Apa Itu Rapel Gaji? Kenali Risiko & Cara Menghitungnya

Rapel gaji adalah pembayaran kekurangan upah yang seharusnya sudah diterima karyawan pada periode sebelumnya, tetapi baru dibayarkan di waktu berikutnya.

Biasanya, rapel terjadi karena revisi struktur gaji, kenaikan upah (termasuk penyesuaian UMP/UMK), perubahan jabatan, kesalahan payroll, atau keputusan manajemen yang berlaku surut.

Di praktiknya, rapel gaji bukan hal yang langka di industri. Banyak perusahaan baru melakukan penyesuaian setelah ada surat keputusan resmi, audit internal, atau regulasi pemerintah yang keluar di tengah tahun. Akibatnya, karyawan menerima selisih gaji beberapa bulan sekaligus.

Di sisi lain, tidak sedikit juga pekerja yang justru tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya berhak atas rapel.

Jika Anda saat ini merasa ada ketidaksesuaian nominal gaji, atau pernah menerima tambahan nominal mendadak tanpa penjelasan rinci, bisa jadi itu adalah rapel gaji. Bahkan, bisa juga ada hak yang belum Anda terima sepenuhnya.

Oleh karena itu, jangan sampai karyawan Anda bekerja berbulan-bulan tanpa tahu apakah ada selisih yang seharusnya masuk ke rekeningnya atau tidak.

Pahami dulu konsep, dasar hukum, dan cara menghitung rapel gaji sebelum semuanya terlambat. Yuk, baca artikel ini sampai akhir!

Apa Itu Rapel Gaji?

Rapel gaji adalah pembayaran selisih kekurangan gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan pada periode sebelumnya, namun baru bisa dibayarkan pada periode saat ini. Hal ini biasanya terjadi karena adanya perubahan nominal gaji yang berlaku surut.

Dalam realitas operasional perusahaan, situasi ini sering muncul ketika ada keputusan kenaikan gaji yang disahkan di bulan Maret, namun ditetapkan berlaku sejak bulan Januari.

Meskipun terdengar sederhana, proses ini memerlukan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan input yang merugikan salah satu pihak. Rapel gaji sering kali dibutuhkan untuk menjaga keadilan hak karyawan sesuai dengan kontrak kerja atau regulasi terbaru yang berlaku.

Namun, bagaimana sebenarnya teknis di balik perhitungan ini agar tetap akurat? Mari kita bedah lebih dalam.

Penyebab Terjadinya Rapel Gaji

Dalam hal ini, ada berbagai situasi yang mengharuskan Anda mengeluarkan dana tambahan dalam bentuk rapel guna memenuhi hak karyawan secara penuh.

Berikut adalah penyebab terjadinya rapel gaji yang wajib Anda ketahui:

1. Kenaikan Gaji Berkala atau Promosi Jabatan

Kenaikan jabatan sering kali disertai dengan penyesuaian gaji. Jika Surat Keputusan (SK) promosi baru keluar di pertengahan bulan namun berlaku sejak awal bulan, maka selisih kenaikan tersebut harus dibayarkan di periode berikutnya sebagai rapel.

2. Perubahan Kebijakan Upah Minimum (UMK/UMP)

Setiap tahun, pemerintah biasanya menetapkan upah minimum baru. Jika perusahaan Anda lambat dalam menyesuaikan sistem payroll saat aturan baru berlaku, Anda wajib membayarkan selisihnya agar tidak melanggar aturan ketenagakerjaan.

3. Kesalahan Administrasi atau Input Data

Human error adalah hal yang manusiawi namun berisiko tinggi dalam HR. Jika gaji yang ditransfer ternyata kurang dari yang seharusnya karena salah input, maka selisihnya wajib dirapel di bulan depan.

4. Keterlambatan Pengesahan Peraturan Perusahaan

Sering kali, kesepakatan mengenai kenaikan gaji antara serikat pekerja dan manajemen memakan waktu lama. Ketika kesepakatan akhirnya tercapai, pembayaran biasanya ditarik mundur ke tanggal efektif yang disetujui, sehingga memicu adanya pembayaran rapel.

Baca Juga: 20 Contoh Peraturan Perusahaan yang Harus Ada di Setiap Tempat Kerja

Apakah Rapel Gaji Wajib Dibayarkan?

Jawabannya adalah wajib. Sebagai pelaku usaha atau HRD, Anda perlu memahami bahwa gaji adalah hak dasar pekerja yang dilindungi undang-undang. Jika ada penetapan bahwa gaji seseorang naik sejak periode tertentu, maka selisih yang belum terbayar merupakan utang perusahaan kepada karyawan.

Penundaan atau peniadaan pembayaran rapel yang menjadi hak karyawan dapat memicu sengketa hubungan industrial. Selain itu, transparansi dalam pembayaran rapel sangat krusial bagi moral karyawan.

Cara Menghitung Rapel Gaji

Rapel gaji adalah pembayaran selisih kekurangan upah yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya. Biasanya terjadi karena kenaikan gaji yang berlaku surut, penyesuaian UMP/UMK, perubahan jabatan, atau koreksi kesalahan payroll.

Tapi bagaimana cara menghitungnya dengan benar? Jangan sampai nominal yang Anda terima ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Berikut adalah langkah-langkah detail untuk memastikan perhitungan Anda presisi:

1. Hitung Selisih Gaji Per Bulan

Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengetahui berapa selisih nominal antara gaji lama dan gaji baru. Ini menjadi dasar utama dalam menghitung total rapel yang akan Anda terima.

Rumus dasarnya:

Rapel per bulan = Gaji baru – Gaji lama

Contoh:

• Gaji lama: Rp5.000.000
• Gaji baru: Rp5.500.000

Selisih = Rp500.000 per bulan

Angka inilah yang nantinya dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan pembayaran.

2. Kalikan dengan Jumlah Bulan yang Dirapel

Setelah mengetahui selisih per bulan, langkah berikutnya adalah menghitung berapa lama kenaikan tersebut belum dibayarkan. Biasanya rapel terjadi karena kebijakan berlaku surut beberapa bulan ke belakang.

Jika kenaikan berlaku sejak Januari, tetapi baru dibayarkan pada April (3 bulan), maka:

Total Rapel = Selisih × Jumlah bulan

Rp500.000 × 3 bulan = Rp1.500.000

Itulah nominal rapel kotor yang seharusnya diterima sebelum potongan pajak.

3. Perhatikan Komponen yang Ikut Dirapel

Banyak orang keliru karena hanya menghitung gaji pokok. Padahal, dalam praktiknya, beberapa komponen lain juga bisa termasuk dalam perhitungan rapel tergantung kebijakan perusahaan.

Biasanya yang dirapel meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan tetap
• Tunjangan jabatan

Namun, tunjangan tidak tetap seperti uang makan, transport harian, atau insentif performa biasanya tergantung pada kebijakan internal perusahaan.

Ini penting, karena jika tunjangan tetap ikut naik tetapi tidak Anda masukkan dalam hitungan, nominal rapel yang Anda perkirakan bisa jadi lebih kecil dari yang seharusnya.

4. Perhitungkan Pajak (PPh 21)

Setelah menghitung total rapel kotor, jangan lupa bahwa rapel tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh 21). Inilah alasan mengapa angka yang masuk ke rekening sering kali tidak sesuai dengan hitungan awal.

Rapel bisa terasa lebih kecil karena:

• Digabung dalam satu periode payroll
• Menaikkan lapisan pajak sementara

Akibatnya, angka bersih (take home pay) bisa berbeda dari estimasi kasar yang Anda hitung sendiri.

5. Contoh Simulasi Lengkap

Agar lebih jelas, berikut simulasi perhitungan dari awal sampai akhir.

Misalnya:

• Gaji lama: Rp6.000.000
• Gaji baru: Rp6.750.000
• Berlaku surut 4 bulan

Selisih: Rp750.000
Total rapel kotor: Rp750.000 × 4 = Rp3.000.000

Setelah dipotong pajak, nominal bersih yang diterima bisa sekitar Rp2.700.000–Rp2.850.000 (tergantung status PTKP dan skema pajak karyawan).

Baca Juga: Cara Menghitung Gaji Karyawan: Prorata, Harian, Bulanan, hingga WFH

Apakah Rapel Gaji Kena Pajak?

Ya, rapel gaji tetap merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh 21). Namun, perhitungannya tidak bisa langsung digabungkan begitu saja dengan gaji bulan berjalan tanpa penyesuaian.

Secara teknis, perhitungan pajaknya dilakukan dengan cara menghitung kembali pajak tahunan seolah-olah gaji baru tersebut sudah diterima sejak bulan efektif kenaikan.

Selisih pajak yang muncul dari perhitungan “seharusnya” dan “yang sudah dibayarkan” itulah yang kemudian dipotongkan pada pembayaran rapel.

Hal ini penting untuk dipahami agar karyawan tidak terkejut jika nominal rapel yang diterima tidak utuh karena adanya potongan pajak.

Cara Mencatat dan Membayarkan Rapel Gaji

Bagi HR dan tim payroll, rapel gaji perlu diperhatikan untuk memastikan pencatatan akuntansi dan proses pembayarannya sesuai aturan.

Sebab, kesalahan di tahap ini bisa berdampak pada laporan keuangan, pajak, hingga kepatuhan hukum.

Agar Anda tak semakin bingung bagaimana cara mencatat dan membayarkan rapel gaji, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Identifikasi Dasar dan Periode Rapel

Langkah pertama adalah memastikan alasan terjadinya rapel dan periode mana saja yang terdampak. Ini penting agar tidak terjadi salah hitung atau pembayaran ganda.

Beberapa hal yang perlu dipastikan:

• Dasar kebijakan (SK kenaikan gaji, revisi UMP/UMK, promosi jabatan)
• Tanggal efektif kenaikan
• Periode bulan yang belum dibayarkan
• Komponen gaji yang terdampak

Dokumentasi ini akan menjadi dasar pencatatan payroll dan audit internal.

2. Hitung Nominal Rapel Secara Detail

Setelah periode dan komponennya jelas, lakukan perhitungan selisih secara rinci. Pastikan semua komponen yang terdampak ikut dihitung.

Beberapa hal yang perlu dihitung yaitu:

• Selisih gaji pokok
• Selisih tunjangan tetap
• Penyesuaian lembur (jika relevan)
• Potongan pajak (PPh 21)

Pastikan hasil perhitungan terdokumentasi dan dapat ditelusuri jika sewaktu-waktu dilakukan audit.

3. Catat dalam Sistem Payroll

Rapel sebaiknya diproses melalui sistem payroll resmi perusahaan, bukan dibayarkan manual tanpa slip. Ini penting untuk transparansi dan rekam jejak administrasi.

Dalam sistem payroll, biasanya dicatat sebagai:

• Komponen tambahan: “Rapel Gaji”
• Dicantumkan terpisah dari gaji rutin
• Disertai rincian periode yang dirapel

Hal ini membantu karyawan memahami asal nominal yang diterima dan meminimalkan potensi komplain.

4. Lakukan Pencatatan Akuntansi yang Tepat

Selain payroll, rapel juga harus dicatat dalam pembukuan perusahaan agar laporan keuangan tetap akurat.

Secara umum, jurnal yang dibuat:

Saat pengakuan beban:

• Debit: Beban Gaji
• Kredit: Utang Gaji

Saat pembayaran:

• Debit: Utang Gaji
• Kredit: Kas/Bank

Jika rapel berkaitan dengan periode sebelumnya (retroaktif), pencatatannya perlu disesuaikan agar tidak mengganggu laporan periode berjalan.

Baca Juga: Neraca Saldo Adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Cara Membuatnya

5. Bayarkan Bersama Gaji atau Terpisah

Perusahaan bisa membayarkan rapel:

• Bersamaan dengan gaji bulanan
• Atau dibayarkan terpisah di luar periode gajian

Namun, praktik paling umum adalah digabung dalam payroll bulan berjalan agar administrasi lebih rapi dan pajak lebih mudah dihitung.

Pastikan slip gaji mencantumkan:

• Nominal rapel
• Periode yang dirapel
• Potongan pajak terkait

6. Komunikasikan Secara Transparan ke Karyawan

Kesalahan paling sering bukan pada hitungan, melainkan pada komunikasi. Banyak karyawan bingung karena menerima nominal tambahan tanpa penjelasan detail.

Karena itu, HR sebaiknya:

• Mengirim pemberitahuan resmi
• Menjelaskan periode dan dasar kebijakan
• Menyertakan rincian perhitungan jika diperlukan

Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan karyawan dan mencegah kesalahpahaman.

Risiko dan Kesalahan Umum dalam Pengelolaan Rapel Gaji

Rapel gaji memang terdengar sederhana berupa selisih yang dibayarkan belakangan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan rapel yang tidak rapi bisa memicu masalah finansial, administratif, bahkan hukum.

Baik bagi perusahaan maupun karyawan, kesalahan kecil dalam perhitungan atau pencatatan bisa berdampak panjang. Berikut beberapa risiko dan kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengelolaan rapel gaji:

1. Salah Menghitung Periode Berlaku Surut

Salah satu kesalahan paling sering adalah keliru menentukan sejak kapan kenaikan gaji berlaku efektif. Akibatnya:

• Jumlah bulan yang dirapel kurang
• Atau justru kelebihan bayar
• Terjadi koreksi ulang di periode berikutnya

Kesalahan ini biasanya muncul karena kurangnya dokumentasi resmi atau miskomunikasi antara HR dan manajemen.

2. Tidak Memasukkan Semua Komponen Gaji

Tidak jarang, banyak perusahaan di luar sana hanya menghitung gaji pokok saja. Padahal, jika tunjangan tetap ikut naik, maka komponen tersebut juga seharusnya dirapel.

Risikonya:

• Karyawan menerima nominal lebih kecil dari haknya
• Timbul komplain
• Potensi sengketa internal

3. Salah Perhitungan Pajak (PPh 21)

Rapel gaji dapat memengaruhi penghitungan pajak karena meningkatkan total penghasilan dalam satu periode. Jika tidak dihitung dengan benar:

• Pajak terpotong terlalu besar
• Atau justru kurang potong (berisiko saat audit pajak)
• Karyawan bingung karena take home pay berbeda dari estimasi

Baca Juga: Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Terbaru 2026 [+ Contoh & Rumusnya]

4. Tidak Dicatat dalam Sistem Payroll

Beberapa perusahaan melakukan pembayaran rapel secara manual tanpa mencatatnya dalam sistem payroll resmi.

Dampaknya:

• Tidak tercatat dalam slip gaji
• Sulit ditelusuri saat audit
• Berisiko memengaruhi laporan keuangan

Praktik ini bisa dianggap tidak transparan dan berisiko secara administrasi.

5. Kurangnya Komunikasi kepada Karyawan

Sering kali masalah bukan lagi pada nominal, melainkan juga pada minimnya penjelasan. Dalam hal ini, karyawan akan menerima tambahan dana tanpa detail, atau justru merasa ada kekurangan tanpa klarifikasi.

Risikonya:

• Turunnya kepercayaan pada HR
• Persepsi negatif terhadap manajemen
• Muncul isu internal yang sebenarnya bisa dicegah

Komunikasi yang tidak jelas sering menjadi sumber konflik yang tidak perlu.

6. Tidak Mengantisipasi Dampak Cash Flow Perusahaan

Jika rapel berlaku untuk banyak karyawan sekaligus (misalnya penyesuaian UMP/UMK tahunan), maka total nominal yang harus dibayarkan bisa cukup besar.

Berikut adalah dampak dalam minimnya perencanaan di perusahaan:

• Cash flow perusahaan terganggu
• Terjadi penundaan pembayaran
• Reputasi perusahaan terdampak

Tips HRD Mengelola Rapel Gaji Secara Efisien

Agar tugas Anda tidak semakin menumpuk, diperlukan strategi cerdas dalam mengelola setiap ada kebijakan perubahan upah.

Bagi HRD dan tim payroll, rapel selalu tak bisa dilepaskan dari akurasi data, kepatuhan pajak, kesiapan cash flow, hingga menjaga kepercayaan karyawan. Jika tidak dikelola dengan sistematis, kebijakan perubahan upah justru bisa menambah beban kerja dan memicu risiko administratif.

Agar tugas tidak semakin menumpuk setiap kali ada revisi gaji atau kebijakan berlaku surut, berikut strategi yang bisa diterapkan secara praktis dan terstruktur:

1. Lakukan Simulasi Sebelum Pembayaran

Salah satu langkah paling krusial adalah melakukan simulasi perhitungan sebelum dana benar-benar ditransfer ke karyawan. Simulasi membantu memastikan bahwa rumus, komponen, dan pajak sudah dihitung dengan benar.

Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan yaitu:

• Uji coba pada beberapa sampel karyawan (fresh graduate, level menengah, dan senior)
• Periksa dampak pada PPh 21 (apakah ada lonjakan tarif pajak sementara)
• Validasi periode efektif dan jumlah bulan yang dirapel
• Cocokkan dengan kebijakan resmi (SK kenaikan atau regulasi pemerintah)

Dengan simulasi, HR dapat mendeteksi potensi kesalahan sebelum berdampak massal. Koreksi sebelum pembayaran jauh lebih mudah dibanding melakukan revisi setelah dana masuk ke rekening karyawan.

2. Gunakan Sistem Pengarsipan Digital Terintegrasi

Mengandalkan spreadsheet manual atau dokumen fisik berisiko tinggi: file bisa terhapus, tertimpa, atau sulit ditelusuri saat audit. Oleh karena itu, pengarsipan digital yang terintegrasi menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.

Idealnya, perusahaan harus memiliki:

• Database riwayat kenaikan gaji per karyawan
• Catatan tanggal efektif perubahan upah
• Integrasi antara sistem HRIS dan payroll
• Backup data otomatis dan akses terbatas sesuai otorisasi

Dengan sistem digital, HR bisa dengan cepat melacak histori perubahan gaji tanpa harus membuka file lama satu per satu. Selain efisien, ini juga memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance).

3. Edukasi Tim HR Mengenai Regulasi Terbaru

Regulasi ketenagakerjaan dan pajak di Indonesia terus berkembang, termasuk aturan terkait pengupahan dan PPh 21. Ketidaktahuan terhadap perubahan regulasi dapat berujung pada kesalahan potong pajak atau pelanggaran administratif.

Beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan:

• Mengikuti pelatihan pajak dan ketenagakerjaan secara berkala
• Update informasi dari sumber resmi pemerintah
• Membuat SOP internal yang diperbarui setiap ada perubahan regulasi
• Melibatkan konsultan pajak jika diperlukan untuk kasus kompleks

Investasi pada peningkatan kompetensi tim HR jauh lebih murah dibanding risiko denda pajak atau sengketa tenaga kerja di kemudian hari.

4. Buat SOP Khusus untuk Pengelolaan Rapel

Agar tidak selalu mulai dari nol setiap kali terjadi rapel, HR sebaiknya memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas.

SOP tersebut bisa mencakup:

• Alur persetujuan kenaikan gaji berlaku surut
• Tahapan perhitungan dan validasi
• Proses pencatatan payroll dan akuntansi
• Template komunikasi kepada karyawan

5. Siapkan Perencanaan Anggaran dan Cash Flow

Rapel dalam jumlah besar seperti penyesuaian UMP/UMK tahunan, dapat memengaruhi arus kas perusahaan. HR perlu berkoordinasi dengan tim finance untuk mengantisipasi beban pembayaran sekaligus.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

• Estimasi total kewajiban rapel
• Opsi pembayaran (digabung atau dicicil sesuai kebijakan)
• Dampaknya terhadap laporan keuangan periode berjalan

6. Komunikasikan Secara Transparan dan Proaktif

Banyak konflik atau komplain yang muncul tak selalu disebabkan oleh nominalnya yang salah, bisa juga karena karyawan tidak memahami asal-usul angka yang mereka terima.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, lakukan komunikasi secara proaktif sebelum dan saat pembayaran dilakukan.

Praktik yang disarankan dalam hal komunikasi secara transparan dan proaktif adalah:

• Kirim pemberitahuan resmi sebelum pembayaran
• Jelaskan periode dan dasar kebijakan
• Cantumkan rincian jelas di slip gaji

Peran Software Payroll dalam Menghitung Rapel Gaji

Di era digital yang menuntut kecepatan, menghitung rapel gaji secara manual menggunakan spreadsheet sudah tidak lagi efisien dan sangat berisiko.

Penggunaan teknologi bukan sekadar tren, melainkan kunci utama efektivitas kerja HRD untuk memastikan hak karyawan terbayar dengan akurat tanpa mengabaikan kepatuhan regulasi.

Berikut adalah rincian peran krusial software payroll dalam mengotomatisasi proses ini:

1. Otomasi Perhitungan Selisih Berdasarkan Periode Efektif

Software payroll modern memiliki fitur backpay calculation yang memungkinkan Anda menghitung selisih gaji hanya dengan memasukkan satu tanggal efektif kenaikan. Sistem akan secara otomatis memindai bulan-bulan sebelumnya yang terdampak dan menghitung nominal selisihnya dalam hitungan detik.

Hal ini memangkas waktu kerja administrasi yang biasanya memakan waktu berjam-jam menjadi jauh lebih singkat.

2. Integrasi dengan Perhitungan Pajak PPh 21 dan BPJS Terbaru

Salah satu kerumitan utama dalam rapel gaji adalah menghitung ulang pajak dan iuran jaminan sosial. Sistem yang baik akan langsung menyesuaikan potongan PPh 21 menggunakan metode setahun yang akurat serta menghitung kekurangan bayar iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai aturan terbaru.

Dengan integrasi ini, Anda tidak perlu lagi melakukan penghitungan satu per satu di Excel yang sangat rawan kesalahan.

Baca Juga: Panduan Pajak Gaji Karyawan (PPh 21): Jenis, Besaran, & Cara Hitung

3. Akurasi Data dan Mitigasi Human Error

Dengan sistem seperti HRIS, risiko human error seperti salah ketik angka, salah rumus, atau terlewatnya satu periode bulan dalam menghitung rapel gaji bisa diminimalisir hingga titik terendah.

4. Transparansi Slip Gaji Digital untuk Karyawan

Software payroll memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan slip gaji digital yang merinci setiap item rapel secara terpisah. Karyawan dapat melihat dengan jelas berapa selisih gaji pokok, selisih tunjangan, hingga penyesuaian pajak yang dilakukan.

Transparansi ini sangat penting karena kejelasan informasi kompensasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan secara signifikan.

5. Kemudahan Rekonsiliasi dan Pelaporan Audit

Setiap pembayaran rapel melalui software payroll akan tercatat secara otomatis dalam basis data sejarah (historical data) karyawan.

Saat auditor atau manajemen membutuhkan laporan pengeluaran gaji, sistem dapat menyajikannya secara instan. Anda tidak perlu lagi membongkar tumpukan berkas fisik atau file Excel lama untuk membuktikan keabsahan pembayaran tersebut.

6. Konsistensi Perhitungan di Seluruh Cabang

Bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang, software payroll memastikan standar perhitungan yang sama di seluruh lokasi.

Hal ini mencegah terjadinya disparitas atau perbedaan cara hitung rapel antar wilayah yang bisa memicu kecemburuan atau ketidakadilan di tingkat karyawan.

FAQ Seputar Rapel Gaji

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sering kali muncul di meja HRD. Memahami jawabannya dengan detail akan membantu Anda dalam mengambil kebijakan yang adil dan sesuai hukum.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar rapel gaji:

1. Apakah rapel gaji bisa dibayarkan secara bertahap atau dicicil?

Secara aturan normatif, sebaiknya rapel gaji dibayarkan sekaligus pada periode penggajian terdekat setelah kebijakan disahkan. Namun, dalam prakteknya, hal ini kembali pada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Jika kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil, pembayaran bertahap bisa menjadi solusi asalkan dikomunikasikan secara transparan untuk menghindari konflik industrial.

2. Bagaimana jika karyawan sudah resign sebelum dana rapel tersebut cair?

Ini adalah poin yang sering memicu sengketa. Jika kebijakan kenaikan gaji tersebut ditetapkan berlaku surut (retroactive) pada periode di mana karyawan tersebut masih aktif bekerja, maka ia tetap secara hukum berhak menerima selisih rapel tersebut.

Perusahaan wajib menghubungi mantan karyawan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran haknya.

3. Apakah semua komponen tunjangan dalam gaji harus dirapel?

Tidak selalu. Komponen yang wajib dirapel adalah tunjangan-tunjangan yang nilainya secara langsung bergantung pada gaji pokok (seperti tunjangan jabatan yang dihitung persentase) atau tunjangan tetap lainnya yang memang dinyatakan naik dalam SK terbaru.

Tunjangan tidak tetap seperti uang makan atau transport yang berbasis kehadiran biasanya tidak ikut dirapel, kecuali ada kebijakan khusus dari manajemen.

4. Bagaimana status rapel gaji jika perusahaan sedang dalam masa penundaan kewajiban pembayaran?

Kewajiban upah, termasuk rapel, merupakan utang yang diprioritaskan (preferen) menurut UU Ketenagakerjaan.

Perusahaan tetap harus merencanakan pembayaran ini sebagai prioritas utama demi menjaga operasional dan mematuhi hak-hak dasar pekerja.

5. Apakah kenaikan gaji yang dirapel memengaruhi perhitungan uang pesangon?

Ya, jika karyawan tersebut mengalami PHK tak lama setelah kenaikan gaji berlaku, maka dasar perhitungan pesangonnya harus menggunakan nilai gaji terbaru yang sudah termasuk kenaikan tersebut, meskipun pembayaran selisihnya (rapel) baru dilakukan belakangan.

Kelola Administrasi HR Lebih Mudah dengan KantorKu HRIS!

[gambar payroll dashboard kantorku hris]

Menghitung selisih upah secara manual tidak hanya melelahkan, tapi juga berisiko tinggi terhadap kesalahan hitung pajak dan BPJS yang bisa merugikan perusahaan.

Jika Anda mencari solusi yang tepat, KantorKu HRIS hadir sebagai partner strategis untuk menyederhanakan seluruh kerumitan administrasi Anda, mulai dari absensi hingga payroll yang akurat dalam satu platform terintegrasi.

Berikut adalah alasan mengapa ribuan pelaku usaha memilih kami:

• Otomasi Payroll: Hitung gaji, lembur, hingga rapel secara instan dan akurat.
• Kepatuhan Pajak & BPJS: Perhitungan PPh 21 dan iuran BPJS yang selalu update dengan regulasi pemerintah.
• Absensi Real-Time: Pantau kehadiran karyawan di mana saja dengan fitur GPS dan Face Recognition.
• Manajemen KPI & SDM: Pantau performa dan perkembangan karier karyawan secara objektif dan terukur.
• Slip Gaji Digital: Transparansi rincian gaji yang dapat diakses karyawan langsung melalui smartphone.

Jika saat ini Anda merasa pengelolaan manual sudah tidak lagi relevan bagi akselerasi pertumbuhan bisnis, ini adalah momentum tepat untuk beralih ke aplikasi HRIS demi sistem otomasi yang lebih aman, transparan, dan efisien.

Tingkatkan produktivitas tim HR Anda sekarang juga! Apakah Anda ingin kami bantu untuk menjadwalkan demo gratis? Klik coba demo gratis di bawah ini!