Gaji Gross Adalah: Definisi, Komponen, dan Bedanya dengan Gaji Nett

Gaji gross sering kali menjadi poin utama yang dibahas saat proses rekrutmen, namun bagi banyak karyawan maupun pengusaha, istilah ini terkadang masih menimbulkan kebingungan karena perbedaan antara angka di kontrak dan nominal yang diterima di rekening.

Pernahkah Anda atau karyawan Anda merasa terkejut saat melihat offering letter dengan nominal besar, tetapi ketika gajian tiba, jumlah yang masuk ke rekening ternyata jauh lebih kecil?

Hal ini terjadi karena angka yang tertera di awal biasanya adalah gaji gross, yaitu total imbalan atau upah kotor yang belum dikurangi potongan pajak penghasilan, iuran jaminan sosial, maupun potongan wajib lainnya.

Laporan OECD menunjukan data komparatif tentang struktur pajak pendapatan (Personal Income Tax / PIT) di 37 negara Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Hasilnya, rasio penerimaan pajak pendapatan terhadap PDB di Asia bervariasi secara signifikan tergantung pada struktur tarif dan kebijakan fiskal di masing-masing negara. Dengan begitu, hal ini berdampak langsung pada besarnya potongan pajak dari gaji bruto yang diterima pekerja, sehingga take-home pay bisa sangat berbeda antar negara Asia.

Memahami konsep ini sangat krusial bagi Anda sebagai pelaku usaha atau HRD agar tidak terjadi salah ekspektasi saat negosiasi gaji dan memastikan transparansi finansial di dalam perusahaan.

Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan lebih lengkap tentang gaji gross di bawah ini!

Apa Itu Gaji Gross?

Memahami definisi dasar dari gaji kotor adalah langkah awal untuk mengelola administrasi SDM yang sehat dan transparan. Secara teknis, gaji gross adalah akumulasi dari seluruh hak keuangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebelum menyentuh aspek kewajiban negara atau iuran perusahaan.

Dalam praktiknya, gaji gross tersusun dari berbagai komponen, dengan gaji pokok sebagai elemen utama di dalamnya. Artinya, ketika seseorang menerima gaji gross, di dalam angka tersebut sudah termasuk gaji pokok, tunjangan, lembur, bonus, hingga iuran yang ditanggung perusahaan.

Beberapa hal yang melekat pada gaji gross yaitu:

• Total Kompensasi: Mencakup seluruh nilai ekonomi yang diterima karyawan dalam satu periode.
• Basis Perhitungan: Menjadi dasar utama untuk menghitung PPh 21 dan iuran BPJS.
• Angka Kontrak: Biasanya nominal inilah yang tertulis secara resmi dalam perjanjian kerja atau offering letter.
• Transparansi Biaya: Bagi perusahaan, angka ini membantu memetakan anggaran belanja pegawai secara lebih akurat.

Apa Saja Komponen dalam Gaji Gross?

Gaji gross atau gaji kotor adalah total pendapatan yang diterima karyawan sebelum dipotong pajak, BPJS, dan potongan laiGaji gross adalah total seluruh penghasilan karyawan sebelum dipotong pajak, BPJS, dan potongan lainnya.

Sebagai HRD atau praktisi payroll, penting untuk memahami setiap komponen penyusunnya agar perhitungan akurat, transparan, dan sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Berikut 10 komponen utama yang umumnya membentuk struktur gaji gross karyawan:

1. Gaji Pokok

Gaji pokok merupakan fondasi utama dalam struktur pengupahan. Komponen ini mencerminkan nilai pekerjaan, tingkat jabatan, tanggung jawab, serta kompetensi yang dimiliki karyawan.

Seluruh komponen lain dalam payroll umumnya dihitung berdasarkan besaran gaji pokok, sehingga penetapannya harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai regulasi.

• Nilai Tetap: Relatif stabil setiap bulan, kecuali ada promosi, mutasi, atau penyesuaian upah.
• Dasar Hukum: Menjadi acuan perhitungan tunjangan, lembur, BPJS, dan pajak.
• Standar Minimum: Tidak boleh lebih rendah dari UMP/UMK yang berlaku.

2. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah penghasilan tambahan yang diberikan secara rutin sebagai bagian dari kompensasi struktural, terlepas dari fluktuasi kehadiran atau kinerja harian. Komponen ini biasanya melekat pada jabatan atau status keluarga karyawan.

• Konsisten: Diberikan bersamaan dengan gaji pokok.
• Contoh: Tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan perumahan.
• Fungsi: Menambah daya saing paket remunerasi.

Baca Juga: 13 Jenis Tunjangan Karyawan, Contoh serta Aturan Perhitungan sesuai UU

3. Tunjangan Tidak Tetap

Berbeda dengan tunjangan tetap, komponen ini bersifat kondisional dan berubah sesuai situasi kerja aktual. Perusahaan menggunakannya sebagai instrumen pengendali kedisiplinan, kehadiran, dan produktivitas.

• Bersifat Variabel: Bergantung absensi, shift, atau pencapaian.
• Contoh: Tunjangan makan, transport harian, kehadiran.
• Tujuan: Mendorong disiplin dan produktivitas.

4. Upah Lembur

Upah lembur muncul ketika karyawan bekerja melampaui jam kerja normal yang ditetapkan peraturan. Komponen ini mencerminkan kompensasi atas waktu, tenaga, dan risiko tambahan yang dikeluarkan pekerja.

• Wajib Dibayar: Diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP turunan.
• Berdasarkan Jam Aktual: Membutuhkan data absensi yang presisi.
• Masuk Komponen Bruto: Menambah total gaji kotor bulanan.

5. Tunjangan Hari Raya (THR)

THR merupakan kewajiban tahunan perusahaan yang bertujuan membantu karyawan memenuhi kebutuhan finansial menjelang hari raya keagamaan. Walaupun tidak dibayarkan setiap bulan, THR tetap dikategorikan sebagai bagian dari penghasilan bruto.

• Kewajiban Perusahaan: Diatur oleh Permenaker.
• Proporsional: Disesuaikan masa kerja (minimal 1 bulan).
• Penghasilan Bruto Tahunan: Diperhitungkan dalam PPh 21.

6. Bonus dan Insentif

Bonus dan insentif adalah bentuk penghargaan atas kontribusi di atas standar. Komponen ini biasanya dikaitkan langsung dengan pencapaian target individu, tim, maupun kinerja keuangan perusahaan.

• Tidak Rutin: Bisa bulanan, kuartalan, atau tahunan.
• Berbasis KPI: Target penjualan, produktivitas, laba.
• Fungsi Strategis: Meningkatkan retensi dan motivasi kerja.

Baca Juga: 10 Jenis Bonus Tahunan Karyawan: THR, Gaji ke-13, Tantiem, & Performance Bonus

7. Iuran BPJS Kesehatan (Porsi Perusahaan)

Walaupun dibayarkan langsung oleh perusahaan ke BPJS, iuran ini tetap dicatat sebagai bagian dari penghasilan bruto karena merupakan manfaat ekonomi yang diterima karyawan.

• Manfaat: Menjamin akses layanan kesehatan karyawan.
• Persentase Tetap: Sesuai regulasi pemerintah.
• Diperhitungkan Sebelum Potongan: Lalu dikurangkan kembali di slip gaji.

8. Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Porsi Perusahaan)

Komponen ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan sosial atas risiko kerja dan masa depan karyawan, meskipun tidak diterima dalam bentuk uang tunai.

• Perlindungan Risiko Kerja: Kecelakaan, kematian, hari tua, pensiun.
• Komponen Kepatuhan: Wajib dalam audit ketenagakerjaan.
• Menambah Nilai Bruto: Walau tidak diterima tunai.

9. Komisi Penjualan

Komisi merupakan penghasilan berbasis hasil, yang secara langsung mengaitkan kinerja dengan pendapatan. Dalam beberapa posisi, komponen ini bahkan dapat melampaui gaji pokok.

• Fluktuatif: Bergantung performa bulanan.
• Berbasis Persentase atau Skema Bertingkat.
• Dampak Signifikan: Bisa menjadi komponen terbesar dalam gaji gross.

10. Tunjangan Fasilitas Lainnya

Perusahaan sering mengonversi fasilitas kerja menjadi bentuk tunjangan uang agar lebih fleksibel dan mudah dikelola dalam sistem payroll, terlebih lagi untuk pekerja yang WFH/Hybrid.

Tujuan: Mendukung efektivitas kerja.

Contoh: Tunjangan pulsa, internet, kendaraan, keanggotaan profesional.

Perbedaan Gaji Gross vs Gaji Nett

Penting bagi Anda untuk menjelaskan perbedaan ini kepada calon karyawan agar mereka memahami berapa sebenarnya take home pay atau gaji nett yang akan mereka bawa pulang setiap bulannya.

Berikut adalah perbedaan gaji gross dan gaji nett:

Gaji Gross

Dalam skema gaji gross (gaji kotor), angka yang disepakati di kontrak merupakan total penghasilan sebelum dipotong pajak dan iuran wajib. Seluruh kewajiban pajak karyawan dipotong langsung dari gaji tersebut.

Beberapa ciri utama sistem gaji gross antara lain:

1. Tanggung Jawab Pajak di Pihak Karyawan
   Pajak Penghasilan (PPh 21) dibebankan kepada karyawan dan dipotong langsung dari gaji setiap bulan.
2. Transparansi Penghasilan
   Karyawan dapat melihat secara jelas berapa penghasilan kotor, berapa pajak yang dipotong, serta berapa gaji bersih yang diterima.
3. Dasar Perhitungan BPJS
   Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nominal gaji gross sesuai ketentuan.
4. Standar dalam Perjanjian Kerja
   Nominal gaji yang tercantum dalam kontrak kerja atau offering letter umumnya adalah angka gross.
5. Kepastian Anggaran Perusahaan
   Beban biaya SDM relatif stabil karena pajak ditanggung masing-masing karyawan, bukan perusahaan.
6. Fleksibel terhadap Perubahan Regulasi Pajak
   Jika tarif pajak berubah, perusahaan tidak perlu menyesuaikan anggaran gaji, karena potongan mengikuti kondisi pajak karyawan.
7. Slip Gaji Lebih Detail
   Potongan PPh 21, BPJS, dan komponen lainnya tercantum secara rinci.
8. Pelaporan SPT Lebih Transparan
   Karyawan memperoleh bukti potong resmi sebagai dasar pelaporan pajak tahunan.
9. Keadilan Fiskal
   Beban pajak proporsional dengan tingkat penghasilan masing-masing individu.
10. Model “One Gross”
    Seluruh komponen penghasilan digabung terlebih dahulu, lalu dikenakan potongan pajak dan iuran.

Gaji Nett

Berbeda dengan gross, dalam skema gaji nett (gaji bersih), karyawan menerima nominal yang sudah bersih tanpa dipotong pajak. Pajak karyawan dibayarkan oleh perusahaan.

Karakteristik utama gaji nett meliputi:

1. Nominal Diterima Sudah Bersih
   Angka yang diterima karyawan adalah jumlah final yang masuk ke rekening.
2. Pajak Ditanggung Perusahaan
   PPh 21 dibayarkan oleh perusahaan sebagai tambahan biaya di luar gaji.
3. Kepastian bagi Karyawan
   Karyawan tidak perlu menghitung sisa gaji karena tidak ada potongan pajak di slip.
4. Beban Biaya Lebih Besar bagi Perusahaan
   Perusahaan harus menyediakan anggaran tambahan untuk membayar pajak karyawan.
5. Perhitungan Payroll Lebih Kompleks
   HR perlu melakukan perhitungan gross-up untuk menentukan nilai bruto yang dilaporkan ke pajak.
6. Sensitif terhadap Perubahan Status Karyawan
   Perubahan status menikah, jumlah tanggungan, atau tarif pajak langsung memengaruhi beban perusahaan.
7. Risiko Kenaikan Biaya
   Jika tarif PPh naik, biaya tenaga kerja otomatis meningkat.
8. Umum di Perusahaan Kecil atau Start-up
   Dipilih agar karyawan lebih mudah memahami gaji tanpa harus memikirkan potongan.
9. Nilai Kontrak Biasanya Nett
   Angka yang tertulis di perjanjian kerja adalah nilai bersih yang diterima.
10. Slip Gaji Lebih Sederhana
    Potongan pajak tidak tampil sebagai pengurang langsung karena sudah ditanggung perusahaan.

Komponen Pemotong Gaji Gross

Setelah mengetahui total gaji gross, langkah berikutnya adalah memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nominal tersebut berkurang sebelum akhirnya diterima sebagai gaji bersih (take home pay).

Secara umum, potongan gaji memiliki dua fungsi utama:

• Kepatuhan Hukum: Potongan tertentu merupakan kewajiban yang diatur undang-undang dan wajib diterapkan perusahaan.
• Jaring Pengaman Sosial: Sebagian potongan berfungsi sebagai perlindungan kesehatan, dana pensiun, atau tabungan jangka panjang.

Berikut komponen utama pemotong gaji gross:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

PPh 21 merupakan kewajiban perpajakan yang timbul dari hubungan kerja, di mana perusahaan bertindak sebagai pemotong dan penyetor pajak atas penghasilan karyawan.

Potongan ini mencerminkan kontribusi langsung pekerja terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

• Bersifat Progresif: Semakin tinggi penghasilan, semakin besar tarif pajaknya.
• Dipengaruhi PTKP: Status lajang, menikah, dan jumlah tanggungan memengaruhi besaran pajak melalui skema Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
• Fungsi Negara: Menjadi kontribusi langsung karyawan terhadap penerimaan negara.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Terbaru [+ Contoh & Rumusnya]

2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan (JHT dan JP)

Potongan ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada pekerja dalam jangka panjang, baik saat memasuki usia pensiun maupun ketika tidak lagi aktif bekerja.

Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan, terdapat dua perspektif pembayaran sebagai berikut:

a. Dibayarkan oleh Perusahaan

Bagi perusahaan, kewajiban memotong dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari kepatuhan terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pembayaran iuran ini tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan jangka panjang kepada tenaga kerja.

Kepatuhan terhadap JHT dan JP sering menjadi salah satu indikator penting dalam audit ketenagakerjaan, pemeriksaan kepesertaan BPJS, serta penilaian praktik hubungan industrial yang sehat.

• Iuran JHT Perusahaan: Sebesar 3,7% dari upah yang menjadi dasar perhitungan.
• Iuran JP Perusahaan: Sebesar 2% dari upah, dengan batas upah maksimum tertentu sesuai regulasi.
• Fungsi Strategis: Mengurangi risiko sosial pasca pensiun dan memperkuat citra employer sebagai perusahaan yang peduli kesejahteraan jangka panjang.
• Kepatuhan Regulasi: Kewajiban mutlak yang jika dilanggar dapat dikenakan sanksi administratif.

Baca Juga: 3 Cara Bayar BPJS Ketenagakerjaan untuk Perusahaan serta Syaratnya!

b. Dibayarkan oleh Karyawan

Bagi karyawan, potongan iuran JHT dan JP merupakan bentuk tabungan wajib sekaligus perlindungan finansial di masa depan.

JHT memberikan akumulasi dana yang dapat dicairkan ketika karyawan pensiun, mengundurkan diri, atau mengalami pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, JP memberikan manfaat berupa penghasilan bulanan setelah memasuki usia pensiun, sehingga karyawan tidak sepenuhnya bergantung pada tabungan pribadi.

• JHT (Jaminan Hari Tua): Dana tabungan yang dapat dicairkan saat pensiun atau berhenti bekerja.
• JP (Jaminan Pensiun): Penghasilan berkala di usia pensiun.
• Persentase Karyawan: Umumnya 2% untuk JHT dan 1% untuk JP dari upah yang menjadi dasar perhitungan.

Baca Juga: 6 Program BPJS Ketenagakerjaan & Manfaatnya untuk Karyawan, Wajib Tahu!

3. Iuran BPJS Kesehatan

Iuran ini memastikan setiap pekerja memiliki akses layanan kesehatan yang layak, sehingga risiko biaya medis yang besar dapat diminimalkan melalui sistem gotong royong nasional.

Sama halnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga memiliki dua perspektif pembayaran sebagai berikut:

a. Dibayarkan oleh Perusahaan

Bagi perusahaan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan kewajiban untuk memastikan setiap pekerja terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan nasional.

Dengan ikut serta dalam program ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko beban biaya pengobatan yang besar melalui skema asuransi internal, sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan karyawan dalam program JKN.

• Iuran Perusahaan: Umumnya sebesar 4% dari upah yang menjadi dasar perhitungan, dengan batas plafon tertentu.
• Fungsi Protektif: Mengalihkan risiko biaya kesehatan ke sistem jaminan sosial nasional.
• Kepatuhan Hukum: Menjadi salah satu indikator penting dalam pemeriksaan ketenagakerjaan dan kepesertaan BPJS.

b. Dibayarkan oleh Karyawan

Bagi karyawan, potongan iuran BPJS Kesehatan memberikan kepastian akses layanan medis bagi diri sendiri dan anggota keluarga yang terdaftar.

Melalui mekanisme gotong royong, karyawan tidak perlu menanggung sendiri risiko biaya perawatan yang tinggi ketika sakit atau membutuhkan tindakan medis.

• Akses Layanan Medis: Menjamin perlindungan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.
• Iuran Karyawan: Umumnya sebesar 1% dari gaji bulanan, dengan batas maksimum upah yang diperhitungkan sesuai regulasi.

4. Potongan Absensi dan Keterlambatan

Potongan ini merupakan konsekuensi administratif yang diterapkan perusahaan untuk menjaga kepatuhan terhadap jam kerja dan disiplin operasional.

• Instrumen Disiplin: Digunakan untuk menjaga kedisiplinan dan produktivitas.
• Berbasis Data: Harus mengacu pada sistem absensi yang valid dan dapat diaudit.
• Diatur Internal: Ketentuannya wajib tertulis dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.

5. Potongan Pinjaman atau Kasbon Karyawan

Perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjaman internal biasanya menerapkan mekanisme pemotongan langsung agar pembayaran cicilan berjalan tertib dan tidak memberatkan karyawan di luar sistem payroll.

• Fungsi Kesejahteraan: Membantu karyawan memenuhi kebutuhan mendesak dengan bunga rendah atau tanpa bunga.
• Sistematis: Memerlukan pencatatan terintegrasi agar jadwal cicilan konsisten dan tidak terlewat.

6. Iuran Serikat Pekerja atau Dana Sosial

Potongan ini bersumber dari kesepakatan kolektif antara perusahaan dan karyawan untuk mendukung kegiatan organisasi internal dan program kesejahteraan bersama.

• Bersifat Kolektif: Digunakan untuk kegiatan serikat pekerja, koperasi, atau dana sosial internal.
• Berdasarkan Kesepakatan: Besaran dan mekanismenya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan.

Cara Menghitung Gaji Gross ke Nett

Untuk memberikan gambaran nyata, mari kita bedah cara menghitung gaji gross melalui simulasi berikut.

Bayangkan seorang karyawan bernama Andi, bekerja sebagai HR Manager di sebuah perusahaan di Jakarta dengan status Lajang (TK/0). Perusahaan memberikan penawaran gaji gross sebesar Rp15.000.000 per bulan.

Berikut adalah cara menghitung gaji gross secara manual:

1. Breakdown Komponen Gaji

Sebelum menghitung, mari kita list apa saja yang dimiliki Andi dalam penawarannya:

• Gaji Pokok: Rp12.000.000
• Tunjangan Tetap: Rp3.000.000
• Status Pajak: TK/0 (Lajang, tanpa tanggungan)
• Lokasi Kerja: Jakarta

2. Hitung Total Pendapatan Bruto (Gross)

Jumlahkan semua pendapatan rutin yang diterima Andi setiap bulannya.

• Gaji Gross Andi: Rp12.000.000 + Rp3.000.000 = Rp15.000.000.

3. Tentukan Komponen Pengurang (Deductions)

Hitung komponen yang mengurangi pendapatan bruto sebelum terkena perhitungan pajak.

• Biaya Jabatan = (5% x Gross)
  Biaya Jabatan = 5% x Rp15.000.000 (Maksimal yang diperbolehkan: Rp500.000)
  Biaya Jabatan = Rp750.000

Karena melebihi batas maksimum, maka yang dapat dikurangkan adalah: Biaya Jabatan = Rp500.000 per bulan (sesuai ketentuan PMK PPh 21).

• Iuran JHT =  2% x Rp15.000.000
  Iuran JHT = Rp300.000
  
• Iuran JP = 1% x Rp10.022.600 (batas plafon 2024)
  Iuran JP  = Rp100.226.
  
• Iuran BPJS Kesehatan = 1% x Rp12.000.000 (batas plafon)
  Iuran BPJS Kesehatan = Rp120.000

4. Hitung Penghasilan Neto Sebulan

Kurangi total bruto dengan seluruh pengurang yang sudah dihitung di atas.

• Neto Sebulan = Rp15.000.000 – (Rp500.000 + Rp300.000 + Rp100.226 + Rp120.000)
  Neto Sebulan =  Rp13.979.774

5. Setahunkan Penghasilan Neto

Kalikan hasil neto sebulan dengan 12 bulan untuk mendapatkan dasar pajak setahun.

• Neto Setahun = Rp13.979.774 x 12
  Neto Setahun = Rp167.757.288

6. Kurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Kurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP sesuai status Andi (TK/0).

• PTKP Andi: Rp54.000.000.

Hasil Pengurangan = Rp167.757.288 – Rp54.000.000
Hasil Pengurangan = Rp113.757.288.

7. Hitung PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Nilai Rp113.757.000 (pembulatan ke bawah) inilah yang menjadi dasar perhitungan tarif pajak progresif.

8. Terapkan Tarif Progresif PPh 21

Gunakan lapisan tarif pajak terbaru:

• Lapisan 1 = (5% x Rp60.000.000)
  Lapisan 1 = Rp3.000.000
  
• Lapisan 2:  Sisa PKP setelah dikurangi lapisan pertama

Lapisan 2 = Rp113.757.000 − Rp60.000.000
Lapisan 2 = Rp53.757.000

Pajak Lapisan 2 = (15% x Rp53.757.000)
Pajak Lapisan 2 = Rp8.063.550

• Total Pajak Setahun = Rp11.063.550
  
• Pajak PPh 21 per Bulan = Rp11.063.550 / 12
  Pajak PPh 21 per Bulan = Rp921.963.

9. Finalisasi Gaji Nett (Take Home Pay)

Gaji gross awal dikurangi PPh 21 dan seluruh iuran BPJS karyawan.

Hasil Akhir (Nett) = Rp15.000.000 – Rp921.963 (Pajak) – Rp520.226 (Total BPJS Andi)
Hasil Akhir (Nett) = Rp13.557.811.

Tips Negosiasi Gaji Gross atau Nett?

Bagi HR maupun pemilik bisnis, memberikan pemahaman yang jelas kepada kandidat mengenai skema gaji (gross, nett, atau gross-up) sangat penting agar tidak terjadi salah persepsi di kemudian hari.

Oleh karena itu, agar proses negosiasi berjalan profesional dan saling menguntungkan, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan:

1. Pahami Skema Gross-Up Sebagai Solusi Tengah

Gaji gross-up adalah sistem yang memungkinkan perusahaan menanggung pajak karyawan melalui pemberian tunjangan pajak sebesar nilai PPh 21 yang terutang, sehingga karyawan tetap menerima gaji bersih optimal tanpa perusahaan kehilangan kontrol atas struktur biaya.

Baca Juga: Cara Hitung Gross Up PPh 21, Rumus, & Contoh Perhitungannya!

2. Gunakan Data Riset Pasar

Pastikan penawaran gaji mengacu pada standar industri dan survei pasar agar tetap kompetitif dan mampu menarik serta mempertahankan talenta terbaik.

3. Jelaskan Nilai Manfaat Non-Tunai

Tekankan bahwa kompensasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup asuransi tambahan, program pensiun, fleksibilitas kerja, dan fasilitas lain yang bernilai tinggi dalam jangka panjang.

4. Sediakan Simulasi dengan Kalkulator Terpercaya

Gunakan kalkulator payroll atau sistem HRIS untuk menunjukkan secara transparan berapa take home pay yang diterima dalam skema gross, nett, maupun gross-up.

5. Terbuka Mengenai Seluruh Potongan

Jelaskan sejak awal mengenai potongan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta potongan lain agar tidak muncul kesan “gaji turun” setelah karyawan mulai bekerja.

6. Diskusikan Pengaruh Status PTKP

Terangkan bahwa status pernikahan dan jumlah tanggungan akan memengaruhi besaran pajak, sehingga take home pay dapat berubah seiring perubahan kondisi keluarga.

7. Fokus pada Total Compensation Package

Arahkan pembicaraan tidak hanya pada angka gaji bulanan, tetapi juga pada keseluruhan paket manfaat, termasuk jaminan hari tua, pensiun, dan perlindungan kesehatan.

8. Berikan Ruang Tanya Jawab

Dorong kandidat untuk bertanya detail mengenai komponen gaji, agar tercipta pemahaman yang seimbang dan kepercayaan sejak awal.

9. Tampilkan Contoh Slip Gaji

Menyediakan contoh slip gaji akan membantu kandidat memahami struktur penghasilan dan potongan secara visual dan konkret.

10. Tegaskan Penggunaan Sistem HRIS

Sampaikan bahwa perusahaan menggunakan sistem payroll dan HRIS yang modern, sehingga perhitungan gaji, pajak, dan iuran jaminan sosial dilakukan secara akurat, transparan, dan tepat waktu.

Baca Juga: 25+ Rekomendasi Aplikasi HRIS Terbaik di Indonesia

Tips Menentukan Gaji Gross Buat Karyawan

Menentukan angka bruto yang tepat adalah kunci keseimbangan antara kesejahteraan karyawan dan kesehatan finansial perusahaan.

Hal ini memerlukan ketelitian agar paket remunerasi tetap menarik tanpa membebani neraca keuangan. Berikut 6 langkah akurat yang bisa Anda ambil:

1. Lakukan Analisis Jabatan

Pastikan beban kerja, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab posisi tersebut sesuai dengan kompensasi bruto yang ditawarkan.

Analisis jabatan yang mendalam membantu Anda menentukan nilai pasar yang adil (market value) untuk setiap peran di perusahaan, sehingga Anda tidak membayar terlalu rendah atau terlalu tinggi.

2. Sesuaikan dengan Anggaran Perusahaan

Gunakan data finansial untuk memastikan beban gaji tidak membebani arus kas bisnis. Hitung rasio Labor Cost to Revenue untuk memastikan keberlanjutan bisnis.

Sebab, menentukan gaji gross tanpa melihat proyeksi pendapatan jangka panjang dapat berisiko pada kesehatan operasional perusahaan di masa depan.

3. Pertimbangkan Lokasi (UMR)

Selalu pastikan angka dasar tidak berada di bawah ketentuan minimum pemerintah setempat. Setiap daerah memiliki standar hidup yang berbeda, dan kepatuhan terhadap Upah Minimum Regional (UMR) atau Kota (UMK) adalah kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar agar perusahaan terhindar dari sanksi administratif.

4. Evaluasi Performa Secara Berkala melalui KPI

Gunakan Key Performance Indicators (KPI) untuk menentukan kapan seorang karyawan layak mendapatkan kenaikan gaji gross.

Meritokrasi yang transparan melalui penilaian kinerja yang objektif akan memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik, karena mereka tahu kerja keras mereka akan berdampak pada peningkatan pendapatan.

5. Pantau Inflasi dan Standar Hidup

Pastikan daya beli karyawan tetap terjaga dengan melakukan penyesuaian gaji tahunan berdasarkan laju inflasi.

Langkah ini penting untuk menjaga kesejahteraan mental karyawan; perusahaan yang mengabaikan kenaikan biaya hidup (COLA – Cost of Living Adjustment) berisiko kehilangan talenta terbaik ke kompetitor yang lebih peduli.

6. Gunakan SoftwarePayroll Otomatis

Perhitungan manual sangat berisiko terhadap human error, terutama saat berurusan dengan variabel pajak yang dinamis. Mengotomatiskan payroll akan menghemat waktu Anda secara signifikan dan menjamin bahwa perhitungan PPh 21 serta BPJS dilakukan dengan presisi tinggi sesuai regulasi terbaru tahun 2024.

FAQ

Banyak karyawan yang masih bingung membedakan gaji gross dan gaji nett serta komponen di dalamnya. Berikut penjelasan singkat untuk beberapa pertanyaan umum.

1. Apakah gaji gross sudah termasuk BPJS?

Gaji gross tidak termasuk BPJS. Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan justru dipotong dari gaji gross untuk menghasilkan gaji nett yang diterima karyawan. Dengan begitu, take home pay adalah gaji setelah semua potongan ini.

2. Lebih untung mana, gaji gross atau nett?

Jawaban untung tidaknya tergantung kebijakan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Gaji nett nyaman karena jumlah yang diterima pasti, sementara gaji gross lebih transparan dan fleksibel untuk penghitungan pajak dan potongan. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing.

3. Kenapa gaji gross saya sering berubah setiap bulan?

Gaji gross bisa berubah karena adanya potongan pajak, iuran BPJS, atau penghasilan tidak tetap seperti lembur dan bonus. 

Penyesuaian juga bisa terjadi karena kinerja, UMP, atau perubahan status pribadi yang memengaruhi perhitungan pajak dan potongan. Bahkan cicilan pinjaman perusahaan dapat memengaruhi nominal gaji gross tiap bulan.

Hitung Gaji Karyawan Otomatis dengan Kalkulator Payroll KantorKu HRIS

Kini, perhitungan gaji karyawan bisa dilakukan lebih cepat dengan software payroll dari KantorKu HRIS. 

Sistem ini menghitung seluruh komponen pengupahan secara otomatis, mulai dari gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, hingga PPh 21 tanpa proses manual yang rumit.

Tidak hanya menghitung, KantorKu HRIS juga memiliki fitur transfer massal dengan satu klik ke rekening payroll ke berbagai bank.

Fitur payroll yang bisa Anda gunakan:

• Perhitungan gaji otomatis berdasarkan gaji pokok, tunjangan, lembur, hingga potongan.
• Kalkulasi PPh 21 otomatis sesuai aturan terbaru.
• Transfer gaji massal satu klik ke berbagai bank tanpa proses terpisah.
• Slip gaji digital otomatis dengan rincian gaji gross dan gaji nett.
• Laporan payroll siap audit dengan data rapi dan terdokumentasi setiap periode penggajian.

Kini saatnya tinggalkan proses payroll yang berbelit dan rawan kesalahan. Kelola penggajian perusahaan lebih cepat dan akurat dengan KantorKu HRIS.

Ingin coba dulu fitur kalkulasi gajinya? Bisa book demo gratis sekarang agar waktu Anda tidak terbuang sia-sia untuk pekerjaan repetitif.

Sumber:

OECD. Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025.