagai kompensasi atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Penting untuk diingat bahwa gaji pokok adalah gaji bersih yang belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain atau dikurangi potongan seperti pajak dan iuran asuransi.

Bagi Anda yang sedang menyusun struktur upah, perlu diketahui bahwa contoh gaji pokok biasanya tertera jelas dalam surat penawaran kerja (offer letter).

Nilai ini bersifat statis selama tidak ada perubahan jabatan atau penyesuaian gaji tahunan. Ketepatan dalam menetapkan nilai ini sangat memengaruhi retensi karyawan.

Sebab, transparansi dan keadilan dalam gaji pokok secara signifikan meningkatkan komitmen organisasi dan produktivitas karyawan.

Aturan Gaji Pokok Menurut Undang-Undang

Sebagai pelaku usaha, Anda wajib mengikuti koridor hukum yang berlaku di Indonesia agar operasional bisnis tetap aman dan sesuai regulasi pemerintah.

Pengaturan upah saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam regulasi terbaru ini, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan:

1. Landasan Hukum

Setiap perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai dasar penetapan gaji pokok secara adil dan proporsional.

2. Ketentuan Besaran Minimum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 94) sejatinya menjadi payung hukum utama yang mendefinisikan komponen upah, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap.

Pemerintah menegaskan bahwa gaji pokok sedikitnya sebesar 75% dari total gaji pokok dan tunjangan tetap. Dengan kata lain, perusahaan tidak diperbolehkan menetapkan gaji pokok terlalu kecil dengan memperbesar porsi tunjangan tetap.

3. Keterkaitan dengan Upah Minimum

Perlu dipahami bahwa gaji pokok sering disamakan dengan UMR oleh masyarakat awam. Namun secara hukum, yang tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah total upah, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga: Gaji di Bawah UMR? Cek Risiko Sanksi & Pidananya!

Karakteristik Gaji Pokok

Gaji pokok memiliki ciri khas yang membedakannya dengan komponen pendapatan lainnya dalam sistem penggajian perusahaan Anda.

Berikut adalah beberapa karakteristik gaji pokok yang perlu Anda ketahui:

1. Bersifat Tetap dan Dibayarkan Secara Rutin

Gaji pokok memiliki nominal yang relatif stabil dan dibayarkan secara berkala, umumnya setiap bulan. Selama karyawan masih menempati jabatan, level, dan status kerja yang sama, besaran gaji pokok tidak berubah, kecuali ada penyesuaian resmi seperti kenaikan gaji, promosi, atau evaluasi kinerja tahunan.

2. Ditetapkan Berdasarkan Kesepakatan Tertulis

Besaran gaji pokok wajib disepakati sejak awal hubungan kerja dan dicantumkan secara jelas dalam dokumen resmi.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi perusahaan maupun karyawan serta menghindari sengketa terkait upah di kemudian hari.

Dokumen resmi yang dimaksud yaitu:

• Perjanjian Kerja (PKWT atau PKWTT),
• Peraturan Perusahaan (PP), atau
• Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

3. Dasar Perhitungan Komponen Penghasilan Lain

Gaji pokok berfungsi sebagai acuan utama dalam perhitungan berbagai komponen penghasilan, antara lain:

• Upah lembur,
• Tunjangan yang bersifat persentase,
• Pesangon dan uang penghargaan masa kerja,
• Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

Semakin besar gaji pokok, semakin besar pula nilai turunan yang dihitung dari komponen tersebut.

4. Tidak Bergantung pada Kehadiran Harian Selama Hak Normatif Dipenuhi

Berbeda dengan tunjangan kehadiran, uang makan, atau transportasi yang bisa dipotong jika karyawan tidak masuk kerja, gaji pokok tetap dibayarkan penuh selama karyawan:

• Mengambil cuti tahunan,
• Menjalani cuti sakit dengan surat dokter,
• Menggunakan hak cuti melahirkan atau cuti penting lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, gaji pokok mencerminkan nilai jabatan dan tanggung jawab, bukan sekadar jumlah hari kehadiran.

5. Mencerminkan Nilai Jabatan dan Kompetensi

Kemudian, gaji pokok juga harus mencerminkan nilai jabatan dan kompetensi dari karyawan tersebut. Oleh karena itu,  penetapannya harus mengacu pada struktur dan skala upah agar adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Secara prinsip, besaran gaji pokok mencerminkan:

• Tingkat jabatan,
• Beban kerja,
• Tanggung jawab,
• Kualifikasi dan pengalaman karyawan.

Baca Juga: Cara Menghitung Gaji Karyawan: Prorata, Harian, Bulanan, hingga WFH

Perbedaan Gaji Pokok, Take Home Pay, dan Tunjangan

Dalam berjalannya penggajian dan pemahaman karyawan terhadap gaji, sering kali istilah-istilah seperti gaji pokok, Perbedaan Gaji Pokok dan Take Home Pay (THP)

Dalam praktik penggajian, masih banyak karyawan maupun praktisi HR pemula yang menyamakan gaji pokok, UMP/UMK, dan Take Home Pay (THP). Padahal, ketiganya memiliki makna dan fungsi yang berbeda.

Untuk memahami secara utuh, berikut lima perbedaan mendasar antara gaji pokok dan take home pay, dengan penjelasan dari masing-masing sisi.

1. Komponen Pembentuk

Perbedaan paling mendasar terletak pada unsur apa saja yang menyusun masing-masing nilai. Gaji pokok adalah fondasi, sedangkan THP merupakan hasil akhir dari seluruh perhitungan penghasilan dan potongan.

a. Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan upah dasar yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas jabatan, tanggung jawab, dan beban kerja.

Komponen ini berdiri sendiri, tidak termasuk tunjangan apa pun, baik tunjangan tetap (seperti tunjangan jabatan, keluarga, atau perumahan) maupun tunjangan tidak tetap (seperti uang makan, transport harian, lembur, dan insentif).

b. Take Home Pay (THP)

THP adalah jumlah uang bersih yang benar-benar diterima karyawan setiap bulan. Nilainya berasal dari:

• Gaji pokok
• Ditambah seluruh tunjangan tetap
• Ditambah tunjangan tidak tetap (lembur, insentif, bonus bulanan, dan sejenisnya)
• Dikurangi seluruh potongan (PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, koperasi, pinjaman, dan potongan lain)

Dengan demikian, gaji pokok hanyalah salah satu komponen pembentuk THP.

2. Sifat dan Stabilitas Nilai

Perbedaan berikutnya terlihat dari kestabilan nominal. Ada komponen yang nilainya cenderung tetap, ada pula yang berubah-ubah mengikuti kondisi kerja setiap bulan.

a. Gaji Pokok

Besaran gaji pokok bersifat relatif tetap selama tidak ada perubahan jabatan, masa kerja, atau kebijakan penyesuaian upah. Nilainya tidak dipengaruhi langsung oleh jumlah kehadiran, lembur, maupun fluktuasi kinerja jangka pendek.

b. Take Home Pay (THP)

THP bersifat dinamis dan dapat berubah setiap periode penggajian, dipengaruhi oleh:

• Jumlah jam lembur,
• Perolehan insentif atau bonus,
• Potongan keterlambatan atau ketidakhadiran,
• Perubahan iuran atau pajak.

Karena itu, dua karyawan dengan gaji pokok sama bisa membawa pulang THP yang berbeda setiap bulan

3. Basis Perhitungan Pajak (PPh 21)

Dari sisi perpajakan, posisi gaji pokok dan THP juga berbeda dalam siklus perhitungan dan pemotongan pajak.

a. Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan komponen utama dalam penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh 21, bersama dengan tunjangan tetap dan beberapa tunjangan tidak tetap yang bersifat rutin.

b. Take Home Pay (THP)

THP adalah nilai bersih setelah pajak. Artinya, PPh 21 sudah dipotong oleh perusahaan sebelum gaji diterima karyawan. THP bukan dasar penghitungan pajak, melainkan hasil akhir setelah kewajiban pajak dipenuhi.

4. Pengaruh Tunjangan Tidak Tetap

Perbedaan ini penting untuk memahami mengapa jumlah gaji yang diterima bisa naik-turun meski gaji pokok tidak berubah.

a. Gaji Pokok

Tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian, transport berbasis kehadiran, lembur, atau insentif kinerja tidak termasuk dalam gaji pokok. Berapa pun nilai tunjangan tersebut, gaji pokok tetap sama.

b. Take Home Pay (THP)

Sebaliknya, THP sangat dipengaruhi oleh tunjangan tidak tetap. Semakin besar lembur dan insentif, semakin besar THP. Jika kehadiran menurun atau target tidak tercapai, THP bisa berkurang walaupun gaji pokok tetap.

5. Dasar Perhitungan Hak Normatif (Pesangon dan Jaminan)

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, tidak semua komponen penghasilan dijadikan dasar perhitungan hak jangka panjang karyawan.

a. Gaji Pokok

Sesuai peraturan, dasar perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan beberapa manfaat jaminan sosial adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Baca Juga: 10 Cara Menghitung Gaji Bersih Karyawan Tetap hingga Harian [+ Gratis Template]

b. Take Home Pay (THP)

Komponen pada take home pay bersifat fluktuatif dan tidak selalu diterima setiap bulan, sehingga tidak digunakan sebagai acuan hak normatif jangka panjang.

THP tidak dijadikan dasar karena di dalamnya terdapat komponen tidak tetap seperti:

• Lembur,
• Bonus,
• Insentif,
• Tunjangan kehadiran.

Baca Juga: Cara Menghitung Take Home Pay & Rumusnya!

Fungsi Gaji Pokok

Menetapkan besaran gaji pokok yang kompetitif, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan hanya soal memenuhi kewajiban membayar upah.

Lebih dari itu, gaji pokok memiliki peran strategis bagi keberlangsungan bisnis, pengelolaan SDM, serta kepatuhan hukum perusahaan.

Berikut sepuluh fungsi utama gaji pokok yang perlu dipahami oleh pemilik usaha dan praktisi HR:

1. Menentukan Daya Saing Perusahaan di Pasar Tenaga Kerja

Gaji pokok mencerminkan nilai jual perusahaan di mata pencari kerja. Besaran yang kompetitif dan selaras dengan standar industri akan:

• Menarik talenta berkualitas,
• Mengurangi risiko kekurangan kandidat,
• Memperkuat employer branding sebagai tempat kerja yang layak dan profesional.

2. Menjadi Dasar Perhitungan Upah Lembur

Sesuai regulasi ketenagakerjaan, upah lembur per jam dihitung berdasarkan rumus 1/173 dari upah sebulan, di mana upah sebulan terdiri dari:

• Gaji pokok, dan
• Tunjangan tetap.

Dengan demikian, akurasi penetapan gaji pokok sangat memengaruhi kewajiban pembayaran lembur perusahaan.

3. Menentukan Besaran Tunjangan Hari Raya (THR)

Bagi karyawan dengan masa kerja minimal 12 bulan, THR wajib dibayarkan sebesar satu kali upah sebulan (gaji pokok + tunjangan tetap).

Artinya, semakin jelas struktur gaji pokok, semakin mudah perusahaan menghitung kewajiban THR secara tepat dan patuh hukum.

Baca Juga: THR 2026 Kapan Cair? Cek Aturan & Besarannya untuk Karyawan & PNS

4. Menjadi Dasar Pemotongan Iuran BPJS

Kesalahan dalam menetapkan gaji pokok dapat berdampak pada kekurangan setor iuran atau sanksi administratif.

Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan persentase dari:

• Gaji pokok, dan
• Tunjangan tetap.

Baca Juga: 6 Program BPJS Ketenagakerjaan & Manfaatnya untuk Karyawan, Wajib Tahu!

5. Tolok Ukur Kenaikan Gaji Berkala

Dalam praktik HR, penyesuaian gaji tahunan (annual increment) umumnya dihitung dalam bentuk persentase dari gaji pokok. Oleh karena itu, gaji pokok menjadi basis utama dalam:

• Perencanaan kenaikan gaji,
• Evaluasi kinerja,
• Penyusunan career path dan salary band.

6. Menjaga Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

Penetapan gaji pokok yang sesuai dengan struktur dan skala upah serta tidak melanggar ketentuan upah minimum membantu perusahaan:

• Menghindari sanksi administratif,
• Mengurangi risiko sengketa hubungan industrial,
• Menjaga reputasi hukum dan profesionalisme perusahaan.

7. Parameter Penilaian Kemampuan Finansial oleh Lembaga Keuangan

Dalam pengajuan kredit, KPR, atau pembiayaan lainnya, bank umumnya menjadikan gaji pokok sebagai indikator stabilitas penghasilan.

Nominal gaji pokok yang jelas dan konsisten meningkatkan kepercayaan pihak pemberi pinjaman terhadap kemampuan bayar karyawan.

8. Menciptakan Keadilan Internal dan Harmonisasi Hubungan Kerja

Struktur gaji pokok yang disusun berdasarkan jabatan, kompetensi, dan tanggung jawab membantu:

• Mengurangi kecemburuan sosial,
• Menciptakan rasa keadilan antar karyawan,
• Mendukung sistem manajemen kinerja yang objektif.

9. Dasar Perhitungan Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja mengacu pada:

• Gaji pokok, dan
• Tunjangan tetap.

10. Mempermudah Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Biaya

Karena bersifat tetap, gaji pokok menjadi komponen utama dalam perencanaan biaya SDM. Perusahaan dapat:

• Menyusun proyeksi payroll tahunan dengan lebih akurat,
• Mengendalikan beban operasional,
• Mengambil keputusan strategis terkait ekspansi atau efisiensi tenaga kerja.

Baca Juga: Panduan Sistem Penggajian Karyawan untuk HR yang Efisien

Faktor yang Memengaruhi Besaran Gaji Pokok

Besaran gaji pokok tidak ditetapkan secara sembarangan. Ada beberapa faktor krusial yang mempengaruhi nilainya, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan.

Berikut beberapa faktor yang dimaksud dapat memengaruhi besaran gaji pokok:

1. Keterampilan, Pengalaman, dan Jabatan

Tingkat pengalaman dan spesialisasi yang Anda miliki secara langsung berkorelasi dengan besaran gaji pokok. 

Seorang manajer senior dengan pengalaman 10 tahun tentu akan mendapatkan gaji pokok yang jauh lebih tinggi daripada seorang staf fresh graduate, karena tanggung jawab, risiko, dan dampak strategis pekerjaannya terhadap perusahaan jauh lebih besar.

Perusahaan sering menggunakan model job grading atau pemeringkatan jabatan untuk menetapkan rentang gaji. Setiap level, misalnya dari Staf Junior, Staf Senior, hingga Manajer, memiliki rentang gaji pokok yang berbeda. 

Contohnya, di industri teknologi, seorang Data Scientist senior yang memiliki keahlian khusus di bidang machine learning dapat menuntut gaji pokok yang 30-40% lebih tinggi dari rekannya yang hanya memiliki kemampuan dasar, karena keahliannya sangat langka dan berharga.

2. Tingkat Pendidikan dan Sertifikasi

Meskipun Pasal 81 Angka 33 Perppu Cipta Kerja menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak lagi menjadi faktor tunggal dalam penyusunan upah, pada praktiknya, kualifikasi akademik tetap menjadi pertimbangan. 

Lulusan dari universitas terkemuka atau pemegang gelar magister, misalnya, sering kali mendapatkan penawaran gaji pokok awal yang lebih kompetitif.

Kemudian, yang lebih penting lagi, sertifikasi profesional seperti Certified Public Accountant (CPA) atau Project Management Professional (PMP) dapat secara signifikan meningkatkan nilai tawar Anda, karena sertifikasi tersebut membuktikan kompetensi spesifik yang dibutuhkan perusahaan. 

3. Lokasi Geografis

Lokasi pekerjaan adalah salah satu faktor penentu utama yang paling jelas terlihat. Besaran gaji pokok seringkali disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Di kota-kota besar dengan biaya hidup tinggi seperti gaji pokok Jakarta, UMK dan standar gaji pokok cenderung jauh lebih tinggi dibanding UMK di kota-kota kecil.

Berikut adalah daftar UMP/UMK 2025 di beberapa kota besar sebagai referensi:

• DKI Jakarta (UMP): Rp 5.396.760 Kenaikan: 6,5% (sekitar Rp 329.379) dari UMP 2024.
• Kota Bekasi (UMK): Rp 5.690.752 Kenaikan: 6,5% dari UMK 2024. 
• Kota Surabaya (UMK): Rp 4.961.753 Kenaikan: 6,5% dari UMK 2024.
• Kota Medan (UMK): Rp 4.014.072 Kenaikan: 6,5% dari UMK 2024.
• Kota Makassar (UMK): Rp 3.643.322 Kenaikan: 6,5% dari UMK 2024.

4. Ukuran dan Kemampuan Finansial Perusahaan

Skala operasi dan kesehatan finansial perusahaan memainkan peran besar dalam menentukan struktur gaji. Perusahaan multinasional atau korporasi besar dengan profitabilitas tinggi umumnya memiliki rentang gaji pokok yang lebih luas dan kompetitif. 

Mereka memiliki buffer finansial untuk menawarkan kompensasi yang lebih menarik guna menarik talenta terbaik.

Sebuah perusahaan rintisan (startup) mungkin hanya mampu menawarkan gaji pokok yang sejalan dengan UMK, namun seringkali mereka mengimbanginya dengan penawaran employee stock ownership plan (ESOP) atau saham perusahaan. 

Di sisi lain, perusahaan besar mapan dapat menawarkan gaji pokok yang jauh di atas standar pasar, sebagai bagian dari strategi retensi talenta jangka panjang.

5. Kondisi Industri dan Pasar Tenaga Kerja

Setiap industri memiliki standar kompensasi yang berbeda-beda. Industri yang sedang booming atau memiliki permintaan tenaga kerja tinggi (seperti IT, e-commerce, dan fintech) cenderung menawarkan gaji pokok yang lebih tinggi untuk memenangkan persaingan talenta.

Faktor ini sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Ketika ketersediaan tenaga kerja ahli di suatu bidang sangat terbatas, perusahaan akan berani menawarkan gaji pokok yang lebih tinggi untuk memperebutkan kandidat terbaik.

6. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Ini adalah faktor yang bersifat mengikat dan wajib ditaati. Setiap perusahaan harus mematuhi regulasi ketenagakerjaan, termasuk penentuan upah minimum. Gaji pokok, bersama dengan tunjangan tetap, tidak boleh berada di bawah batas UMK yang ditetapkan.

Pelanggaran terhadap aturan upah minimum dapat dikenai sanksi hukum berat, termasuk denda hingga pidana penjara. Regulasi ini menjadi jaring pengaman yang melindungi hak-hak dasar pekerja. 

Oleh karena itu, bagi perusahaan, manajemen gaji pokok dan total kompensasi harus selalu sejalan dengan peraturan yang berlaku, sebuah proses yang dapat dipermudah dengan sistem otomatisasi dalam satu dashboard menggunakan KantorKu HRIS.

Mengapa Gaji Pokok Sangat Penting bagi Karyawan?

Bagi karyawan, gaji pokok bukan sekadar angka yang tercantum di slip gaji. Komponen ini merupakan fondasi utama dari seluruh hak finansial, jaminan sosial, serta keamanan ekonomi jangka panjang.

Berikut beberapa alasan mengapa gaji pokok memiliki peran yang sangat krusial:

1. Menentukan Kepastian Penghasilan Bulanan

Gaji pokok bersifat tetap dan dibayarkan secara rutin, sehingga menjadi sumber penghasilan yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya makan, tempat tinggal, pendidikan, dan transportasi.

2. Menjadi Dasar Perhitungan Hak Normatif

Berbagai hak karyawan dihitung berdasarkan gaji pokok, antara lain:

• Tunjangan Hari Raya (THR).
• Upah lembur.
• Pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
• Manfaat jaminan sosial dari BPJS. Semakin jelas dan proporsional gaji pokok, semakin terjamin pula hak-hak tersebut.

3. Mempengaruhi Besaran Iuran dan Manfaat BPJS

Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dihitung dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Nilai ini juga memengaruhi besaran manfaat yang diterima karyawan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

4. Menjadi Acuan Stabilitas Finansial di Mata Lembaga Keuangan

Dalam pengajuan kredit, KPR, atau cicilan lainnya, pihak bank umumnya menilai kemampuan bayar berdasarkan gaji pokok karena dianggap sebagai penghasilan paling stabil dibandingkan bonus atau insentif.

5. Menentukan Kenaikan Gaji dan Perkembangan Karier

Kenaikan gaji berkala, promosi jabatan, serta penyesuaian struktur upah biasanya dihitung dari persentase gaji pokok. Artinya, gaji pokok yang sehat sejak awal akan berdampak langsung pada pertumbuhan penghasilan di masa depan.

6. Memberikan Rasa Aman dan Kepastian Hukum

Karena tercantum dalam perjanjian kerja dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, gaji pokok memberikan kepastian hukum atas penghasilan yang wajib dibayarkan perusahaan, terlepas dari fluktuasi kinerja jangka pendek.

FAQ Seputar Gaji Pokok

Bagian ini dirancang untuk menjawab keraguan yang sering muncul baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja mengenai teknis penerapan gaji pokok di lapangan.

Memahami jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda menghindari perselisihan industrial dan memastikan administrasi HR berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

1. Apakah gaji pokok boleh di bawah UMR?

Secara aturan, total Gaji Pokok + Tunjangan Tetap tidak boleh di bawah UMR. Jadi, meskipun gaji pokoknya kecil, totalnya harus memenuhi standar upah minimum daerah tersebut.

Namun, pastikan porsi gaji pokok tetap memenuhi syarat minimal 75% dari upah tetap sesuai aturan yang berlaku.

2. Apakah gaji pokok bisa turun?

Secara aturan tidak boleh, kecuali ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dan pekerja atau jika terjadi perubahan jabatan (demosi) sesuai prosedur perusahaan yang sah. Penurunan upah secara sepihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak pekerja.

3. Bagaimana cara menghitung gaji jika karyawan tidak masuk tanpa keterangan?

Anda bisa menggunakan sistem potong gaji berdasarkan gaji pokok harian, namun pastikan hal ini sudah tertuang secara jelas dalam peraturan perusahaan agar tidak melanggar hukum.

Perhitungan ini biasanya menggunakan rumus proporsional berdasarkan jumlah hari kerja efektif dalam bulan tersebut.

4. Apakah gaji pokok dikenakan pajak penghasilan?

Ya, gaji pokok merupakan komponen penghasilan bruto yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Namun, pajak hanya akan dipotong jika total penghasilan neto karyawan dalam setahun sudah melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

5. Apakah tunjangan makan dan transport termasuk bagian dari gaji pokok?

Tidak. Tunjangan makan dan transportasi umumnya dikategorikan sebagai tunjangan tidak tetap jika pembayarannya didasarkan pada kehadiran.

Gaji pokok adalah imbalan dasar yang berdiri sendiri dan nilainya tidak berubah berdasarkan jumlah hari masuk kerja dalam kondisi normal.

Permudah Hitung Gaji Karyawan dengan Software Payroll dari KantorKu HRIS.

Perhitungan gaji yang akurat dan sesuai regulasi adalah salah satu tantangan terbesar bagi setiap HR. 

Dengan menggunakan software payroll KantorKu HRIS, Anda tidak hanya akan mempermudah perhitungan gaji pokok dan tunjangan, tetapi juga memastikan semua proses penggajian mematuhi regulasi yang berlaku.

KantorKu HRIS mengotomatisasi serangkaian tugas yang memakan waktu:

• Perhitungan Otomatis: Software ini secara cerdas menghitung gaji pokok, tunjangan, dan gaji bersih (take home pay) setiap karyawan. Perhitungan PPh 21 dan iuran BPJS juga dilakukan secara otomatis.
• Slip Gaji Digital: Slip gaji ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi, mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah proses administrasi.

• Penyusunan Laporan: Laporan penggajian dan pajak bulanan dapat dihasilkan dengan satu klik, membantu Anda mempersiapkan dokumen untuk audit atau keperluan internal dengan lebih efisien.

Dengan memanfaatkan persoalan administratif ini ke software payroll KantorKu HRIS, tim HR dapat fokus pada hal-hal yang lebih strategis, peningkatan motivasi karyawan, dan perencanaan sumber daya manusia untuk kemajuan perusahaan.

Yuk, coba demo gratis software payroll KantorKu HRIS sekarang!

Sumber:

Dice Tech Salary Report 2025. Salary Trends.

International Labour Organization (ILO). How Do Certifications Influence Salary Increases?.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Keputusan Menteri).

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Peraturan Pemerintah).

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang).