Apa Itu Gaji UMR? Cek Bedanya dengan UMP/UMK & Daftar Terbaru 2026

Anda wajib memahami kebijakan pengupahan yang berlaku di Indonesia jika menggaji karyawan. 

Pasalnya, menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Pasal (81) ayat (25) tentang Cipta Kerja, perusahaan dilarang keras membayar gaji karyawan lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah di masing-masing daerah. 

Namun, perlu Anda ketahui bahwa saat ini istilah resmi yang digunakan bukan lagi UMR, melainkan UMP atau UMK tergantung cakupan wilayahnya. 

Agar operasional perusahaan tetap berjalan sesuai regulasi, mari pahami secara mendalam mengenai apa itu gaji UMR dan daftar upah minimum terbaru di Indonesia!

Apa Itu Gaji UMR?

UMR artinya apa? UMR singkatan dari Upah Minimum Regional, yaitu standar minimum yang digunakan pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di suatu wilayah tertentu. 

Meski istilah UMR masih populer di masyarakat, secara regulasi sebutan ini telah digantikan oleh UMK dan UMP.

Apa itu gaji UMK dan UMP? UMK adalah standar upah minimum di tingkat kabupaten/kota, sedangkan UMP di tingkat provinsi. 

Penetapan upah minimum ini dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan untuk memastikan pekerja mendapatkan penghidupan yang layak.

Jika perusahaan melanggar, sanksi yang membayangi tidak main-main. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 185, pengusaha yang membayar upah di bawah minimum dapat dikenai:

• Sanksi pidana penjara minimal 1 tahun hingga 4 tahun
• Denda mulai dari Rp100 juta hingga Rp400 juta. 

Selain itu, sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha juga dapat diberlakukan.

Perbedaan Gaji UMK dan UMR

Istilah UMR sebenarnya sudah tidak digunakan secara resmi sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. 

Untuk membantu Anda memahami struktur pengupahan saat ini, berikut adalah perbedaan gaji UMK dan UMR:

1. Cakupan Wilayah Penetapan

UMR Tingkat I kini disebut sebagai UMP yang berlaku di seluruh wilayah dalam satu provinsi. Namun, UMR Tingkat II berubah menjadi UMK yang berlaku spesifik hanya di satu kabupaten atau kota tertentu.

2. Otoritas Penetapan

UMP ditetapkan langsung oleh Gubernur untuk skala provinsi, sedangkan UMK diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah masing-masing, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan Gubernur.

3. Besaran Nominal Upah

Secara umum, nilai UMK biasanya lebih tinggi dibandingkan UMP di provinsi yang sama. Jika suatu kabupaten/kota belum menetapkan UMK, maka perusahaan di wilayah tersebut wajib mengikuti standar UMP yang berlaku.

4. Perbedaan dengan Gaji Pokok

Sesuai regulasi, upah minimum (UMP/UMK) bisa terdiri dari gaji pokok saja atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Namun, komponen gaji pokok minimal harus berjumlah 75% dari total upah minimum yang diterima karyawan.

5. Dasar Penyesuaian Tahunan

Penetapan UMP dilakukan lebih awal oleh Gubernur (biasanya paling lambat 21 November), yang kemudian menjadi acuan bagi Bupati/Wali Kota untuk menetapkan UMK (paling lambat 30 November) untuk tahun berikutnya.

Baca Juga: Apakah Gaji Pokok Bisa Dipotong? Cek Aturan & Batasnya Sesuai UU 

Dasar Hukum Gaji UMR di Indonesia

Aturan mengenai upah minimum terus berkembang mengikuti dinamika regulasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi acuan utama bagi HR:

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan utama yang mengatur bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memperbarui beberapa ketentuan pengupahan, termasuk penegasan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu.

3. PP Nomor 49 Tahun 2025

PP Nomor 49 Tahun 2025 merupakan aturan turunan terbaru yang mengatur formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (\alpha).

Cara Perhitungan Gaji UMR

Untuk mengetahui apakah syarat gaji UMR terpenuhi atau tidak, Anda perlu menghitungnya dengan formula khusus yang diatur dalam Pasal 26 PP No. 49 Tahun 2025. 

Pahami rumus ini untuk memproyeksi anggaran gaji tahun depan agar tetap sesuai dengan regulasi pemerintah.

Rumus Perhitungan Gaji UMR

Berdasarkan aturan tersebut, formula penyesuaian nilai upah minimum adalah: 

Upah Baru = Upah Lama + {Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa)} x Upah Lama

Keterangan:

• Upah Baru: Nilai Upah Minimum yang akan ditetapkan untuk tahun depan.
• Upah Lama: Nilai Upah Minimum tahun berjalan.
• Inflasi: Angka inflasi tahunan yang dirilis pemerintah.
• Pertumbuhan Ekonomi (PE): Persentase pertumbuhan ekonomi daerah atau nasional.
• Alfa: Indeks tertentu (rentang 0,50 s.d. 0,90) yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Contoh Simulasi Perhitungan Gaji UMR

Agar Anda memiliki gambaran yang lebih jelas dalam mengimplementasikan formula terbaru menurut PP Nomor 49 Tahun 2025, mari simak simulasi berikut ini:

Studi Kasus: 

Sebuah kabupaten memiliki UMK tahun berjalan sebesar Rp3.000.000. Pemerintah mengumumkan angka Inflasi sebesar 3%, Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 5%, dan nilai indeks alfa yang ditetapkan adalah 0,70.

Langkah-langkah perhitungannya:

1. Hitung Persentase Penyesuaian: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) 3% + (5% x 0,70) = 3% + 3,5% = 6,5%
2. Hitung Nominal Kenaikannya: 6,5% x Rp3.000.000 = Rp195.000
3. Tentukan Upah Minimum Tahun Depan: Rp3.000.000 + Rp195.000 = Rp3.195.000

Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut, upah minimum yang wajib dibayarkan perusahaan pada tahun depan adalah Rp3.195.000.

Contoh Perhitungan Upah Harian

Jika perusahaan Anda mempekerjakan karyawan harian dengan standar upah minimum di atas (Rp3.195.000), maka rincian upah per harinya adalah:

• Sistem 6 Hari Kerja (Senin–Sabtu): Rp3.195.000 dibagi 25 hari = Rp127.800 per hari.
• Sistem 5 Hari Kerja (Senin–Jumat): Rp3.195.000 dibagi 21 hari = Rp152.143 per hari.

Merasa kesulitan menghitung gaji karyawan satu per satu secara manual? Coba hitung otomatis dengan kalkulator gaji gratis.

Hanya perlu input angka dan kalkulator akan menghitung akumulasi gaji karyawan yang perlu dibayarkan. 

Jika ingin menghitung gaji beberapa karyawan sekaligus, coba aplikasi HRIS dari KantorKu HRIS untuk perhitungan dan disbursement gaji sekali klik!

Baca Juga: UMP 2026 Resmi: Daftar Upah Minimum di 38 Provinsi

Daftar Gaji UMR di Indonesia

Gaji UMR berapa juta? Besarannya di setiap wilayah Indonesia bervariasi karena dipengaruhi oleh rasio konsumsi rumah tangga, tingkat inflasi daerah, dan pertumbuhan ekonomi setempat. 

Artinya, gaji UMR Bali pasti berbeda dengan UMP Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur dari masing-masing daerah, berikut daftar gaji UMR terbesar dari 10 kota di Indonesia:

1. Kota Bekasi (Rp5.999.443)

Kota Bekasi mempertahankan posisinya di peringkat pertama nasional karena didominasi oleh sektor manufaktur dan jasa. Kenaikannya mencapai 5,53% dari tahun 2025, membuat upah di kota ini hampir menyentuh angka Rp6 juta.

2. Kabupaten Bekasi (Rp5.938.885)

Dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi mencatatkan kenaikan sebesar 6,80% di tahun 2026. Daerah ini berhasil menyalip Karawang karena pertumbuhan ekonomi industrinya yang masif.

3. Kabupaten Karawang (Rp5.886.853)

Kabupaten Karawang merupakan pusat industri otomotif nasional yang konsisten memberikan upah premium bagi para tenaga teknis. Tahun ini Karawang berada di posisi ketiga dengan persentase kenaikan sebesar 5,13%.

4. DKI Jakarta (Rp5.729.876)

Sebagai pusat saraf ekonomi nasional, DKI Jakarta menetapkan UMP dengan mempertimbangkan biaya hidup metropolitan yang tinggi. Ibu kota tercatat mengalami kenaikan sebesar 6,17% untuk menjaga daya beli warganya.

5. Kota Depok (Rp5.522.662)

Kota Depok berkembang pesat menjadi pusat ekonomi baru penyangga Jakarta dengan kenaikan upah sebesar 6,29%. Saat ini, standar pengupahan di Depok mulai bersaing ketat dengan wilayah-wilayah industri utama lainnya.

6. Kota Cilegon (Rp5.469.923)

Cilegon yang dijuluki sebagai “Kota Baja” memiliki pondasi ekonomi yang kuat dari sektor industri berat seperti baja dan kimia. Kota ini menempati posisi keenam dengan kenaikan yang cukup agresif sebesar 6,67%.

7. Kota Bogor (Rp5.437.203)

Kota Bogor mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di sektor jasa, kuliner, dan pariwisata. Dengan kenaikan 6,05% di tahun ini, Kota Bogor tetap menjadi salah satu daerah dengan standar hidup yang kompetitif di Jawa Barat.

8. Kota Tangerang (Rp5.399.406)

Kota Tangerang mencatatkan kenaikan upah 6,50%. Hal ini mendukung kesejahteraan pekerja di sektor logistik dan manufaktur di wilayah Banten.

9. Kota Batam (Rp5.357.982)

Batam menjadi daerah dengan persentase kenaikan tertinggi mencapai 7,38% demi mendukung statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Langkah ini diambil untuk terus menarik minat tenaga kerja terampil di sektor ekspor dan elektronik.

10. Kota Surabaya (Rp5.288.796)

Surabaya menjadi satu-satunya perwakilan Jawa Timur yang membuktikan kekuatannya sebagai pusat perdagangan di wilayah timur. Surabaya mencatatkan kenaikan upah sebesar 5,45% untuk tahun 2026.

Baca Juga: Gaji di Bawah UMR? Cek Risiko Sanksi & Pidananya! 

FAQ Seputar Gaji UMR

Banyak pertanyaan muncul terkait penerapan upah minimum di dunia kerja. Berikut adalah rangkuman jawaban untuk membantu pemahaman Anda:

1. Apakah Gaji UMR Sama dengan Gaji Pokok?

Tidak, karena UMR adalah standar upah total yang bisa terdiri dari gaji pokok saja atau gabungan gaji pokok dengan tunjangan tetap. Namun, komponen gaji pokok minimal harus berjumlah 75% dari total upah minimum yang diterima karyawan.

2. Apakah Perusahaan Wajib Membayar Sesuai UMR?

Ya, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR yang ditetapkan pemerintah daerah bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat sanksi pidana penjara atau denda hingga ratusan juta rupiah.

3. Apakah Fresh Graduate Harus Digaji UMR?

Ya, fresh graduate yang baru bekerja di bawah satu tahun berhak mendapatkan upah minimal setara dengan UMP atau UMK setempat. Perusahaan dapat memberikan gaji di atas UMR jika kandidat memiliki kualifikasi khusus atau melalui negosiasi saat proses rekrutmen.

4. Apakah UMR Berlaku untuk Kontrak?

Ya, aturan upah minimum berlaku bagi seluruh pekerja tanpa memandang status hubungan kerja, baik itu karyawan kontrak (PKWT) maupun karyawan tetap (PKWTT). Setiap perusahaan wajib memastikan standar pengupahan mereka sesuai regulasi wilayah masing-masing.

5. UMR Naik Setiap Tahun atau Tidak?

Penyesuaian upah minimum dilakukan tergantung evaluasi kondisi ekonomi, inflasi, dan produktivitas tenaga kerja. Besaran penyesuaian ini mengikuti formula dari Peraturan Pemerintah terbaru untuk menjamin kesejahteraan pekerja di tahun berikutnya.

6. Besaran Gaji UMP Berapa?

Besaran gaji UMP bervariasi di setiap provinsi, dengan DKI Jakarta menjadi yang tertinggi mencapai Rp5.729.876. Angka ini mengalami kenaikan rata-rata nasional sebesar 4,5% hingga 5,8% dibandingkan tahun sebelumnya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Percepat Proses Payroll & Hindari Risiko dengan KantorKu HRIS!

Mengurus payroll adalah tugas yang sensitif dan penuh risiko, sehingga disarankan untuk menggunakan aplikasi gaji dari KantorKu HRIS. 

Dengan sistem payroll otomatis ini, Anda bisa menghitung gaji otomatis sesuai database karyawan yang ada tanpa perlu menarik absen manual dari spreadsheet atau menghitung pajak satu per satu karena semua data sudah terintegrasi penuh.

Perhitungan gaji hingga disbursement dapat berjalan lebih praktis karena KantorKu HRIS memiliki fitur berikut:

1. Aplikasi Absensi Online: Data kehadiran karyawan otomatis tersinkronisasi langsung ke perhitungan gaji tanpa risiko human error.
2. Kalkulasi Gaji & Pajak Otomatis: Hitung gaji, tunjangan, iuran BPJS, dan PPh 21 secara instan mengikuti regulasi pemerintah terbaru.
3. Aplikasi Slip Gaji: Notifikasi rincian penghasilan langsung terkirim ke ponsel karyawan sehingga proses administrasi jadi lebih praktis dan transparan.
4. Transfer Gaji Sekali Klik: Bayar gaji ribuan karyawan secara tepat waktu ke berbagai bank berbeda tanpa biaya tambahan yang membebani.
5. Aplikasi Reimbursement Digital: Kelola pengajuan biaya operasional karyawan dengan sistem approval berjenjang yang mudah dipantau.

Hentikan proses perhitungan gaji manual yang menghambat pertumbuhan perusahaan Anda. Book demo gratis sekarang untuk menghitung payroll karyawan secara otomatis mulai hari ini! 

Referensi:

UU No. 11 Tahun 2020

UU No. 13 Tahun 2003

Keputusan Menakertrans Nomor 226 Tahun 2000

UU No. 6 Tahun 2023

Perpres No. 49 Tahun 2025